Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/No.1, TLD.No.69
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniai Tuhan YME yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, selain itu Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendasarkan pada pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah, mengakomodir perkembangan wilayah serta tidak menghambat investasi di Daerah; sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Temnggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014.
Peraturan daerah ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta diimplentasikan dalam PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian, pangan milik petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan Kawasan Aloon-Aloon Kabupaten Temanggung memerlukan penanganan sebagai sarana untuk dapat menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi control agar pengelolaan Kawasan Aloon-Aloon Kebupaten Temanggung dapat tertata, terarah dan terkonsep.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah:
UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda Kabupaten Temanggung No.12 tahun 2011 tentang Kebersihan,Keindahan,Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Perda Kabupaten Temanggung No.31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpakiran. Perda Kabupaten Temanggung No.1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Temanggung No.9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.1 tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Perda Kabupaten Temanggung No.21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Pengaturan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta bertambahnya paket manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kab Temanggung, maka Perbup Temanggung No 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan sudha tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2012; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Permenkes No 52 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, sasaran kegiatan, persyaratan penerima bantuan, besaran bantuan, paket amanat pelayanan kesehatan, pelayanan yang dibatasi bagi penerima penanggulangan krisis kesehatan, pelayanan yang tidak dijamin, tata laksana kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2019 dicabut.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam
Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 beserta uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 diubah.
366 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tentang sebagaimana pemerintahan telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/122/2014 tentang
Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang
perubahan APBD TA 2014 dan Rancangan peraturan Bupati Temanggung
tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendpaatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Perda Kab temanggung tentang perubahan APBD TA 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan APBD Kab Temanggung TA 2014;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 1 Tahun2 007; Perpres No 54 Tahun 2010; Perda Kba Temanggung No 4 Tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung no 11 Tahun 2008; Perda kab temanggung no 13 Tahun 2008; Perda Kab temanggung no 14 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008; Perda Kab temanggunng No 16 Tahun 2008; Perda Kab temanggun No 17 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2009; Perda Kab temanggung No 5 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2010;Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2011; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 19 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 23 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011; Perda Kb Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 2 Tahun2 012; Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 5 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2012; Perda Kab temanggung No 13 Tahun 2012; Perda kab temanggung no 26 Tahun2 012; Perda Kab Temanggng No 1 Tahun 2014; Perda kab Temanggung No 3 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 37 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2014.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Instansi Daerah Wajib menyusun Peta Jabatan; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengangkatan dalam jabatan pelaksana, peta jabatan, formasi jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2020
41 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2019
kepegawaian - standar jabatan administrator dan jabatan pengawas
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, BD.2019/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Manajerial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar kompatensi manajerial yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya; bahwa Cagar Budaya yang berupa benda, bangunan,
struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh
Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta
masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan
memanfaatkan Cagar Budaya; bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas
melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Cagar Budaya maka perlu ditindaklanjuti
dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar
Budaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan
Pengelolaan Cagar Budaya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Kriteria Cagar Budaya
Bab IV Pelindungan Cagar Budaya
Bab V Pengembangan Cagar Budaya
Bab VI Pemanfaatan Cagar Budaya
Bab VII Pengelolaan Cagar Budaya
Bab VIII Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah
Bab IX Hak dan Peran Serta Masyarakat
Bab X Pemilikan dan Penguasaan
Bab XI Penemuan dan Pencarian
Bab XII Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten dan Tenaga Ahli Pelestarian
Bab XIII Register
Bab XIV Pendanaan
Bab XV Kerjasama Daerah
Bab XVI Pemberian Penghargaan
Bab XVII Ketentuan Peralihan
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
33 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 4 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung yang meliputi: Bentuk dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ; KPM; Pegawai; Satuan Pengawas Intern; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan; RKAP; Penggunaan Laba; Penugasan Pemerintah; Evaluasi dan Redtrukturisasi; Pembubaran; Kepailitan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2015
ABSTRAK:
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah secara efisien, efektif, terarah dan
berkesinambungan perlu disusun Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 3014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; Inpres No 4 Tahun 2004; Inpres No 4 Tahun 2011; Perda KabTemanggung No 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2014; Permendagri No 23 Tahun 2007; Permendagri No 25 Tahun 2007; Permendagri No 70 Tahun 2012; Perbup Temanggung No 64 Tahun 2008' Perbup Temanggung No 42 Tahun 2014; Perbup Temanggung No 54 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun
2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2015.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
