Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan seorang Kepala Sekolah untuk memimpin danmengelola sekolah secara profesional; bahwa dengan berlakunya Permendikbud No 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Perbup Temanggung No 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Periodisasi Kepala TK, SD, SMP, SMA dan SMK dan Perbup Temanggung No 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah sudah tidk sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan DInas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2018; Permendikbud No 6 Tahun 2018; Permendikbud No 15 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, persyaratan bakal calon kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat, proses pengangkatan kepala sekolah, penugasan kepala sekolah, tugas pokok kepala sekolah, pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah, pembinaan karir kepala sekolah, pemberhentian tugas kepala sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2018 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan Masyarakat untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014
ABSTRAK:
a.bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Urusan Bersama
Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Kabupaten
Temanggung Nomor NPUB- 12-23/PNPM Mandiri
Perdesaanlll2OI2 - l8Ol02lIl2Ol4 Tanggal 2 Januarr 2014,
maka pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab para
pihak;
b. bahwa salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui
pemberdaan masyarakat perdesaan adalah pemberian bantuan
sosial urusan pemberdayaan masyarakat. Agar pengelolaan
bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan, maka perlu
diatur mekarrisme pengelolaannya;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2012;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2013;Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2013
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Sosial Urusan Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan Kabupaten Temanggung Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2022
BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU BERPRESTASI-TEMANGGUNG-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
b. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan peningkatkan Indeks Prestasi Mahasiswa Temanggung, perlu campur tangan pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yang sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih
tinggi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan
pendidikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2020
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan,d an Sasaran; Kriteria Penerimaan Bantuan Beasiswa; Tim Verifikasi dan Validasi; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Beasiswa; Tata Cara Penyaluran dan Pencairan Beasiswa; Besaran Dana Beasiswa; Sanksi; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Tunjangan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya Dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil,
Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019;
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas
Bab III Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab IV Pertanggungjawaban
Bab V Pengendalian
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Pendanaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung No 122 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PP No 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, pensiun atau tunjangan ketifa belas kepada PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan penerima pensiun atau tunjangan, PNS, Prajurit TNI, ANggota POLRI, Pejabat Negara dan penerima pensiun atau tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas, yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja, maka Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 18 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 121 Tahun 2017; Perbup Temanggung No 122 Tahun 2017; Perbup No 33 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4 huruf d mengenai pemberian TPP dan penyisipan 1 Pasal yaitu Pasal 4A mengenai Pemberian TPP ke 13.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2011
JASA LAYANAN AKSES INTERNET / WARNET - IZIN OPERASIONAL
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2011/No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Operasional Jasa Layanan Akses Internet / Warnet
ABSTRAK:
bahwa jasa layanan akses internet/ warnet sangat membantu
perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan
merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini; bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa penyediaan
layanan internet/ warnet membawa dampak terhadap timbulnya
permasalahan berkaitan dengan kegiatan usaha penyediaan
layanan akses internet sehingga harus diatur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Izin Operasional Jasa Layanan Internet/ Warnet;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, izin operasional jasa layanan warnet, larangan dan kewajiban, sanksi administrasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Tahun 2023 No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal7 PeraturanDaerah
Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun
2022 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, dengan penyesuaian pada pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Terdapat peningkatan dan pengurangan pada berbagai pos anggaran seperti pendapatan transfer, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana daerah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi. Penyesuaian ini mengacu pada kebijakan dan regulasi perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa guna kelancaran teknis pelaksanaannya Bupati; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan, tunjangan, pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan
untuk meningkatnkan derajat kesehatan kepada masyarakat
perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah
Sakit Umum Oaerah Kabupaten Temanggung oleh Bupati; bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati
Temanggung tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Oaerah Kabupaten
Temanggung;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang visi, misi, tujuan dan motto rumah sakit, pelayanan kesehatan, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, hak dan ekwajiban pihak rumah sakit, pasien dan dokter.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2009.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, LD Tahun 2013 No. 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun
2008 tentang Nomenklatur dan Jumlah Unit Pelaksanan
Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Satuan
Pendidikan Kabupaten Temanggung dan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, perlu disusun Peraturan Bupati. Dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan
Fungsi, perlu disusun Uraian Tugas Unit Pelaksana
Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
temanggung
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Uraian Tugas di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung sebagaimana lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2013.
11 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat