Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar penetapan Peraturan Daerah ini adalah:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan, DPRD bersama Bupati Temanggung telah menyempurnakan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 sesuai dnegan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 910/216/2017.
Bahwa penyempurnaan tersebut di atas dilakukan agar Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undnagan yang lebih tinggi.
Dasar hukum penetapan Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat(6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahhun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, UJU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, PP No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah, PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana, PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Uu No. 6 tentang Desa, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keeempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Perpres No. 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten temanggung sebagaimana telah beberapa kali ndiubah terakhir dengan Perda Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas perda Kabupaten temanggung No. 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Perda Kabupaten temanggung No. 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame,Perda Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak hiburan, Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahhun 2010 tentang Pajak Hotel, Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak restoran, Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, Perda kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda Kabupaten Temanggung No. 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No 24 tahun 2011 tentang Organsasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Temanggng, Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, Perda Kabupaten Temanggung No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda Kabupaten Temanggung No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi rumah Poting Hewan, Perda Kabupaten Temanggung no. 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Perda Kabupaten Temanggung No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal., Perda Kabupaten Temanggung No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Trayek, Perda Kabupaten Temanggung 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan, Perda Kabupaten Temanggung No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi PElayanan Pasar, Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2012, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangak Menengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Badan Usaha Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2015-2018, Perda kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018, Perda kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri no. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2018
Materi yang termuat di dalam peraturan daerah ini adalah:
PAnggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
25 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penetapan Peraturan Daerah adalah:
Bahwa berdasarkan Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur di dalam Perda dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Semakin berkembangnya Barang Milik Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 17 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dan perlu diganti dengan Perda yang baru.
Dasar Hukum penetapan Peraturan Daerah adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP N0.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Materi yang termuat di dalam Peraturan daerah ini adalah:
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
74 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
Bahwa sesuai dengan Pasal 316 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi atas Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahhun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahhun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, PP No. 2 tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah, PP No. 43 Tahhun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tentang Desa, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perpres No. 4 Tahun 2015, Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, Perda Kabupaten temanggung No. 4 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Perda Kabupaten temanggung No. 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025, Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati, Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, Perda Kabupaten Temanggung No. 18 Tahun 2009 tentang Pajak reklame,
Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah:
APBD dan APBD-P abupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan penetapan Peraturan Daerah ini adalah:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (60 UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Prpinsi Jawa Tengah, UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintaj Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, PP No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, dan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, PP No. 55 Tahun 2005 tentnag Dana Perimbangan, PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepla Daerah Kepada Dewan perwkailan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjamandaerah, PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perpres No. 87 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda Kabupaten Temanggung No. 4 tahhun 2005 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan ANggota DPRD Kabupaten temanggung, Perda Kabupaten Temanggung No. 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil bupati, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung, Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan belanja Daerah tahun ANggaran 2016.
Mataeri yang termuat di dalam Peraturan daerah ini adalah:
Penetapan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam menetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dasar Hukum dari Pearturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011
Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah:
Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan dan ANggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ANggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
16 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dari Peraturan Daerah ini adalah:
Bahwa untuk penyempurnaan mekanisme pemungutan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka beberpa ketentuan di dalam Perda Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2011 perlu diubah.
Dasar Hukum dari Peraturan daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratruan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak, PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau DIbayar Sendiri oleh Wajib Pajak, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Perda Kabupaten daerah Tingkat II Temangung No. 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung, Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda Kabupaten temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016.
Materi yang termuat dalam peraturan Daerah ini adalah:
Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
PERDa kabupaten temanggung no. 7 tahun 2011_perubahan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD No.16/2017, TLD No. 84
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan ini ditetapkan adalah:
Bahwa untuk memberikan batasan yang jelas tentang ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maka beberapa ketentuan di dalam Perdaturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 7 tahun 2011 tersebut perlu diubah.
Dasar Hukum penetapan Peraturan daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak, UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No. 91 Tahhun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pe,binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung No. 7 tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung
Materi di dalam Peraturan Daerah ini adalah:
Beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Temanggung No. 7 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
Peraturan yang diubah adalah:
- Ketentuan Pasal 1
- Ketentuan Pasal 2
- Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kesatu A dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A
- Ketentuan Pasal 5 diubah
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dari Peraturan Daerah Ini adalah:
Bahwa beberapa ketentuan Perda Kabupaten temangung No. 13 Tahun 2015 dalam pelaksanaanya perlu diadakan penyempurnaan. Untuk melaksanakan Putusan MK dalam perkara No. 128/PUU-XIII/2015, maka beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Temanggung No. 13 Tahun 2015 tersebut perlu diubah.
Dasar Hukum peraturan daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undnag-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dna Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Perpres no. 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda Kabupaten Temanggung No. 13 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Materi di dalam Peraturan Daerah ini adalah:
beberapa ketentuan di dalam Perda Kabupaten Temanggun No. 13 Tahun 2015 mengalami perubahan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah ini mengalami perubahan:
- Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah.
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah.
- Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah.
- Di anatara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 7A dan Pasal 7B.
- Ketentuan Pasal 14 diubah.
- Ketentuan Pasal 20 diubah.
- Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017
PERDA Kab. Temanggung No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Tahun 2017 No.14/TLD No 82
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberh entian Kepala
Desa dalam pelaksanaannya perlu penyempu rnaan;
b . bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara Nomor 128/PUU-XIIl/201 5 , maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggurig
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepa la Desa perlu
iliubah; .
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penca lonan, Pemilihan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega ra Republik
Indonesia Tahun 1945;;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Da erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten tang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 1s; 'I'ambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nornor 63 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerinta'h Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan angka 13 dan angka 33 Pasal 1 diubah;Ketentuan ayat 2 Pasal 7 diubah;Ketentuan pa.sal 10 diubah;Ketentuan pasal 15 diubah;Ketentuan pasal 37 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2015 diubah
8 hlm, beserta penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan daerah ini adalah:
Bahwa lingkungan yang bai dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD RI Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Perda Kabupaten temanggng No. 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, Perda Kabupaten temanggung No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2013-2018
Materi di dalam Peraturan Daerah ini adalah:
Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPAL, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama dan Kemitraan, Pembiayaan, Izin Pembuangan Air Limbah, Larangan, Sanksi Administrasi, Retribusi Jasa Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
29 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
