Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menentukan nilai dan bobot suatu
jabatan di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan
evaluasi jabatan guna menentukan kelas jabatan bagi
aparatur sipil negara; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan, perlu melaksanakan evaluasi jabatan
dalam rangka menentukan kelas jabatan aparatur sipil
negara; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman untuk memberikan kejelasan nilai dan bobot jabatan yang dianggap adil
guna pemeringkatan jabatan. Peraturan Bupati ini betujuan sebagai pola dan standar dalam pemeringkatan Kelas Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kelas Jabatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan
dan evaluasi jabatan yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2019 dicabut.
50 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2013
bahwa kondisi Pasar Legi Parakan sudah sangat tidak layak sehingga harus dibangun agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung; bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah maka untuk membiayai
Pembangunan Pasar Legi Parakan Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang; bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah perlu adanya
Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jumlah dan sumber, jangka waktu, pencairan pinjaman, pembayaran kewajiban pinjaman, pembayaran pinjaman, pengelola pinjaman daerah, kepastian pembayaran pinjaman, pembukuan dan pelaporan, kewajiban penganggaran pengembalian pinjaman.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2021/ No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2021 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014; PP No, 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 109 Tahun 2013; Perpres No. 113 Tahun 2020; Perda Kab Temanggung No. 23 Tahun 2020; Perda Kab Temanggung No. 25 Tahun 2020; Permendagri No, 119 Tahun 2019; PermendesPDTT No. 13 Tahun 2020; Perbup Temanggung No. 62 Tahun 2020; Perbup Temanggung No. 64 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang edoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang meliputi: Maksud dan Tujuan; Prinsip Pengelolaan; Tata Cara Pengelolaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
86 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
bahwa penanggulangan kemiskinan harus diupayakan secara terpadu dan menyeluruh oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Dokumen SPKD, Kebijakan, strategi, Sasaran dan Program Penanggulangan Kemiskinan, Kelembagaan, Penerima Manfaat, Tahapan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Peran Serta Masyarakat, Saran dan Aduan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperoleh Kepala sekolah yang professional, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diadakan seleksi. Bahwa Peraturan Bupati Temanggung No.41 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Temanggung perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola seleksi calon Kepala Sekolah sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan ini adalah:
UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perda Kabupaten Temanggung No.27 Tahun 2011 tentang Pendidikan. Perda Kabupaten Temanggung No.26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Persyaratan, Panitia Seleksi, Pelaksanaan Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, Pengangkatan Kepala Sekolah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2017
bupati - wakil bupati - penganggaran dan pengelolaan belanja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LD No. 6/2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No.11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
UU No.13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Temanggung No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Temanggung No.26 Tahun 2012; Perda Kabupaten Temanggung No.11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Temanggung No.56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung No.63 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Anggaran Belanja Bupati Dan Wakil Bupati, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta bertambahnya paket manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Bencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan GUbernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Sasaran Kegiatan
Bab V Persyaratan Penerima Bantuan
Bab VI Besaran Bantuan
Bab VII Paket Manfaat Pelayanan Kesehatan
Bab VIII Pelayanan yang Dibatasi bagi Penerima Penanggulangan Krisis Kesehatan
Bab IX Pelayanan yang Tidak Dijamin
Bab X Tata Laksana Kegiatan
Bab XI Ketentuan Lain-Lain
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009
BELANJA TIDAK TERDUGA - PEMBANGUNAN PASAR DARURAT PASAR KLIWON UTARA
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2009/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pembangunan Pasar Darurat Pasar Kliwon Utara Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk menggerakan kembali perekonomian Pasar
Kliwon Utara Temanggung paska kebakaran yang terjadi
pada tanggal 8 Desember 2008, maka perlu dibangun pasar
darurat; bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah keadaan darurat yang timbul
akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya,
pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja
tidak terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Penggunaan Belanja Tidak
Terduga untuk pembangunan pasar darurat Pasar Kliwon
Utara Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 81 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pembangunan Pasar Darurat Pasar Kliwon Utara Temanggung bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya
ABSTRAK:
bahwa kebakaran tidak dapat diprediksi kejadiannya, akan
tetapi kebakaran dapat dicegah dengan mengantisipasi
potensi-potensi yang dapat timbul, sehingga sudah menjadi
tugas negara untuk melindungi, melayani, memberdayakan,
dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan kebakaran dengan tetap berlandaskan
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa tugas pemadam kebakaran selain memadamkan
kebakaran terdapat tugas penyelamatan dan evakuasi yang
membahayakan manusia serta inspeksi proteksi kebakaran
pada bangunan gedung; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, kebakaran merupakan salah satu
Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar yang menjadi kewenangan daerah sehingga dalam
pelaksanaannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan
Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Pertauran Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Objek Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Manajemen Pencegahan Bahaya Kebakaran, Manajemen Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pemeriksaan dan Pengujian, Penyelamatan Lainnya, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pendanaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2023.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Tahun 2015 No 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun
2015 tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Persetujuan
Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
sebagai landasan pelaksanaan anggaran sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2015;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1950;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
1999;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun '2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan ·oaerah, Inspektorat, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daer ah Kabupaten
Temanggung Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2009; Peratura:1:, Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penganggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015.
19 hlm beserta Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
