Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa · guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,
Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung, perlu menyusun Standar Pelayanan; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini engatur tentang maksud dan tujuan, standar pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2012.
57 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk
memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja
Pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, dan mendorong profesionalitas
dan akuntabilitas, serta meningkatkan disiplin kerja
Pegawai, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam
kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21
Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Jam Kerja Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hari Kerja dan Jam Kerja, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2011
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG - tarif air minum
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2011/No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Minum Tahun 2011, 2012 Dan 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Agung Kabupaten Temangung yang berlaku saat ini sudah
tidak sesuai dengan beban biaya yang ditanggung, sehingga
perlu ditetapkan besaran tarif air minum yang baru; bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung, Bupati
menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan Direksi setelah
disetujui oleh Dewan Pengawas; bahwa berdasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.40/
PIMP/VI/2011 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif
Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten
Temanggung, menyetujui penyesuaian tarif PDAM "Tirta Agung"
Kabupaten Temanggung tahun 2011 s.d 2013 dengan kenaikan
rata-rata tahun 2011 sebesar 7,5%, tahun 2012 sebesar 6,85%
dan tahun 2013 sebesar 6,76%; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati Temanggung tentang Tarif Air Minum Tahun 2011, 2012
dan 2013 Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kelompok pelanggan dan besarnya tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung tercantum dalam Lampiran I dan II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2009 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2013 No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Peratu.ran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Ka bupaten
Temanggung, dalam rangka menyamakan gerak langkah
untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara
terpadu, efektif dan efisien, maka dipandang perlu
menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana guna
memberi arahan bagi personil Penanggulangan Bencana
dan Instansi/Unit Kerja Teknis Pemerintah dan
Masyarakat.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggting Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mendefinisikan berbagai istilah terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung, serta menetapkan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman kepada aparat pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi. Peraturan juga menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.
50 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, LD Tahun 2010 No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2011, sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun , 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temariggung Nomor 16 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011, termasuk rincian pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan, serta menetapkan lampiran berisi ringkasan dan penjabaran APBD yang tak terpisahkan. Pelaksanaan penjabaran tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2010.
9 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Tahun 2018 No 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Oalam Negeri
Republik Indonesia Nomo,r 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Oesa , penga<1aan barang/jasa di tlc,:stt p,:ilu diatur
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam
pelaksanaannya perlu disempurnakan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Cara PengadaanBarang/Jasa di Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015; Perda Kab temanggung No 15 Tahun 2015; Permendagri No 20 tahun 2018; Perka LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015; Perbup Temanggung No 60 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Temanggung No 41 Tahun 2018; Perbup Temanggung No 50 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati inii diatur tentang : landasan
hukum untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
pembiayaannya bersumber dari APB Desa.
Ruang lingkup pengadaan barang/jasa meliputi:
(1) Pengadaan barang/jasa secara swakelola; dan
(2) Pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
28 beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dasar guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin pemenuhan Jeni dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permensos No 9 Tahun 2018; PermenPUPR No 29/PRT/M/2018; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Permn=endagri No 101 Tahun 2018; Permendagri No 114 Tahun 2018; Permendagri No 121 Tahun 2018; Permenkes No 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal, koordinasi penerapan SPM, pembiayaan, pengendalian dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung No. 54 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa sesui dengan arahan dalam perundangan di bidang Penataan Ruang, dokumen Rencana Tata Ruang dan Lingkungan disusun untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penyelenggaran bangunan gedung dan pengelolaan lingkungan dalam mendukung fungsi pusat kegiatan ekonomi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung;
UU No.10 Tahun 1950, UU No.13 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.18 Tahun 2008, UU No.22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2010, UU No.1 Tahu 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.26 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 68 Tahu 2010, PP No. 38 Tahun 2011, PP No.81 Tahun 2012, PP No. 8 Tahun 2013, Perda Prov. Jateng No. 22 Tahun 2003, Perda Prov. Jateng No.6 Tahun 2010, Perda Prov. Jateng No.11 Tahun 2004, Perda Kab. Temanggung No.15 Tahun 2011, Perda Kab. Temanggung No.1 Tahun 2012
Dalam Perbup ini mengatur tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Pusaka Parakan Kabupaten Temanggung yang memuat Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Ruang Lingkup, Materi Pokok RTBL, Program Bangunan dan Lingkungan, Rencana Umum dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Pengendalian Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 peraturan Kabupaten Daerah Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
perlu ditetapkan peraturan Bupati Temanggung tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 30 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 72 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 6 tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 70 tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab temanggung No 12 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2008;Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008;Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2008;Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2008;Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2008;Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung 21 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 16 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Temanggung No 22 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2008;Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2008;Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2009;Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2009;Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2010;Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2010;Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2010;Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2010;Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2011;Perda Kab Temanggung No 9Tahun 2011;Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2011;Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2017;Perda Kab Temanggung No 19 Tahun 2011;Perda Kab Temanggung No 23 Tahun 2011;Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011;Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 3 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 7 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 8 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 9 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 14 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2012;Perda Kab Temanggung No 5 Tahun 2014;Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011: Permendagri No 27 tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung,
maka perlu diatur Jadwal retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundang-undangan di bidang
kearsipan, serta dengan semakin kompleksnya penyusutan
arsip keuangan, dipandang perlu menyusun Jadwal Retensi
Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2020; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2013;
Dalam peraturan ini berisi tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
