Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 29 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda Lutim Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 28 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupa.ti Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmb,aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1); Mengingat 1 .. tl L' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KBIENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 23 TAHUN 2016
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

APBD

Download :
Perbup Lutim Nomor 15 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT LUWU TIMUR NOMOR 36 ?AHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangaa Daera} dan memperhatikan adanya usulan perubahan/ pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja dan rincian objek belanja dalam objek belanja, dipaadang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan B€larja Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentaDg Perubahaa Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang NoDor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembarart Negara Republik lndonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbarar Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 27, Tambahan L€mbaran Negara Repub[k lndonesia Nomor 427O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 r.f,.ntall.g Perbendalaraal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloLaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undartg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalal Dae rah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahaa Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor g Tahun 2O15 tentatlg perubalwr Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentans Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtf Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5629); 11. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukart protokoler dan X."u"m"-n_oiii" dan Anggota Dewar p"r*"*ilr"-- il'ffir;' ;::'j:il (Lembaran Negara Republik l;;;;";*i;r""i;# Nomor 9O, Tambahan Il lndonesia Nomor 4416r :i:IT Negara . Republik b.b".;;;,."i"iL"riiii.,i!"'e-'"' "'*r*:t* Nomor 21 Tah:url 2OO7 tentang Perubaha! Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukao Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Rnggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah dengajr Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaal Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahrdx. 2OL2 Nomor 171, Tambaian L€mba-ran Negara Re publik Indonesia Nomor 5340); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 t€ntarrg Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Ijmbaran Negara Republik Indqnesia Nomor 4575); 14. Peratulan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentsng Perubahan At€.s Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1lO, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51ss); 15. Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tent.ng Standar Akuntsnsi Pemerintahan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan lcmbaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3O ?ahun 2011 tentang Pinjamar Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan t€mbaran Negara l, Republik Indonesia Nomor 5219)
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
NOMOR 15 TAHUN 2016
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER]A PEMERINTAH DESA

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 09 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER,]A PEMERINTAH DESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, BD.2016/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER]A PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)-; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tanbahan L,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndarg Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PeLal<saaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t€ntang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent€.ng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negsra (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimara telah diubah dengan Peraturafl Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yarg Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tcntang Manajemen Pendataa.n Profil Desa dar Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 2O9 1 ) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedomar Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20941; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Desa (I.erEbaian Dacrah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan tcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNCSI BAB III PEI.IYUSUNAN ORGANISASI TATA KER.JA PEMERINTAH DESA BAB IV WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN I^ARANGAN BAB IV TATA KERJA BAE} V HARI DAN JAM KER.IA BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
NOMOR 9 TAHUN 2016
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2016

PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Lutim Nomor 02 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENE"TAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PaBal 9 ayat (3) dalam Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemalaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta-ng Penetapan na Pemakaia,. Tanah Untuk Reklame, Mesin ATM, dan Menara;
I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dal Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 13o, Tambahal kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar:t Peraturan Perundang-undangan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Taltun 2014 tenterlg Pemerintahan Daerah (lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No,Jfor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaa Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahal Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotraan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor i+O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahufl 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tefltang Pedoman Pengelolaafl Keusngan Daerah sebagaimana teLah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31O); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahur 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keualgan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5) sebagajdrJan telah diubah dengafl Peraturafl Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang iietribusi Femakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Ta}un 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Talun 2011 Nomor 19, Tarnbah.an lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46); 10. Peraturar Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 1l
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ZONA PEMAKAIAN TANAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
NOMOR 2 /r/ TAHUN 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2016

MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perbup Lutim Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Abstrak

MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu mengatur mekanisme seleksi dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalarlr huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Undang-Undang Nomor 7 Talun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinei Sulawesi Selatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427Oli Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telal diubah beberapa kali teralhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 5. Peratumn Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.O5/2OO8 tentang Penyelesaian Piutang Negara Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dart Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentarg Pedomar Keda Sama Perusahaart Daerah dengar Pihak Ketiga; 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 20O7 tentalg Tata Kerja Perusahaaa Daerah Air Minum Kabupaten Lu\tr'u Timur (Berita Daerah Kabupaten Lurmr Timur Tshun 2007 Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ot0 Nomor l9); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkunga-n Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20 1 4 Nomor 1 1 ) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II METANISME SELEKSI CAI'N DIREKS BAB III MASA JABATAN DIREKSI BAB IV PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
NOMOR 14 TAHUN 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 30 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah' perlu membentuk Peraturan Bupati tentang _ Susunan brganisasi, Kedudukan, T\rgas dan Ftrngsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu fimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; 2. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ipmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraHhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KE"IENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB tV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 30 TAHUN 2016
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 61 Tahun 2016

Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbub no 61 2016 ttg Pelayanan Parkir RSUD I Lagaligo.pdf

Abstrak

PARKIR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2016/No.61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya status pengelolaan keuangan Badan Layanan umum (BLUD) pada RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 259 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, dipandang perlu untuk mengatur layanan Parkir pada BLUD RSUD I Lagaligo Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PEraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengatur penyelenggaraan parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Struktur Organisasi

Download :
Perbup Lutim Nomor 32 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) F.i"tr."., Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun iOG i."t""g Pembentukan dan Susunan Perangkat-Daerah, oerlu mem6entuk Peraturan Bupati tentang Susunan 'Oie""r"""i, Kedudukan. Tugas dan Fungsi" serta Tata Kerja Diias Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luu'u Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol1 itlo-o. 82, Timbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NJgara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOt+ f'lornor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetin aiuUarr beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Rtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang AdminGtrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarr,baltan lrmbaran Negara Republik indonesia Nomor 5601);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB TV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB Vi KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 32 TAHUN 2016
33

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2016

KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Lutim Nomor 06 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksaaakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaao Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OiI, perlu menetapkan Peraturar Bupati tentang Kriteria Pemberiar Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerai Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaiarl lrmtraran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keualgan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaEn Nega-ra Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambaian kmbaran Negam Republik lndonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa-ratur Sipi.l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahar Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6, 't Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)l 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Irmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmba-ran Nega,ra Republik lndonesia Taliun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l,embaJan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambalan L€mbaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telal diubah beberapa kali teralhir denga-n Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 3 1O); 12. Pefaturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Talun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 201 I tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan R€formasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2O11 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahar kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Taiun 2014 tentang Perubaian Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaa.n Keuangan Daerah (Lembarai Daerah Kabupatcn Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan kmba-ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Eg Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentarg Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1l);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
NOMOR 6 TAHUN 2016
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.