Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER]A PEMERINTAH DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNCSI BAB III PEI.IYUSUNAN ORGANISASI TATA KER.JA PEMERINTAH DESA BAB IV WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN I^ARANGAN BAB IV TATA KERJA BAE} V HARI DAN JAM KER.IA BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER]A PEMERINTAH DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

21 April 2016

Tanggal Pengundangan

21 April 2016

Tanggal Berlaku

21 April 2016

Sumber

BD.2016/NO.09

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1065 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 09 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER,]A PEMERINTAH DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, BD.2016/NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER]A PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi darl Tata Kerja Pemerintah Desa; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)-; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tanbahan L,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndarg Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrembaran Negara Republik Indonesia 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PeLal<saaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 t€ntang Desa (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tent€.ng Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negsra (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimara telah diubah dengan Peraturafl Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O15 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yarg Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan hmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tcntang Manajemen Pendataa.n Profil Desa dar Kelurahan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 2O9 1 ) ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedomar Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20941; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2O15 tentang Desa (I.erEbaian Dacrah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan tcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNCSI BAB III PEI.IYUSUNAN ORGANISASI TATA KER.JA PEMERINTAH DESA BAB IV WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN I^ARANGAN BAB IV TATA KERJA BAE} V HARI DAN JAM KER.IA BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016. NOMOR 9 TAHUN 2016 36

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER]A PEMERINTAH DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT