Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2012

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS (PT) BUMI TIMUR MINING

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2012.pdf

Abstrak

PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS (PT) BUMI TIMUR MINING

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2012

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS (PT) BUMI TIMUR MINING

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroaan Terbatas Bumi Timur Mining;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609). 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761). 3 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261). 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 01); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11). 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 05). 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41). 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Luwu Timur. (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50). 31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64)
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MIILIK DAERAH PERSEROAAN TERBATAS (PT) BUMI TIMUR MINING. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) BUMI TIMUR MINING yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. 7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 8. Saham adalah bukti pemilikan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) BUMI TIMUR MINING yang memberi hak atas deviden dan lain-lain; 9. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Perseroan Terbatas (PT) BUMI TIMUR MINING; 10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) BUMI TIMUR MINING; 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) BUMI TIMUR MINING yaitu organ BUMD Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dan digunakan pada RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; 12. Direksi adalah organ BUMD Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan. 13. Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD; 14. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang tersedia dan/atau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD; 5 15. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Daerah yang Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia; 16. Pengawai BUMD adalah pegawai yang bekerja pada BUMD PT. BUMI TIMUR MINING BAB II PENDIRIAN, TEMPAT, KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENDIRIAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk PT. BUMI TIMUR MINING TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 3 (1) BUMD PT. BUMI TIMUR MINING, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Luwu Timur. (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD PT. BUMI TIMUR MINING dapat mendirikan Anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri. MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud pendirian BUMD PT. BUMI TIMUR MINING adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah. Pasal 5 Tujuan pendirian BUMD PT. BUMI TIMUR MINING adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian Daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur yang pada gilirannya akan memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pendapatan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945. BIDANG DAN JENIS USAHA Pasal 6 Bidang Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur MINING adalah bidang yang terkait dengan pengembangan bidang pertambangan mineral logam, batuan, dan bahan tambang lainnya sesuai aturan perundangan yang berlaku. 6 Pasal 7 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Timur MINING mencakup: (1) pengadaan dan pengelolaan pertambangan mineral logam dan batuan; (2) suplai barang dan jasa pertambangan mineral logam dan batuan; (3) pelayanan jasa konsultasi pertambangan mineral logam dan batuan; (4) serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang pertambangan mineral, batuan dan bahan tambang lainnya sesuai aturan perundangan yang berlaku; MITRA KERJA Pasal 8 Dalam melakukan usahanya, BUMD PT. BUMI TIMUR MINING dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. BAB III MODAL Pasal 9 (1) Modal dasar BUMD PT. BUMI TIMUR MINING ditetapkan bersama DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pada saat pendirian BUMD PT. BUMI TIMUR MINING di hadapan notaris, telah dilakukan penyertaan modal sebagai Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan jumlah saham sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu). (3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham. (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. SAHAM Pasal 10 (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD PT. BUMI TIMUR MINING adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perorangan dan badan publik lainnya. (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 7 BAB IV PEMEGANG SAHAM Pasal 11 (1) BUMD PT. BUMI TIMUR MINING mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD. (2) Dalam daftar pemegang saham tercatat: a. nama dan alamat para pemegang saham; b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi; (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD PT. BUMI TIMUR MINING. (4) Para Pemegang saham dalam BUMD PT. BUMI TIMUR MINING adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, Perorangan dan publik lainnya. BAB V PENGURUS BUMD Pasal 12 Pengurus BUMD PT. BUMI TIMUR MINING terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris. DIREKSI Pasal 13 (1) BUMD PT. BUMI TIMUR MINING diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, selanjutnya setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur. (2) Jika suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan Peraturan Perundangundangan dan ketentuan Anggaran Dasar. (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi, salah seorang di angkat sebagai pengganti sesuai yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini. (4) Selama jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan. 8 (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama. (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu. (8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. (9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya. (10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD PT. BUMI TIMUR MINING. Pasal 14 (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis; e. setia dan taat kepada negara dan pemerintah republik indonesia; f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara dan / atau tindakan tercela lainnya; g. tidak dicabut hak pilihnya berdasakan keputusan pengadilan; h.mampu melaksanakan perbuatan hukum; i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelumpengangkatan; dan k.telah lulus penilaian dan kepatutan (fit and proper-test), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi: a. direktur utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham penggendali; b. anggota direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan; c. angggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain; d. anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; e. antara sesama anggota direksi dan antara anggota direksi dengan anggota dewan komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar); dan 9 f. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam keputusan RUPS. Pasal 15 (1) Untuk pertama kalinya, Direksi BUMD PT. Bumi Timur Mining ditunjuk oleh Bupati dan untuk masa jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham. (2) Masa jabatan Direksi selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan selanjutnya. (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan kinerja BUMD sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. BUMI TIMUR MINING yang dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS. Pasal 16 (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD PT. BUMI TIMUR MINING serta sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD. (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD dan/atau melalaikan tugasnya. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 17 (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD PT. BUMI TIMUR MINING dalam mencapai maksud dan tujuan. (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (5) Direksi menetapakan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Komisaris. (6) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (7) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mengeluarkan surat-surat obligasi; b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatka atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik bumd; c. mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga; d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau 10 e. mendirikan unit usaha baru. (8) Direksi berhak mewakili BUMD didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD engan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD, serta menjalankan segala tindakan yang mengenai pengurusan maupun pemilikan. (9) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada seseorang atau berapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama kepada orang atau badan lain. (10) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh Dewan Komisaris. (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh sebagian besar harta kekayaan BUMD dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sediikit ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkann secara sah dalam rapat. (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan BUMD wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukumtersebut. (13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili BUMD. (14) Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. (15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepetingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris. RAPAT DIREKSI Pasal 18 (1) Rapat Direksi BUMD PT. BUMI TIMUR MINING dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar BUMD. (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) 11 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. (4) Panggilan rapat harus mencamtumkan acara, tanggal, waktu dan tempat. (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD. (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, alam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir. (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau mewakili dalam rapat. (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk muufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemugutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir. (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diiberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukann tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. (13) Keputusan yang diambil sebagaimana domaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. Pasal 19 (1) Direksi BUMD PT. BUMI TIMUR MINING berhenti karena : a. masa jabatannya berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan; e. diberhentikan berdasarka keputusan RUPS; f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan; g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; 12 h. sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai direksi; dan/atau i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang bersifat tetap. (2) Bupati berhak memberhentikan sementara Direksi sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini atas usul Dewan Komisaris. (3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD PT. BUMI TIMUR MINING. Pasal 20 Penghasilan Direksi BUMD PT. BUMI TIMUR MINING ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. DEWAN KOMISARIS Pasal 21 (1) Komisaris BUMD PT. BUMI TIMUR MINING terdiri dari sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris. (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan skiil tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu. (3) Persyaratan Umum anggota Komisaris: a. warga negara Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis; e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD; g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati negara dan/atau tindakan tercela lainnya; h.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan; i. mampu melaksanakan perbuatan hukum; j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit;dan k.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan; (4) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagi Dewan komisaris: a. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar); 13 b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan isin tertulis dari RUPS; c. tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu para pihak yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Peraturan teknis yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang; dan d. persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS; (5) Angggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. (6) Tata cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS. (7) Untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada BUMD, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (8) Anggota komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. (9) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (10) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. (11) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: a. masa jabatan berakhir; b. mengundurkan diri c. meninggal dunia; d. melakukan tindakan yang merugikan BUMD; e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan kepentingan daerah atau negara; f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; (12) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, c dan d dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul RUPS. (13) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota komisaris, harus diberitahukan kepada Direksi BUMD. TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS Pasal 22 (1) Komisaris BUMD PT. BUMI TIMUR MINING melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi. (2) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketetuan Perundangan-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatankegiatan: 14 a. menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD; b. melakukan pengawasan atau pengurusan BUMD; c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD; dan/atau d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD; (3) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai BUMD dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas an lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. (4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. (5) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seoarang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tugas sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alas an pemberhentian. (6) Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana akan memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika kalau tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan jika kalau tidak seorangpun Komisaris yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir. (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula; (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan BUMD tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus BUMD. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. (10) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya. RAPAT KOMISARIS Pasal 23 (1) Rapat Komisaris BUMD PT. BUMI TIMUR MINING dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. (2) Panggialn rapat Komisaris dilakuakn oleh Komisaris Utama dan/atau angggota Komisaris lainnya. 15 (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Koomisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. (5) Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan BUMD atau tempat kkegiatan usaha BUMD. (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab llain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir. (7) Seorang angggota Komisaris dapat diwakili alam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau mewakili dalam rapat. (9) Keputusan rapat Komisaris harus ddiambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. (10) Apabila suara yang setuju berimbang maka pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemuungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Piimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir. (11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. (12) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dbuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. (13) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 24 (1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam BUMD PT. BUMI TIMUR MINING adalah: a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BUMD; b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan; 16 (2) Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar seperti dimaksud pada ayat (1) berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan. (6) Laporan Tahunan (Annual Report) yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham wajib disampaikan kepada Bupati dan SKPD terkait. BAB VII TAHUN BUKU Pasal 25 (1) Tahun buku BUMD PT. BUMI TIMUR MINING BUMD PT. BUMI TIMUR MINING dari tanggal 1 Januari dengan 31 Desember. (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku BUMD ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris (Aquit de Charge and Toesteming). BAB VIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 26 Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS BUMD PT. BUMI TIMUR MINING, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. Deviden untuk pemegang saham…………………………………………… 45%; b. Dana Pembangunan Daerah…………………………………………………. 15%; c. Cadangan Umum………………………………………………………………. 15%; d. Cadangan Tujuan……………………………………………………………… 10%; e. Dana Kesejahteraan…………………………………………………………… 7,5%; f. Jasa Produksi…………………………………………………………………… 7,5%; BAB IX PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN Pasal 27 (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD PT. BUMI TIMUR MINING ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Bupati atas kesepakatan Pemegang Saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal BUMD dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik Pemegang Saham sesuai saham yang dimiliki. 17 (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh panitia kepada Pemegang Saham; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggebungan dan pemisahan diatur dalam Anggaran Dasar BUMD. BAB X TANGGUUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 28 (1) Semua pegawai BUMD PT. BUMI TIMUR MINING yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebakan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi. (3) Semua surat bukti dan surat lainnya disimpang ditempat kedudukan BUMD atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi. BAB XI ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN BUMD Pasal 29 (1) Bupati berkewajiban meenyiapkan Anggaran Dasar dan Administrasi BUMD PT. BUMI TIMUR MINING sampai BUMD dapat beroperasi. (2) Penyiapan Anggaran Dasar dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30 (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD PT. BUMI TIMUR MINING. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 3 Tahun 2015

Desa

Download :
perda-no-3-tahun-201508102016092949.pdf

Abstrak

PERATURAN DAERAH KAtsUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 1AHUN 2015

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3, TLD NO.94

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa

ABSTRAK:

a. trahwa berdasarkan ketertua! Pasal I 12 Und.rng-Und.urg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbaigan sebagaimana dimaksud dalan hurul a, perlu menetapkau] Peraturan Daerah tentang Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Marnuju Uta,ra ltovinsi Sulawesi Selatan (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 127O); 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {l€mbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahar kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 523a\; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta,g Aparatur Sipil Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahar lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa (Lemba-ran Negam Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambabal] kmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 549s); 6. Undarrg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha.n Daerah (Irmbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telal diubah beb€rapa kali terakhir dengan UndangUndarrg Nomor I Taiun 2015 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomo. 5679): :3===:. 1 \u: b' q 7. Undang-Undalg Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201I tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedomar Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O l4 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 2094);
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang _kekuasaan pemerintahan negara Rep;btk Indonesia yang jibantu oleh .,. w'akil Presiden dan menteri sebagiimana dimaksui dllam Undang_ '.LUndang Dasar Negara Republik Ind&esia Tahun 1945 t-.1 b) b' '/ 2. Pemerintahal Daerah adalai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat dairah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas_ luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undalg-Undalg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Desa. 6. Gubemur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 7. Bupali adalah Bupati Luwu Timur. 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 10. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dar dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia. 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesaluan Republik lndonesia. 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkar guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 17. Pembangunan Desa adalal upaya peningkatan kualitas hidup dan -*_-jgrydupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. " ,iil . , 3 It 18. Kawasan PerDesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu bempa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoteh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah 21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 22.Dar,a Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, darl pemberdayaan masyarakat. 23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 24. Ar,ggararL Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban ApB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 26. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerat dan barang tidak bergerak. 27 . Hari adalah hari kerja. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Pengaturan dalain peraturan Daerah ini berasaskan a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; I kekeluargaan; B: riusyawarah; {demokrasi; t, + i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan. Bagian Kedua Trrjuan Pasal 3 Pengaturan Desa bertujuan : a. memberikan pengakual dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Desa; c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyajakat Desa; d. mendorong prakarca, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat pen.ujudan kesejahteraan umum; g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihala kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h. memajukal perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembang\rnan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. penataan desa; b. kewenangan desa c. penyelenggaraan pemerintahandesa; d. musyawarah desa; e. peraturan desa; i keuangan dan aset desa; g. pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan; h. badan usaha milik desa; i. ke{a sama desa;dan J. inaan dan pengawasan desa t'.-- 5 (1) (2) (3) ,t BAB IV PENATAAN DESA Pasal 5 Penataan Desa meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status; dan e. penetapan Desa. Pasal 6 Penataan sebagaimana dima&sud dalam Pasal 5, bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanal publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa. I, BAB V; PEMBENTUKAN DESA PasaLT Pembentukan Desa sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial, budaya masyarakat Desa serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 {lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; c. wilayah kerja yalg memiliki akses transportasi antarwilayah; d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya ekonomi pendukung; f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati; g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanal publik; dal h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan. P€mbentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan. -L 4_ 6 (5) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. (6) Desa persiapan sebagaimara dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkar statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. (7) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa. (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa yang dibentuk oleh Bupati. [(9) fiata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam \ -/Peraturan Bupati. Pasal 8 Pembentukan Desa dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru. Pasal 9 Dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Bagian Kesatu &)_mekaran DeS Pasal 10 (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarai Desa untuk mendapatkan kesepakatan. (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa. (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati. ,€E il (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan. (2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintairan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan; b. camat; dan c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan 1:ji-r::':ik€t€nfu an peraturan pemndang-undangan. I. _l I l-{ I ?_' 7 (4) Hasil verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan (s) alam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Pasal 12 Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan. Pasal 13 (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 1 ayat (5) kepada Gubernur untuk penerbitan surat yang memuat kode register Desa persiapan. (2) Kode Register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kode Desa induknya. (3) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan. (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama I (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. {5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya. (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa induk; c. pembentukan srruktur organisasi; d. pengangkatan perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa; g pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan -sena pengembangan sarana .f.ono_i. -p."d,aikan, dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar_llesa. (7) Dalam melaksanal<an ' tusasr p., j, b,; ;;;;;'ff;,"'J"-;i:t.::ieT,il: 13 o|",I iii;1.3iii g*, r,. Pasal 14 [) Penjabar Kepala Desa persiaoar Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksaraan sebagaimana a. kepala Desa induk; dan dimaksud dajam Pasal rs Jyat i7) kepada: b. Bupati melalui camat. (2) Laporan sebagaimana r1: - gs.Igr" seriap 6 (enamt ojil31".i1,,l"o' avat ll) disampaikan secara L 8 (3) Laporan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangar dan masukan bagi Bupati dalam melakukan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa Persiapan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi. (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati men)rusun rancangar peraturan daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa. (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD. (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah dimaksud kepada Gubernur untuk di evaluasi. Pasal 15 (1) Apabila Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat l7), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari. (2) Dalam hal Gubemur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gube mur. (3) Dalam hal cubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (7), Bupati dapat mengesahkaa rancangar peraturan daerah tersebut serta Sekretiris Daerah mengundangkannya dalam Ifmbaran Daerah. (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebui dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah talggal persetujuan Gubemur dinyatakar berlaku dengan sendirinya. Pasal 16 (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa da;i Menteri. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai lampiran Peta ba..s wilaYah Desa pasal l\ (1) Apabila hasil kajian aan ue;ntiiileUagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) menyatakan Desa_persiapai t".""Ut,t tiJ.*-i^yak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus aan *itayatrrya Ler"U"fii" O?"u inarf (2) Pen^ghapusan dan. pengembalian Desa persiapan ke Desa induk B.ln:c} sebqgarmana dimaksud oada ayar 1l) diietapkan a..,g"r, e"."rrr.r, t1 9 i --1 Pasal 18 (1) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan tindakan menghapuskan Desa yang dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam. (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenarg Pemerintah Pusat. Bagian Kedua Penggabungan Desa Pasal 19 Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi I (satu) Desa baru. Pasal 20 (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa yang berbatasan menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan. (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme: a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa; b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa; c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD; d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan e. para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama. (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Desa. BAB VI PERUBAHAN STATUS DESA Pasal 21 Perubahan status Desa meliputi: a. Desa menjadi kelurahan; b. kelurahan menjadi Desa; dan c. Desa adat menjadi Desa. Bagian Kesatu Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahaa Pasal 22 Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat: d.--f ifEsliwit avair tid ak be rubah ; 1lL. ---+- l^ k 1A b. jumlah_penduduk paling sedikit 5.OOO (lima ribu) jiwa atau 1.OOO (seribu) kepala keluarga; c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi ters€lenggaranya pemerintahan kelura}lan; d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian ; e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masy;akat industri dan jasa; dan i meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. Pasal 23 (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BpD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk Keputusan Kepala Desa. (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan. (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Hasit kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan. (7) Dalam hal Bupati menyetqjui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan ra$at daerah untuk dibahas dan disetujui bersama. Pasal 24 (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara. Bagian Kedua Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa Pasal 25 (l) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupal masyarakatnya masih bersifat perDesaan. (2l&rubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ,, aya! (t) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan , (. sebagian menjadi kelurahan. 1-, 11 ,--[ 'q' Bagian Ketiga Perubahan Desa Adat Menjadi Desa Pasal 26 (1) Status Desa adat dapat diubah menjadi Desa. (2) Perubahan status Desa adat menjadi Desa harus memenuhi syarat: a.luas wilayah l idak berubah: b.jumlah penduduk paling sedikit 3.O0O (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; c.tersedia sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Desa; d.potensi ekonomi yalg berkembang; e.kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang; dan f.meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. Pasal27 (1) Perubahan status Desa adat menjadi Desa dilal<ukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa adat. (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan kepala Desa adat. (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa adat kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa. (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verihkasi usulan kepala Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa. (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa adat menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa adat menjadi Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. (8) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk di evaluasi. Pasal 28 Ketentuan mengenai evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan rancangan peraturan daerah mengenai perubahal status Desa adat menjadi Desa, pemberian nomor register, dan pemberian kode Desa. +- k'v- 12 Bagian Keempat Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat Pasal 29 Pemerintah Daerah dapat mengubah status Desa menjadi Desa adat dalam Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VN PEI\ETABAILD-ESA DAN DESA ADAT Pasal 30 (l) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang telah mendapatkan kode Desa. (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa dan Desa adat. (3) Desa dan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 31 (1) Penetapan Desa adat dilakukan dengan mekanisme: a. pengidentifikasian Desa yang ada; dan b. pengkajian terhadap Desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Desa adat. (2) Pengidentihkasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukal bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan majelis adar atau lembaga lainnya yang sejenis. a:il,34 (1) Bupati menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identilikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Penetapan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode Desa. ,(4)Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register - dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah. BAB VIII KEWENANGAN DESA Pasal 33 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan d. -kew-enangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi, arau Pemerintah Daerah sesuai dengan [erundang-undangan Pemerintah Daerah , Pemerintah Daerah ketentuan peraturan 13 '+- I lr- 'g- Pasal 34 (1) dalam Kewenangan Desa berdasarkan tmt asal usul sebagaimara dimaksud pasal 33 huruf a paling sedikil rerdiri arasl a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa. (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas L.*"Ir.r.rrg.r,, a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa: c. pengelolaan tempat permandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi: e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa antarpemukiman ke wilayah pertanian. (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Pasal 35 Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Desa adat paling sedikit meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas Desa adat; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat; g. pengisian kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan h. masa jabatan kepala Desa adat. Pasal 36 (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan lenggaraan pemerintahan Desa adat, pelaksaiaa-n pembangunan adat, pembinaan kemasyarakatan Desa adat, dan pemberdayaan L- masyarakat Desa ada t. ln' q 14 (2) Da-lam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemeritahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi terserbut. (3) Dalam melaksanakan fungsi darr kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat Desa adat atau sebutan lain, Pasal 37 (1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melibatkan Desa. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dana kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimatsud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhal lokal. Pasal 38 Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undaigan. BAB IX PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 39 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa dan BpD. Pasal 40 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitasi g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatil Bagian Kesatu Pemerintah Desa Pasal 41 tah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 adalah Kepala R/1[ HIEII :r D6€hi +. dibantu oleh perangkat Desa t5 I Paragral I Kepala Desa Pasal 42 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, (2) Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa: c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomiai Desa serta mengintegrasikarnya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahal sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkal kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m.mengoordinasikal pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yarlg saL serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945 serta pertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan F Hri:R.\JlK[td{rblik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ikal -TT-ll -T-frl, 16 b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e, melaksalakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat darr lembaga kemasyaratatan di Desa; o. mengembalgkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Pasal 43 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasd 42, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; darl d.memberikan dan/atau menyebarkan inlormasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 44 (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui camat paling tambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporal penyelenggaraal Pemerintalan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pertanggundawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaal kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud t (l) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar I iI ti ada an dan pengawasan 17 I I Pasal 45 (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 hurui b, disampaikan -kepada Bupati melalui camat. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lim.-a) bulan sebelum berakhimya masa jabatan. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat: a.ringkasal laporan tahun-tahun sebelumnya; b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bular sisa masa jabatan; c.hasil yang dicapai darr yang belum dicapai; dan d.hal yang dianggap perlu perbaikan. (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan. Pasal 46 (1) Laporaa keterangan penyelengga.raan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun arrggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanal<an fungsi pengawasan kinerja kepala Desa, Pasal 47 Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Pasal 48 (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 49 Kepala Desa dilarang: a. merugikan kePentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban-nya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan KH ii kat tertentu; 18 e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyaral<at Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatal lain yang ditentukan dalarn peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Pasal 50 (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimala dimaksud pada ayat {l) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Paragral 2 Pemilihan Kepala Desa Pasal 51 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secaia serentak di seluruh wilayah Daerah. (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilaksanakar bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enarn) tahun. (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa secara serentak, Bupati menunjuk penjabat kepala Desa. (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil Daerah. Pasal 52 Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia: b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikal paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; , **r,iEffiia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; tL, lt --.. _.-__- -! , ll i /-^ ll - ;-q-\ --::-:- --:1.,-. ) I f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; dan 1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan. m. bebas temuan dari Pemerintah Daerah bagi kepala desa yang sedang menjabat dan pernah menjabat. Pasal 53 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) bersifat mandiri dan tidak memihak. (6) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa. (7) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 54 (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapar: a. persiapan b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan. (2) Tahapal persiapan sebagaimala dimal<sud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan: a. pemberitahuan BPD kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan paling lambat 6 (enarn) bulan sebelum berakhir s s -l jabatan; ll__-- B:ts. 20 b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BpD ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat lO (sepuluh) Hari setelah pemberitaluan akhir masa jabatan; c. Iaporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga putuh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga putuh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka wal<tu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan. (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan: a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari; b.penelitian kelengkapan persyaratatl administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari; c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimalsud pada huruf b, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa; e, pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pelatsanaan pemungutan suara (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul c, terdiri atas kegiatan: a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungar suara; b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau c. datam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpitih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurui d, terdiri atas kegiatan: a. calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyat. b. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara; c. laporan BPD mengenai calon kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan; d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan e. Bupati atau pejabat lain yarlg ditunjuk melantik calon kepala Desa ilih paling lambat 30 (tisa puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan ngesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesual perundang-undangan. .L I I xHI $ngan peraturan 21 (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 62 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan . (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut. (3) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat I (satu) periode masa jabatan. Pasal 63) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dala Pasal 51 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Pemberhentian Kepala Desa Pasal 64 (1) Kepala Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: a. berakhir masa jabatannya: b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 65 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 66 Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau I a terhadap keamanan negara 24\ lffi-*1 Pasal 67 Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaGn hukum tetap. Pasal 68 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lambat 3O (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 69 Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 70 (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa salnpai dengan terpilihnya Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. Pasal 71 (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yarlg diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa. (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa. (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih melalui Musyawarah Desa yalg memenuhi persyaratan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 52. I ah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) dilaksanakan P,\IL{F Hii\ 1arnbat 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (3), melaksanakal tugas Kepala Desa sampai habis sisa masajabatan Kepala Desa yang diberhentikan. Paragraf 4 Perangkat Desa Pasal T2 Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelal<sana teknis. , Pasal 73) (l) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala . Desa- (4) fetentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan perangkat Desa akan ...-/diatur dalam Peraturan Bupati. .fasal 7+ -l (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling singkat 1 (satu) taiun sebelum pendaJtaran; dan d. bebas temuan Pemerintah Daerah (2) Mekanisme pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat memberikal rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat dliadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat .- Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 75 (I) Peqawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang akan diangkat menjadi +:Aa!^lrrkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembin '\.tepegawaian. L, ' -l--lr ' t /.a'.: q. s. (2) Dalam hal pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Pasal 76 Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d, melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga dan/atau golongan masya-rakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik lndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilar Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 1. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak tanpa alasan yangjelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal TT (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis. (2) Dafam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 78 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; .:__,Pilberhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau L 27 d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati. (4) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengar mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. , P,aragraf 5 Penghasilar Pemerintah Desa ' Pasal 79 (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan. Pasal 80 (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp5oO.o00.oO0,O0 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); b. ADD yang berjumlah Rp5O0.0O0.O0O,0O (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.0O0.O0O,0O (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus); c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp7O0.OOO.OO0,O0 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp9O0.OOO.00O,0O (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 4oyo lempat puluh perseratus); dan d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp9OO.OOO.OOO,O0 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 3oo/o (tiga puluh perseratus). (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengal mempertimbangkan elisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: a. kepala Desal b. sekretaris Desa paling rendah 7O% (tujuh irenghasiian tetap kepala Desa per bulan; ian puluh perseratus) dari 28 c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling rendah 507o (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan. ,(5) Besaran penghasilan tetap kepala . Desa dan perangkat Desa t-- sebagaimana dimaksud pada ayat \(4) diterapkan dalam peraturan Bupati. Pasal 81 (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaal lain yang sah. (2) Tunjangan dan penerimaal lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. I {3}Ye"arun tunjangan dan penerimaal lain yang sah sebagaimana \-.'/61rn"L"16 pada ayat (l) diretapkan dalam Peraruran Bupari. Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa Paragraf 1 Kedudukan BPD Pasal 82 (1) Anggota BPD berkedudukan sebagai wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yarlg pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapar sumpah/janji. (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Paragral 2 Fungsi BPD Pasal 83 BPD mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dal menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Paragraf 3 Hak BPD Pasal 84 BPD berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelai<sanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pernberdayaan masyarakat Desa: dan '-1 L . 29 _J c mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Paragraf 4 Hak Anggota BPD Pasal 85 Anggota BPD berhak: a, mengajukan usul rancalgan Peraturan Desa; b. mengajukaa pertarryaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;dan f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. Paragral 5 Kewajiban Anggota BPD Pasal 86 Anggota BPD wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Palcasila, melaksanalan UndalgUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka T\rnggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. Paragraf 6 Laralgan Anggota BPD Pasal 87 Anggota BPD dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kotusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak Iain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; ::==:--"=: :geS€It,/alahgunakan wewenang; melanggar sumpah/janji jabatan: 30 b e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa; f. lnelangkap jabatan sebagai anggota Dewan perwakilan Rahrat Republik Indonesia, Dewan perwal<ilal- oaerah Republik i"ao"Li", o"_"o Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau O"*." p".*.tit"n Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain y..rg aii"rtrtrn a.l"_ peraturan perundarrgan_undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengunrs organisasi terlarang. Paragraf 7 Keanggotaan BpD Pasal 88 Persyaratan calon anggota BpD adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh darl mengamalkal pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun lg4;, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Ttrnggal Ika; c. berusia paling rendah menikah; 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah d, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. Pasal 89 (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 {sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. (2) Peresmiar arggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersarna-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadiladilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan s-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan blik Indonesia' 31 I Pasal 92 (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa. (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari - dite_fbitkannya keputusan BuPati mengenai peresmian anggota BPD Paragraf 8 Pengisian Keanggotaan BpD Pasal 90 (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. {2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimala dimaksud pada ayat (l) kepala Desa membentuk panitia pengisian anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yartg proporsional. (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengal berpedoman pada Peraturan Daerah ini. Pasal 91 (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (2) Panitia pengisian anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD beral<hir. (3) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2). (4) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimara dimatsud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisiar untuk diresmikan oleh Bupati. atau sejak I r,r c :iHl 32 Paragraf 9 Pengisiar Keanggotaan Antarwaktu BPD Pasal 93 Pengisian keanggotaan antarwaktu BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa. Paragraf 10 Pemberhentian Anggota BPD Pasal 94 (1) Anggota BPD berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau d. melanggar larangal sebagai anggota BPD. (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD. (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Paragraf 1 I Peraturan Tata Tertib BPD Pasal 95 Peraturan tata tertib BPD paling rendah memuat: a, mekanisme musyawarah; b. waktu musyawarah BPD; c. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; d. tata cara musyawaral BPD; e. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan f. pembuatan berita acara musyawarah BPD. Pasal 96 Mekanisme musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatalan sah apabila dihadiri oleh paling rendah ttr dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; 33 b c d apabila jumlah peserta musyawarah tidak memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, maka pimpinan BpD menunda musyaw*ah paling lama 1 (satu) jam; pengambilan keputusan dilakukan mencapai mufakat; dengan cara musyawarah guna e f. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengar cara pemungutan suara; pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling rendah y2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumtah anggota BPD yang hadir; dan hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BpD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Pasal 97 Pengaturan mengenai wal<tu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, meliputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan d. daftar hadir arggota BPD. Pasal 98 Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c, meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalargan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengai bidang yang ditentukan dan penetapan penggaltian anggota BPD antarwaktu. Pasal 99 Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d, meliputi: a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. Pasal 1OO Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, meliputi: - --- a--pernberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; i paian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD; 34 I Sekdr - r. '1] il1) c.pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan d.tindak lanjut dan penyampaian pandangan a-khir BpD kepada Bupati. Pasal 101 Pengaturan mengenai penJrusunan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f, meliputi a. pe nlrusunar notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatanganan berita acara; dan e. penyampaian berita acara. musyawarah BPD Paragraf 12 Musvawarah Desa Pasal fO2 (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, darr unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a, penataan Desa; b. perencalaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah sekali dalam 1 (satu) tahun. (4) Musyav/arah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB X TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA Bagian Kesatu Peraturan Desa Pasal 103 (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa (2) Badan pernusyawaratarl Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah Desa. (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk r\Kxls T-- patkan masukan 35 I PAR-^F I (4) Rancargan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pad.a ayat (21 ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 1O4 (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (2) Rancargan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangail peraturan Desa dari pimpinar Badan Permusyawaratan Desa. (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa. (4) Peraturan Desa yang telah diundargkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah Desa. Bagian Kedua Peraturan Kepala Desa Pasal 105 Peraturan kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa. Pasal 1O6 (1) Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa (2) Peraturan kepala Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa (3) Peraturan kepala Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah Desa. Bagian ketiga Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Pasal 1O7 Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati. Bagian Keempat Peraturan Bersama Kepala Desa Pasal 108 (1) Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa. (2) Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala l)esa dari 2 (dua) kepala Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa' (3) Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat rraca masing-masing L -.{- 36 Pasal 113 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), pengalokasiarnya dilakukan berdasarkan ketentuan: a.6O7o (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b.4oolo (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dari Desa masing-masing, (2) Penetapan pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ((3) lKetenruar lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagiar dari - hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 14 (4) Penetapan pengalokasian Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O9 huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ,4$ xe tentuan tebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 1 15 Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkar melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 1 16 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa. Paragraf I {TE PJ9 Pasal 1 l7 (1) Rancangar peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. (2) Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati bersama untuk dievaluasi. (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangal peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. (5) APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai APB Desa diatur dalam Peraturan Bupati. il PARAF HTERAR r38 iIARAFHIEIL\ Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Pusat. (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 119 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlai aiggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunatan untuk: 1. penghasilan tetap darl tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional Pemerintah Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun u.,arga. Pasal 120 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Bagian Kedua Aset Desa Pasal 121 (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan peralu, bangunan Desa, pelelangan ikal, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. barang milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dar Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. barang milik Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. barang milik Desa yalg diperoleh sebagai pelaksanaan dari pe{aljian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasit kerja sama Desa; dan e. barang milik Desa yang berasal dari perolehan lainnya yalg sah. (3) Barang milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikalnya kepada Desa. (4) Barang milik Desa yang berupa tanah disertiflkatkan atas nama HIS ntah Desa 39 (5) Barang milik Desa yang telah diambil alih oleh dikembalikan kepada Desa, kecuali yarg sudah fasilitas umum. (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. Pasal 123 ( 1 ) Barang milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan . (2) Barang milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak Iain sebagai pembayaran tagiha! atas Pemerintah Desa. (3) Barang milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Pasal 124 Pengelolaan barang milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Desa. Pasal 125 (l) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Desa. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pasal 126 (1) Pengelolaan barang milik Desa bertujuan meningkatlan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. (2) Pengelolaan barang milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik Desa. Pemerintah Daerah digunakan untuk Pasal 127 olaan barang milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan san aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan Pengel pelepa tan musyawarah Desa. 40 Pasal 122 {1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efi siensi, efektivitas, al{untabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (2) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyaral<at Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. (3) Pengelotaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan Aset Desa. ..PasaL l2p Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cira pengelolaan barang milik Desa dlatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Bagian Kesatu pembangunan Desa Paragraf 1 Perencanaan pembangunan Desa Pasal 129 (1) perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. (2) musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni Tahun anggaran berjalan. Pasal l3O Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menlrusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Pasal 131 (i) dalam men5rusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. (2) musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oelh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. (3) rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. (4) rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala Desa terpilih dan arah kebajikan perencanaan pembangunan Desa. (5) ranjangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. (6) rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun. Pasal 132 (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten. (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi ala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan p bangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, arah kebijakan pembangunan Desa 41 Pengelolaan barang milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan I:t-.p1:"1 aset ditetapkan dengan peraturan Sesa' sesuai dengan l.esepakatan musyawarah Desa. I I J PARAf H|ER^ (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten. (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. Pasal 133 (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaal masyarakat Desa. (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian: a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatil desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemorintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir September tahun bedalan. (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Pasal 134 (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten. (2) dalam hal tertentu, pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah provinsi. (3) usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati. (4) dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi. (5) usulan pemerintah Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1 ) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. (6) dalam hal pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun J tnya 42 ,t,| RPJM Desa da,nr-,- - Pasar r3s '__*****$t#f*#*#il*",* pelaksanaan pembangunan Desa ,l':f:ittl",:+::r*,,i,*iir,,*rff (2) pelaksanaaa :il.ur_i"r:"r.,* kegiatan pemba ayat (r ) aitetapr"ai;;:;Hfl:T-?esa sebagaimana di maksud pada (3) peraksanaan r.*r.,*"-,'TiJ.illli*-T:1'j:T -;:ff - ";",,;, mengutamakan pemanfaatan. sumbler aaya ;;;"i"":J:::_ber alam daya yang ada di Desa serta mendayafri";;;;;;.":an royong masyarakat, sotons (4) pelaksana pembangunan sebagaimara dimaksud pada ayat (l) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepida kepala Desa dalam forum musyawarah Desa. (5) masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Pasal 137 (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa. (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang brskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dicatat dalam lampiran APB Desa. Bagian Kedua Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 138 (i) pembalgunan kawasan perdesaan merupakan prepaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatiL (2) pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: a. penjrusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; b. pengembalgart pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu; c. penguatan kapasitas masyaral<at; d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi;dan RAF HIER.{R e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan 43 ,',B:fi:ufflft .nuxxi"il,,oo:'i-.G.rrr#li*im{*::ffi ienearusutamaan "'9 "T"'il#'i^1r* ";;;;;;" sebasia n dan / al au irmlpak sosial dan lrngKur Ifl,-,Ii}, ot"" ai kawasan perdesaan 39 (,)l:T:ffiilffi :-*X1ffi i:',1',??1.:"':?gffi ::.1'.TT,"Xiuo'*o*" (2) Penetapan lofasl pemuangul"" k^*t"^t perdesaan dilaksanakan il"illllJ-,.;:;:1Tl':Liiit:!:'il!."*t{_*f wilavah, Potensi ekonu lift Ji] ..r*"..na desa sebagi ;;;;t;g"'"" kawasan Perdesaan; b usuran p"?sop1,,.?:T.n"i.o.?*il J?Xli"Jji:TJilXi' kawasan Perdesaan disamPa <an c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk tisesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten;dan d. berdasarkan hasil kajian atas usulal' bupati menetapkan lokasi pembangunan rtt-""t"!ttJt"^un dengan kiputusan bupati' I3l Bupati dapat mengusulkan program pembangunan ka-wasan perdesaan di lokasi yang telah a'itt"pt?"nv" kepada gubernur dan kepada pemerintah melalui gubemur' (4) Program pembangunan . kawasan perdesaan yang ,berasal darr nemerintah dan pemertntah daerih provinsi dibahas bersama ffi;;i;il aae..tr' Labupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan Perdesaan' l5l Prosram pembanqunan kawasan perdesaan yang berasal dari ' ' p.ri..int.tt di teta;kan oleh menteri yarlg menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubemur. (7) Program pembangunan kawasan perdesaal yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten di tetapkan oleh bupati. (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa. Pasal 140 (1) Perencanaan, pemarfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. (3) Pelibatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam a. ,memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan $ pembangunan kawasan perdesaan; hal: b c memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa;dan mengembangkan mekanisme penanganan perselisihal sosial. Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa Paragraf 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 141 (l) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola Iembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintahah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pihak ketiga. (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, Iembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum keda sama Desa, dan ketompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Pasal 142 (1) pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daera-h kabupaten, dan pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa, (2) pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan; a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yalg dilaksanakan secara swakelola oleh Desa; b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutarr dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa; c. men)rusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal; d. men5rusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; e. mengembangkal sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa; f. mendayagunkan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat; g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penl'usunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa; 45 h_ ---7 P^RAF HIER RXHIS iI h.* -T-t.-ll i^- ffi- \"o-iT' melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang d-il.kuka.r-se"..a partisipatif oleh masyarakat Desa. Paragraf 2 Pendampingan Masyaral<at Desa Pasal 143 (1) pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sCsuai kebutuhan. (2) pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) secara teknis dilaksanakal oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. I (3) camat atau sebutan lain melakukan koordinasi masyarakat Desa diwilayahnya. pendampingan Pasal 144 (1) tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) terdiri atas: a. pendampingan desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala Iokal Desa; b. pendampingan teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksalaal program dan kegiatan sektoral; dan c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dal pemberdayaan masyarkat Desa. (2) pendampingan sebagaimana dimalcsud pada ayat (l) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualihkasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau tehnik. (3) kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) berasal dari unsur masyaral<at yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pasal 145 (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mengadakal sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui pedanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) penerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyaiakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan rat keputusan kepala Desa 46 PARAF HIER^R Bagian Kedua Modal dan Kekayaan Desa Pasal 149 (l ) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. (3) Modal BUM Desa terdiri atas: b. penyertaan modal desa; dan ttag. yertaan modal masyarakat desa 47 BAB XII BADAN USAHA MILIK DESA Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola Pasal 146 (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapka! dengan Peraturan Desa. (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas; a. penasihat; dan b. pelaksanaoperasional. c. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleb kepala Desad. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurul b merupakan perseorangan yang diangkat dar1 diberhentikan oleh kepala Desa. e. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Pasal 147 (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjatankan kegiatan pengurusan dal pengelolaan usaha Desa. (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Pasal 148 Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat 14) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari: a. dana segar; b. bantuan pemerintah; c. bantuan pemerintah daerah; dan d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa. (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 150 (l) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menlusun dan menetapkan aJlggaran dasar dan arggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa. (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. (4) Kesepakatan penlrusunan anggaran dasar dan arggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarih Desa. (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa. Bagian keempat pengembangan Kegiatan Usaha Pasal 151 (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat: a. menerima pinjaman dan/atau baatuan yang sah dari pihat lain; dan b. mendirikan unit usaha BUM Desa. (2) BUM Desa yang melakukan pemerintahanDesa. pinjamanharusmendapatl<anpersetuJuan (3) Pendirian. pengurusan, dar sebagaimani ;ililil j11 !"'e"191"u1 unit usaha BUM Desa keterituan p;.^;,j;;;,ij*is-i'"Xt,'Jl, o''* "" na ka n sesuai den gan Pasal 152 ( i.\RAI HIf,Ii1 I) Pelalcsana operasional dalam mewakli BU.M D;"; ;i d;:T,dnTLTj: ;.:;:.i:::eroraan usaha Desa 1 48 {2)Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengumsan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala. Pasal 153 Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa Pasal 154 (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa. (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilaksanalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Pendirian BUM Desa Bersama Pasal 155 Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama. Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungar, atau peleburan BUM Desa. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB XIII KERJA SAMA DESA Pasal 156 Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama kepala Desa. Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama. Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerja sama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; d. jangka waktu; e. hak dan kewajiban; f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. oenvelesaian Derselisihan. "::==.=: Camat atau sebutan lain atas nama bupati memfasilitasi pelaksanaan (1) (2) (3) (1) (2) {31 14) ( t ll ga" kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga 49 (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaiman dimaksud pada ay^at._(1) .dalam wilayah kecamatan berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati. (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang"ditandatangani oleh _.para pihak dan pejabat yang memfasilitaii penyelesaian perselisihan. (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan iyat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_ undangan. \RAF I{IT:II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 162 (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa dan masyarakat. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (3) Dalam melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakat Desa memiliki fungsi: a. menarnpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; d. menJrusun rencana, melaksanakal, mengendalikan, melestarikan, darl mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; e. menumbuhkan, mengembargkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat; f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. bentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan esa Pasal 163 - .Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam G mglaksanakan programnya dan mfurdayagunakan lembaga ke di Desa wajib memberdayakan -J_ t w masyarakatan yang sudah ada di Desa 5I .P4Pr9 Pasal 164 (1) pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. (2) pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkar di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain. Bagian Kedua Lembaga Adat Desa Pasal 165 lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa dibentuk oleh pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang di tetapkan dalam peraturan Bupati. BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT Pasal 166 (1) Camat metakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. lasilitasi penlusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa; b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa; d. fasilitasi penerapan dan penegalaa peraturan perundang-undangan; e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; i fasilitasi pemilihan kepala Desa; g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; j. fasilitasi penerapan lokasi pembalgunan kawasan perdesaal; k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keterLiban umum; l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; m. fasilitasi pen)'usunan perencanaan pembangunan partisipatif; n. fasilitasi kerja sama antai-Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa; p. fasilitasi penJrusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dar ===- koordinasi pelaksalaan pembangunan kawasan perdesaan di P\R.\F HlrnAR{Hts l, wilavahnva. - ,,. I F*' s2 _=--} / I A's. I /\ - .tL----:Z BAB XVI KSIENTUAN PERALIHAN Pasal 167 (1) Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Desa. (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. (4) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini. (5) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya. (6) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini. (7) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. (8) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya. (9) Paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah bersama pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset Desa. (10) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, pemerintah Desa telah menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan Desanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB X\,'II KE"TENTUAN PENUTUP Pasal 168 (1) Semua ketentuan Produk Hukum Daerah dar1 Peraturan di Desa yang berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan daerah ini. (2) Semua Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Desa terkait Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (3) Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundargkan. Pasal 169 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 18); b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Taiun 2O06 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonal, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 53 1l p.rn rr,i,, nr I il__-_ ll o* Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 58); c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O06 Nomor 20); d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pen)rusunan Oranisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 21); e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Taiun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 22); f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penetapan Peraturan Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 23); g. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang l,embaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 24); h. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 25); i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaal Badan Usaha Milik Desa (I,€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 7); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 170 Peraturan Daerair ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l-€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur. Ditetapkan di Malili. pada tanggal 20 Juni 2015 BU LUWU TIMUR, ANDI HATTA M Diundangkan di Malili pada tanggal 20 Junl 2015 SEKR ETABIS-DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 20 15 NOMOR : 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN: | 3 /2015) 51 T-=.-_ UMUM Desa telah ada sebelum Negala Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding Jr@th€rt ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengaturan Desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dart tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undangundang". Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, namun dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangar antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yarg menjadi dasar peny-rsunan peraturan daerah yang mengatur tentang penataan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Dengan konstruksi menggabungkan fungsi sef-gouerning communitA d,engan lokal self govemment, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakal bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian mpa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya halyalah datam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertibar bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. l 'q f-=-Na PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR r3 TAHUN 2015 TENTANG DESA Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembalgunan yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yarlg diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonedia dan berada di dalam wilayah kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa pengaturan ini memberikan dasar menuju self goueming communitA yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengrrms kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi Desa yang kuat akan memengaruhi secara signihkan peri&'ujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan berasaskan: (1) rekognisi; (2) subsidiaritas; (3) keberagaman; (4) kebersamaan; (5) kegotongroyongan; (6) kekeluargaan; (7) musyawarah; (8) demokrasi; (9) kemandirian; (1O) partisipasi; (11) kesetaraan; (12) pemberdayaan; dan (13) keberlanjutan. Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal mendasar mengenai penataan Desa dan penyelenggaraan pemerintahal Desa. Penataan Desa meliputi: pembentukan Desa, penghapusan Desa, penggabungan Desa, perubahan status Desa, dan penetapan Desa. Sedalgkan penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi: pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diharapkan dapat -\ menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Desa diharapkan mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi Desa dalam meningkatlan pendapatan Desa pada giliralnya menghasilkan masyarakat Desa yang berkemampuan untuk mandiri. Berkenaan dengan hal itu, pengaturan dalam peraturan daerah ini membuka peluang kepada pemerintah Desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial dengan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pemerintaan Desa. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektivitas dan efisiensi; (9) kearifan lokal; (1O) keberagaman; dar (11) partisipatif. Dalam rangka perwr.rjudan demokrasi di Desa diadakan badan permusyawaratan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi ,.- :===:-r::q€.syarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan ]ERA ;i?elaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa _T Z kebijakan yang ditetapkan oleh kepala Desa 56 Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka dalam peraturan Daerah ini juga diatur mengenai keuangan Desa dan aset Desa. Pengatlrran yang berkaitan dengan keuangan dan aset Desa dan Dana Desa, memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, serta penggunaan belanja Desa, penJrusunan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan nasas rekognisi", yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; Yang dimaksud dengan "asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilal keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; Yang dimaksud dengan "asas keberagarnar, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; Yang dimaksud dengal "asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; Yang dimaksud dengan "asas kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; Yang dimaksud dengan uasas kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; Yang dimaksud dengan'asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yarlg berkepentingan; Yang dimaksud dengan 'asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; Yang dimaksud dengan "asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukar suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuaJl sendiri: Yang dimaksud dengan "asas partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; Yarrg dimaksud dengal "asas kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran; Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan, yaitu upaya men'ingkatkan taral hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, prograln, dan kegiatan yang sesuai dengan ffi""."t *""r* dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; 57 llr(. Yang dimatsud dengan "asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungal dalam merencanakan dan melaksanalan program pembangunan Desa. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dengan "perubahan status" adalal perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan Desa Adat menjadi Desa. Huruf e Yang dimaksud dengan "penetapan Desa Adat" adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Daerah menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Jangka waktu 1 (satu) tahun antara lain digunakan untuk persiapan penataan sarana prasarana Desa, aset Desa, penetapan, dan penegasan batas Desa. P{RAF IIIER,\ ii; IL jelas 58 I .ru Httrt(r\ Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan 'pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa" dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam Daerah. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 1 1 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup je1as. Ayat (7) Huruf a Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan darl penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas. uruf b li tt-.- ll r,,g. KIi]S H Cukup jelas. 59 Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup.jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan 'akses perhubungan antar-Desa', antara lain sarana dan prasarana artar-Desa serta transportasi antarDesa. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas Pasal lg Cukup jelas Pasa.l 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 ,.l:i' IlER,llt B,g. IS p jelas. 6A P,..Ii:TITERA Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup lelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Yang dimaksud dengan "hak asal usul" termasuk hak tradisonal dan hak sosial budaya masyarakat adat Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Huruf a Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Huruf b Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggarapemerintahan" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa. Huruf c Yang dimaksud dengan 'tertib kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatit dan selektif. ais 61 L E Huruf d Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peratural perundang-undangan. Huruf e Yang dimaksud dengan 'proporsionalitas' adalah asas yang mengutama-kan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Huruf f Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah asas yang mengutama-kaa keahlian yang berlaldaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf g Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Peme.intahan Desa harus dapat dipertalggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf h Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksalakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Huruf i Yang dimaksud dengan "kearifan lokal' adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingal masyarakat Desa. Hurufj Yang dimaksud dengan'keberagaman" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Huruf k Yang dimaksud dengan "partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 ilrs T p jelas 62 Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Yang dimaksud dengal 'media informasi" antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (i) Yang dimaksud dengarl "pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengal mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan, Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan'kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas J ; RA.F HIElLl surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten/kota; 63 lltg. I(HlS 2. surat pernyataan bertakwa kepada T\rhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 3.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dafi memelihara keutuhal Negara Kesatuan Republik lndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 4. ijaz,ah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; 5. akta kelahiran atau surat keterangan kenat lalir; 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; 7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat; 8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telai mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindat pidana yalg diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; 9. surat keterangal dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; 10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan 11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masajabatan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) ukup jelas 64 I tAR...tsa Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal T2 Cukup jelas. ,:rl R.{1. M 7_ llas. 73 jelas. 65 taR", l.ickdN Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasd,77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup je1as. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup je1as. Pasat 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 I I' jelas. 66 '+ll:RAll Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 1O2 Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah artara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 1O5 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 1O8 Cukup jelas. Pasal 1O9 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 1 1 1 Cukup jelas. t12 f IL{FH![ ilt p jelas. 67 Pasal I 13 Cukup jelas. Pasal I 14 Cukup jelas. Pasal 1 15 Cukup jelas. Pasal 1 16 Cukup jelas. Pasal I 17 Cukup jelas. Pasal 1 l8 Cukup jelas. Pasal 119 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Yang dimaksud dengan "insentif rukun tetangga dan rukun warga" adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Ayat (1) Cukup jelas. Avar (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) dimaksud Fasilitas umum adalah fasilitas yang digunakan l ,,rR r iiJr t ) I '-9. tuk kepentingan masyarakat umum. 68 Ayat (6) Cukup jelas. Pas 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. PasaL 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 13 1 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Pasal 132 Ayat (l) Cukup Jelas. Ayat (2) , ;ii,:Ffiu .',, ; {I,J Cukup Jelas 69 ,L q Ayat (s) Yang dimaksud dengan "kondisi oblektif Desa" adalah kondisi yang menggambarkar situasi yalg ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna serta sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah program percepatan pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi. yang dimaksud dengan 'Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah kementrian/lembaga pemerintah nonkementrian yang memiliki program berbasis Desa. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (s) Cukup Jelas. Ayat (6) Cukup Jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat 12) Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud 'program yang saling mendukung 70 l[^;._- Rq. 71 Ayat (3) Yarg dimaksud dengan "didelegasikan pelaksanaannya, adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten kepada desa. Ayat (4) Cukup Jelas. Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Cukup jelas. Pasal 142 Cukup jelas. Pasal 143 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pihak ketiga", antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang bersumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaral pemerintah, pemerintal daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau pemerintah desa. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jetas. L t./\) q Pasal 149 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat 12) Yang dimaksud dengan "kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan" adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungiawaban pemerintah Desa. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 15O Cukup jelas. Pasal 151 Cukup jelas. Pasal 152 Cukup jelas. Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154 Cukup jelas. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Cukup jelas. Pasal 158 Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 160 Cukup jelas. Pasal 161 a\It.1r llIE']1 rlidl Cukup jelas. 72 Pasal 162 Ayat (l) yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan Desa, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanal terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan: Hurui g Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilal<ukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan. Pasal 163 Cukup jelas. Pasal 164 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kelompok adat yang lain" adalah kelompok adat selain masyarakat hukum adat yang ada di desa adat itu. Pasal 165 Cukup jelas. Pasal 166 Cukup jelas. Pasal 167 t (1) r' I Asr Cukup jelas 73 I'rl,' . Ayat (2) Yang dimaksud dengan "inventarisasi aset Desa' adalah pemerintah Desa melaporkan inventarisasi asset desa kepada Pemerintah Daerah. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 168 Cukup jelas. Pasal 169 Cukup jelas. Pasal 17O Cukup je1as. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :9

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
94

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2012

MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERTAMBANGAN BATUAN YANG BERSIFAT TEMPORER

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2012.pdf

Abstrak

TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERTAMBANGAN BATUAN YANG BERSIFAT TEMPORER

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2012

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI UNTUK PERTAMBANGAN BATUAN YANG BERSIFAT TEMPORER

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Pertambangan Batuan Yang Bersifat Temporer;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1276) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959 ) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138); 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota Bidang Pertambangan dan Energi; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1) ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 50);
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dinas adalah Dinas dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Luwu Timur. 6. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 7. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan; 8. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan tahapan operasi produksi. 9. Pertambangan Batuan Temporer adalah Kegiatan yang sifatnya sementara dalam jangka waktu 6 bulan, meliputi areal maksimal 1 Ha serta memiliki kapasitas produksi dibawah 10.000m³ serta tidak menggunakan sarana dan prasarana untuk pengolahan. BAB II JENIS BATUAN Pasal 2 Batuan yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi : Pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit,kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Pasal 3 Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan IUP dalam bentuk surat IUP operasi produksi. BAB III TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI BATUAN Pasal 4 (1) Orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilan material secara temporer. (2) IUP operasi produksi diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan : a. fotocopy KTP pemohon; b. rekomendasi dari Camat setempat; c. rekomendasi dari desa; dan d. surat keterangan tidak keberatan masyarakat setempat. (3) Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemberi pertimbangan teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan tertulis diterima atau ditolaknya suatu permohonan penerbitan IUP operasi poduksi batuan. (4) Terhadap permohonan IUP operasi produksi batuan yang diterima dan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan IUP yang dimaksud atas nama Bupati. BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN IZIN Pasal 5 (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, dapat meliputi pemberian dan penolakan izin. (2) Terhadap permohonan yang ditolak Kepala Dinas memberikan alasan yang jelas secara tertulis kepada pemohon. BAB V PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN Pasal 6 Kepala Dinas atas nama Bupati dapat membatalkan dan/atau mencabut izin yang sudah terbit, apabila pemegang izin melakukan kegiatan diluar dari izin yang diberikan dan/atau melanggar ketentuan yang diberikan. BAB VI PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 7 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi memberikan laporan batuan secara berkala sesuai dengan izin yang di terbitkan. (2) Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai yang tercantum dalam izin yang diterbitkan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh peraturan mengenai Izin Prinsip, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peratuan Bupati ini; BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 10 Tahun 2007

Izin Pemanfaatan Hutan HAK

Kehutanan dan Perkebunan

Download :
PERDA-10-2007-IZIN-PEMANFAATAN-HUTAN-HAK.pdf

Abstrak

IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pemanfaatan Hutan HAK

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha dibidang kehutanan sebagaimana yang terkandung dalam jiwa otonomi daerah maka perlu adanya pengaturan Izin Pemanfaatan Hutan Hak di wilayah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.
1. Undang–undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 3. Undang–undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 4. Undang–undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4696); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut–II/2006 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut–II/2006 tentang Pengunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Hutan Negara; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut–II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menrti Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/ 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak; 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut–II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut–II/2006 tentanng Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Negara; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut- II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak.
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ialah : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur. 5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur. 6. Badan Pengelola Keuangan daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. 8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tujuan Izin Pemanfaatan Hutan Hak : 1. Untuk Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian, Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka mewujudkan usaha dalam bidang Kehutanan. 2. Untuk pemberian Petunjuk dan Cara Izin Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta Daerah. Pasal 3 Ruang Lingkup Hutan Hak adalah Hutan tanaman yang berada di Luar Kawasan Hutan Negara yang telah dibebani hak milik sah atau titel hak sesuai ketentuan yang berlaku dan berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur. BAB II P E R I Z I N A N Pasal 4 (1) Setiap pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mendapat izin dari Bupati. (2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat serta bukti kepemilikan. (4) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan. b. Sertifikat Hak Pakai. c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya. Pasal 5 Pihak pemohon dan Instansi Terkait bersama–sama Pemerintah setempat melakukan inventarisasi tegakan dan volume dengan memperhatikan kondisi topografi pada areal yang dimohon dan memberi batas yang jelas tentang areal yang dapat dieksploitasi. Pasal 6 (1) Intensitas inventarisasi dan cruising untuk hutan milik dilakukan seratus persen. (2) Biaya pelaksanaan inventarisasi dan pembuatan batas tersebut di atas dibebankan pada pemohon. (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 Hasil Inventarisasi dibuat dalam bentuk laporan dan berita acara pemeriksaan (BAP). Pasal 8 Berdasarkan laporan hasil inventarisasi dimaksud Pasal 6 dan pasal 7 untuk volume kayu diatas 50 meter kubik , Kepala Dinas Kehutanan memberikan Pertimbangan Teknis kepada Bupati untuk menerbitkan izin pemanfaatan kayu tanah milik atau menolak permohonan. Pasal 9 Izin Pemanfaatan kayu Yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud Pasal 8 diberikan untuk melaksanakan penebangan, pengumpulan kayu bulat, pengangkutan dan pemanfaatannya serta penanaman kembali areal bekas penebangan. (1) Setiap pengangkutan kayu hasil tebangan dari hutan hak harus diberi tanda tok KR pada bontos kayu oleh Petugas Dinas Kehutanan. (2) Pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan. Pasal 11 Izin yang diberikan tidak dapat digunakan sebagai jaminan bank dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Pasal 12 (1) Izin pemanfaatan yang diberikan pada masing – masing pemohon berdasarkan luasan kepemilikan dan disesuaikan dengan rencana lokasi penebangan dan target produksi tiap kecamatan. (2) Jangka waktu pemberian izin dapat diperpanjang apabila kewajiban – kewajiban yang ditetapkan telah dipenuhi dengan ketentuan potensi tegakan masih memungkinkan untuk dieksploitasi. Pasal 13 (1) Izin diterbitkan oleh Bupati dan diberikan kepada pemilik hutan hak. (2) Bupati menerbitkan izin dengan volume perizinan di atas 50 meter kubik kayu bulat atau diatas meter kubik kayu olahan. (3) Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati dapat menerbitkan izin dengan volume di bawah 50 meter kubik kayu bulat atau di bawah 25 meter kubik kayu olahan. Pasal 14 Pemanfaatan kayu pada areal hutan hak harus memperhatikan aspek lingkungan berupa bahaya erosi, longsor dan banjir. BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMBERIAN IZIN Pasal 15 Kepada pemegang izin diwajibkan : a. Sebelum melakukan eksploitasi pemegang izin diwajibkan membuat persemaian atau penyiapan sejumlah bibit sesuai dengan luas areal hutan hak yang akan dieksploitasi atau ditebang. b. Pemegang izin diwajibkan menanami kembali areal yang telah dieksploitasi atau ditebang dengan jarak tanam sesuai dengan ketentuan hutan hak. c. Jenis tanaman yang akan ditanam pada bekas tebangan disesuaikan dengan kondisi lahan dan tempat tumbuh. Pasal 16 (1) Semua kayu hasil tebangan dari areal yang diberikan izin harus dibuatkan Laporan Hasil Produksi oleh pemegang izin yang diteliti dan disahkan oleh petugas Kehutanan. (2) Kayu hasil tebangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan atau diangkut ke tempat lain (industri hulu dan hilir). Pasal 17 Terhadap semua kayu hasil tebangan dari areal diberikan izin dikenakan Sumbangan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 18 Kepada pemegang izin dilarang : a. Menebang atau memungut kayu melebihi target dan waktu yang telah ditentukan. b. Memungut atau menerima kayu dari luar areal yang telah ditentukan. c. Menebang pohon pada areal yang dilindungi yaitu tepi jurang dan kiri kanan sungai selebar 25 meter dari tepi sungai dan sekitar tepi atau air dan wilayah yang telah ditetapkan untuk tidak boleh ditebang sesuai hasil inventarisasi. d. Penebangan dilakukan secara selektif dengan ketentuan pohon yang diameternya dibawah 15 cm dilarang ditebang. Pasal 19 (1) Pemegang izin setiap bulan wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). (2) Pemegang izin setiap bulan wajib melunasi pembayaran Retribusi Perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemegang izin wajib mempekerjakan tenaga kerja setempat dengan upah yang wajar dan disepakati kedua belah pihak. Pasal 20 (1) Retribusi Perizinan hasil produksi sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per m3 untuk kayu bulat dan 11.000 (sebelas ribu rupiah) Per m3 untuk kayu olahan. (2) Bagi pemegang izin diwajibkan untuk membayar lunas Retribusi Perizinan sesuai dengan hasil produksi. (3) Besarnya Retribusi Perizinan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu yang dilaksanakan oleh petugas kehutanan beserta pemegang izin. (4) Bukti pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dan BAP menjadi dasar untuk terbitnya surat angkutan kayu (SKAU). BAB IV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21 Terhadap pemegang izin yang tidak memenuhi ketentuan – ketentuan di bawah ini dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Bagi yang melanggar Pasal 18 huruf b, c dan d serta Pasal 19 Peraturan ini dikenakan pencabutan surat izin. b. Bagi yang melanggar Pasal 16 Peraturan ini dikenakan sanksi penangguhan proses pelayanan administrasi. c. Bagi yang terlambat dalam pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dikenakan sanksi penghentian pelayanan surat angkutan kayu. BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kehutanan. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima,mencari, mengumpulkan dan menerima keterangan dan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang kehutanan . b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkaan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang kehutanan. i. Memanggil seseorang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang kehutanan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Kepala Dinas Kehutanan, Camat dan Kepala Desa bertanggung jawab melakukan pengendalian dan pengawasan operasional lapangan pelaksanaan kegiatan secara rutin dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang berlaku. Pasal 25 Kepala Dinas Kehutanan wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap dampak yang ditimbulkan akibat penebangan hutan hak serta melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati. Pasal 27 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2007.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 12 Tahun 2012

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

APBD

Download :
perda-no-12-2012.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepa.la Daerah mengajukai Rarcangan Peraturarl Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerai kepada Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggararl 2013;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara tndonesia 4270); Undang-Undang Nomor 12 Tairun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembamn Nega-ra Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nega-ra (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembamr Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Taiun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungiawab Keuangan Negara a. b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. qt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega,ra Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentairg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ral<yat Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Talun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintal Nomor 23 Talun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daeral (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambalar Lembal'an Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s75); 16. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaal Keuangan Daerah (Lembararr Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dafl Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara v 2 ; Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan Lembaran Negara Republik Inaonesia womo-. + iiil, '"","^, 19. Peraturan pemerintah Nomor?l Tahun 2010 tentang tentalg Standar Akuntan si pemerintaian lr,emuaran ni.*"i".*ir, frr,t Indonesia Tahun 2O1O Nomor izs, ir-L.t;;-i;;;;" Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO9 Nomor 5);
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20I3, Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h Tahun Anggaran 2013 terdiri atas 1. Pendapatan Daerah 2. Belanja Daerah Rp Rp 797 .107 .O39.683,OO 83 r.27 1,.234.947 ,OO Surplus/ {Defisit) (Rp. 33.86a.195.26a,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan b. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp. Rp. Rp. 70.599.139. 179,00 36.7 34 .943.91,5,OO 33 .a64 . 195 .264 ,OO Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimalsud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatar Asli Daerah Rp. 145.128.504.600,00 b. Dana Perimbangan Rp. 517.664.630.567,00 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 134.613.904.516,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a terdiri dafi jenis pendapatan: a. Pajak daerah Rp. 72.O28.2OO.OOO,OO b. Retribusi daeratr Rp. 16.740.304.600,00 c. Hasil pengetolaan kekayaan Rp. 5.800.000.000,00 d. Lain -lain pendapata,n asli daerah yang sah Rp. 50.560.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri da,ri jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil Pajak/Baei Hasil Bukan Pajak Rp. 67.740.379.567 ,oo b. Dana alokasi umum Rp. 410.974.651.000,00 c. Dana alokasi khusus Rp. 38.909.600.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil PEal< Rp. 83.160.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 37 .696.281.876,00 c. Bantuan keuangan Rp. 13.7 57.622.640,00 Pasa.l 3 (1) Belartja Daerah sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dad : a. Belanja Belanja Tidak Langsung Rp. 350.909.497.553,00 b. Belanja Belanja Langsung Rp. 480.361.737.394,00 (2) Belanja Tida-k Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja; a. Betanja Pegawai Rp. 292.226 .a36 .O55 ,OO b. Belanja Hibah Rp. 1.659.250.000,00 c. Belanja Bantuan Sosia.l Rp. 1.553.060.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Rp. 1.557.226.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 52.413.525.49a,OO f. Belarja Tida.k Terduga Rp. 1.50O.0OO.0OO,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dad jenis belanja: a. Belanja Pegawai Rp. 8.790.445.500,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 153.772.070.073,00 c. Belanja Modal Rp. 317.799.221.a21,OO Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Rp. 70.599.139.179,00 b. Pengeluamr Rp. 36.7 34.943 .9l5,OO (2) Penerimaaa sebagaimana dimal<sud pada ayat (i) huruf a terdiri dad jenis pembiavaal : a. SILPA Rp. 70.599.139.179,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah b. Pembayaran Pokok Utang Rp. Rp. Rp. Rp. 15.000.000.000,00 21.734.943.915,OO 33.864. 195.264,00 ,00 Pembiayaan Net to SiLPA Tahun berkenaan Pasal 5 Uraia-n lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturar Daerah ini, terdiri dari : 1 , 3 4 5 6 7 8 9 10. Lampiran X Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran Ix Lampiran XII Lampiran XIII Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Dafta-r jumlah pegawai Per Golongar dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Dafta.r penyertaan modal (investasi)daerah; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daera}I; Da-ftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yaflg belum diselesaikan dan dianggarkan kembali datam tahun anggaran ini; Daftar dala cadalgan daerah; DaJtar pinjaman daerah dan obligasi daerah; I 1. Lampiran XI l2 13 Pasa.l 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentarg penjabaran Angga,ran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.9 I 5 Pasal 7 Peratural Daerah ini mulai berlal<u pada tanggal I Januari Tahun 2013 Agar setiap orang mengetaiuinya, memerintaikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
82

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 4 Tahun 2008

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERDA-2008-Nomor-4.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kab.Luwu Timur; 3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 7. Pemerintah Daerah, adalah Bupati Luwu Timur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur; 8. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; BAB II P E M B E N T U K A N Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing –masing : a. Inspektorat. b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa. e. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. g. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. h. Kantor Ketahanan Pangan. i. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. k. Rumah Sakit Umum Daerah. l. Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. BAB III INSPEKTORAT Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 3 (1) Inspektorat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pengawasan Fungsional Daerah yang secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. Pasal 4 Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas, Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas, mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan. b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan. c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari : a. Inspektur. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari : 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; dan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 7 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Pasal 9 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 8, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, litbang dan penanaman modal. d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. e. Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah. f. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan darah. g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian; d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, Pariwisata dan Kesehatan; dan 2. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya; e. Bidang Pengembangan Infrastruktur terdiri dari : 1. Sub Bidang ke-PU-an, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pertambangan Energi; dan 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 1. Sub Bidang Statistik dan Penelitian; dan 2. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; g. Bidang Penanaman Modal terdiri dari : 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pengendalian. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB V BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11 (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pasal 14 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian; dan 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pegawai. d. Bidang Dokumentasi dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi; dan 2. Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai. e. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari : 1. Sub Bidang Mutasi; dan 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. f. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Diklat terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan SDM Aparatur; dan 2. Sub Bidang Diklat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN DESA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 15 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana dimaksud pasal 16 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : 1. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan 3. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya. d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; 2. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan 3. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. e. Bidang Pemberdayan Desa terdiri dari : 1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Desa; 2. Sub Bidang Bina Keuangan Desa; dan 3. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 19 (1) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. (2) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. Pasal 21 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari : 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana; dan 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi. d. Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terdiri dari : 1. Sub Bidang Advokasi dan Edukasi; dan 2. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Data Keluarga. e. Bidang Keluarga Sejahterah terdiri dari : 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; dan 2. Sub Bidang Penyuluh Keluarga Berencana. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 23 (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Otonomi di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 24 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam; dan 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sumber Daya Manusia. d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari : 1. Sub Bidang AMDAL, UKL/UPL; dan 2. Sub Bidang Laboratorium. e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan terdiri dari 1. Sub Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penegakan Hukum; dan 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan. f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IX KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAERAH, DAN DOKUMENTASI Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 27 (1) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. (2) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan d. Seksi Kearsipan; dan e. Seksi Dokumentasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X KANTOR KETAHANAN PANGAN Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 31 (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Ketahanan Pangan. (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Pasal 33 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c.Seksi Ketahanan Pangan; d. Seksi Infrastruktur dan Distribusi Pangan; dan e. Seksi Keamanan Pangan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 35 (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 37 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Fasilitasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan; d. Seksi Masalah Strategis Daerah dan Penanganan Konflik; dan e. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Ideologi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 39 (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Pasal 41 Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 40 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perizinan; d. Seksi Pelayanan; dan e. Seksi Bina Program dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 43 (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 44 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. Pasal 45 Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Umum Daerah. d. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan; d. Seksi Penunjang Medis; dan e. Seksi Perencanaan dan Pengawasan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIV SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 47 (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 48 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan dan Ketertiban. Pasal 49 Dalam menyelenggarakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada pasal 48 di atas, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Polisi Pamong Praja. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Polisi Pamong Praja. d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengamanan dan Operasi; d. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan e. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 51 (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan eselon II/b. (2) Sekretaris pada Badan, Inspektur Wilayah pada Inspektorat dan Kepala Satuan adalah jabatan eselon III/a. (3) Kepala Bidang pada Badan dan Direktur pada RSUD adalah jabatan eselon III/b. (4) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPT pada Inspektorat, Badan, Kantor dan RSUD adalah jabatan eselon IV/a. (5) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah jabatan eselon IV/b. Pasal 52 (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a serta pejabat eselon III/b sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Daerah ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Pejabat eselon IV/a dan IV/b sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati. BAB XVI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 53 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XVII T A T A K E R J A Pasal 54 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 55 Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing Inspektur, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah akan diatur dalam suatu uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 Pemangku jabatan pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 58 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. Pasal 59 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2011

Standar Nilai Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
Perbup 35 2011 ttg Standar minimal Bangunan IMB.pdf

Abstrak

STANDAR NILAI MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2011/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Nilai Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar • Nilai Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan;
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 27); 3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049); I 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010. Nomor 15); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6};
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR NILAI MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Luwu Timur yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Harga Standar Minimal Bangunan adalah harga dari hasil perhitungan terhadap nilai bangunan per meter bujur sangkar dengan menyesuaikan harga standar satuan harga barang dan jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 7. Bangunan adalah perwujudan fisik beserta kelengkapannya yang melekat dalam mendukung keberadaan bangunan tersebut, baik di atas atau di bawah permukaan tanah dan di bawah atau di atas pennukaan air. 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, 9. Retribusi Perisinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan retribusi termasuk pemungutan. " 11. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan (KDB}, Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. 13. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah begian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 14. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksinya utamanya. terdiri dari pasangan batu, beton, baja, kayu dan umur bangunan clinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun. 15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun. 16. Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 {lima) tahun. 17. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu ke bawah/ke atas. 18. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai dari permukaan tanah. BAB II JENIS BANGUNAN Pasal 2 Jenis Bangunan Terbagi atas Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung BAB III HARGA STANDAR MINIMAL BANGUNAN Pasal 3 Harga standar minimal bangunan gedung untuk 1 (satu) meter bujur sangkar dalam wilayah daerah ditetapkan sebesar (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Pasal 4 (1) Bangunan gedung yang kurang dari Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilakukan perhitungan kembali oleh Tim Teknis Pelayanan dan Non Perizinan Kabupaten Luwu Timur. {2) Bangunan gedung yang lebih dari Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harga standar bangunan dihitung berdasarkan harga yang diusulkan. Pasal 5 (1) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan harga Standar minimal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (2) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan harga standar minimal bangunan tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) dapat dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin mendirikan Bangunan dan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu selama bangunan tidak diperbaiki/mengalami perubahan konstruksi. Pasal 6 Harga Standar Minimal bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh Dinas. Pasal 7 (1) Harga Standar Minimal Bangunan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalrukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Bab IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2011.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012.pdf

Abstrak

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2012/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; b. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, kelestarian lingkungan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 7. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 4 18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonmnesia Nomor 4741); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 ); 23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Tekekomunikasi; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 5 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daeranh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 15); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 6 4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur. 5. Instansi Teknis adalah 6. pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang , fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 9. Jasa umum adalah pelayanan yang sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 10. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanahatau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;. 11. Portable Guyed Towerdan Tower Combatatau Menara Telekomunikasi portabel adalah Menara Telekomunikasi yang dapat berdiri tanpa pondasi beton karena didesain menggunakan landasan trailer yang dapat dipindahkan kemanapun dan kapanpun. 12. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi. 13. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara. 14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). 7 16. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia. 17. Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi. 18. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 19. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 20. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 21. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 22. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia. 23. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di Indonesia. 24. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 25. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 26. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 8 27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 32. Surat Setoran Retribusi Daearah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 35. Izin mendirikan bangunan menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi clan persyaratan teknis yang berlaku. 9 BAB II TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal 2 (1) Setiap Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan Operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun. (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis. (3) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (4) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melaporkan perubahan kepemilikan menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman, disertai dokumen pendukung. (5) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian izin Mendirikan Bangunan dalam hal terjadi perubahan konstruksi bangunan maupun peralatan. BAB III PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS Pasal 2 Penetapan pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya. BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 3 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan menara telekomunikasi. 10 (2) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan izin serta pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan operasional menara telekomunikasi oleh penyedia, pemilik dan atau pengelola menara telekomunikasi. (3) Pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (4) Kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi, berupa pencabutan izin hingga pembongkaran menara telekomunikasi yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini. (5) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (TP2MT). (6) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) pasal ini terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu Instansi teknis terkait, Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Luwu Timur: BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 7 Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi dipungut oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur. BAB VI PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Pembangunan Menara Telekomunikasi Yang Memerlukan Kriteria Khusus Pasal 8 Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteriakhusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi,penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, TV, komunikasi antarpenduduk dan 11 penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan Pasal 9 Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian Menara serta sesuai peraturan yang berlaku. Bagian Ketiga Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu Pasal 10 Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah sedangkan bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase dengan bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat. Pasal 11 (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 10 dan 13 juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan dimaksud. (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifatdan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain : a. kawasan bandar udara/ pelabuhan; b. kawasan cagar budaya; c. kawasan pariwisata; d. kawasan hutan lindung e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dankerahasiaan yang tinggi; f. kawasan pengendalian ketat lainnya. 12 Bagian Keempat Pembangunan Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung Pasal 12 Pembangunan menara telekomunikasi mobile yang berfungsi sebagai menara tambahanpenghubung diizinkan apabila digunakan hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan(coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi. Bagian Kelima Penempatan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabel Pasal 13 (1) Penempatan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabeldiizinkan untukmemenuhi keadaan darurat, insidentil, dan keperluan mendesak lainnya. (2) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk tiga bulan berikutnya. (3) Permohonan penempatan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabeldiajukan kapada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum penempatan menara, dengan dilampiri posisi lokasi dan keterangan lainnya yang dipandang perlu. (4) Pembangunan Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Telekomunikasi Portabeltetap melalui persetujuan warga dan radius setinggi menara , sebagai persyaratan pengurusan perizinan . (5) Portable Guyed Towerdan Tower Combat atau Menara Portabeldikenakan retribusi setara dan proporsional dengan menara permanen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keenam Asuransi Pasal 14 (6) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara. 13 (7) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menanggung semuakerugian yang diderita oleh korban yang berada pada radius setinggi menara telekomunikasi, apabila terjadi kecelakaan yang timbul akibatdibangunnya menara telekomunikasi. BAB V KETENTUAN PERIZINAN Pasal 15 (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki Izin dariBupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Izin Prinsip; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalamPeraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga harus memenuhi syaratsebagai berikut : a. memiliki Rekomendasi dari Instansi terkait yang terdiri dari : 1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 2) Bappeda; 3) Bappedalda; dan 4) Dinas Kehutanan. b. berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai denganketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagipembangunan menara telekomunikasi ; c. klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi; d. klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung; e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; f. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara; g. melengkapi data dan persyaratan pada formulir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 14 h. bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara. (4) Untuk memperoleh izin menirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi Izin Gangguan. BAB VI Program Corporate Social Responsibilty atau Tanggung Jawab Sosial Pasal 16 (1) Pelaksanaan program Corporate Social Responsibilty atau Tanggung Jawab Sosial wajib dilakukan oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menaraTelekomunikasi baik berupa partisipasi maupun peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah berupa infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran. (2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menaraTelekomunikasi yang akan melaksanakanprogram CSR atau TSL, terlebih dahulu memberitahukansecara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika; b. guna tercapainya program CSR atau TSL sebagaimanadimaksud pada huruf a tepat sasaran dari pelaksanaan programtersebut, Bupati memberikan rekomendasi mengenai jenisprogram serta sektor prioritas yang sesuai dan tepat sasaran, untuk mendukung akselerasi Pembangunan di daerah setempat; c. hasil dari program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada atau akta hibah sebagai wujud pelaksanaan CSR atau TSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah. d. penyelenggara Telekomunikasi dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan atau melalui program Corporate Social Responsibilty atau Tanggung Jawab Sosial. 15 BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 17 (1) Setiap pemilik, Penyedia dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembekuan dan/atau pencabutan izin; b. denda administratif; dan/atau c. sanksi polisional. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara : a. pemberian teguran tertulis pertama; b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c. pemberian teguran tertulis ketiga; d. penindakan dan/atau pencabutan izin. (4) Teguran tertulis ke satu, kedua dan ketiga , masing-masing dengan interval waktu 5 (lima) hari kerja dan Teguran ditujukan kepada pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara yang tecantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat. (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah. (6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a. penyegelan; b. pembongkaran. (7) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menghentikan pasokan aliran listrik atau sumber energi lain ke menara telekomunikasi atas permintaan instansi teknis dan atau Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu timur. 16 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2013.
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 8 Tahun 2015

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
perda-no-8-tahun-201508102016093636.pdf

Abstrak

PEMERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD NO.97

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi

ABSTRAK:

a. bahwa da.lam rargka mengembangkan kegiatal usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu adalya penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daera-h Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investana Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi; b. bahwa penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daeral Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroan Terbatas Timur Investama Perseroar Terbatas Bumi Timur Minera-l dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi yang dialggap marnpu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya; c,bahwa berdasa.rkan pertimbaigan sebagaimana dimaksud da.lam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro Perseroar Terbatas Timur Investama Perseroan Terbatas Bumi Timur Mineral dan Perseroan Terbatas Nusa Timur Energi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Unda.ng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentarg Kamar Dagang dan Industri {Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tamballarl Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); I Menimbang Mengingat i PARAT s Sckde PARAF III|N \ 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingaa Usaha Tidak Sehat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tanbahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO0 tentang Ralasia Dagang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044); 5. Unda,ng-Undang Nomor 7 Ta-hun 2003 tentang Pembentukai Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambaian Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor a27O); 6. Undang-Undang Nomor 17 Taiun 2003 tentang Keuangan Nega,ra (Lemba,ran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nega.ra (lf mbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (l,embaran NegaJa Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); lO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undartg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmba-ran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5679); 2 s tqt PARAr tain.. 12. Peratura! Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengetolaan Keuangan Daerah (Lemba-ran Nega-ra Republik lndonesia Talun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4738); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ke{asama Daerah (Lembarart Negara Republik Indonesia Ta-hun 2007 Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (I"embamn Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5244); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ba-rang Milik Negara/ Daerai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 92, Tambahan Irmba-ran Negara Republik Indonesia 5533); 18. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta,ng Pedoman Pengelolaal Keuarrgan Daerah sebagaimana telah diubal beberapa kali tera-ldir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201I tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta-hun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tah:un 2OO7 tentarg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daeral: 20. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daefah (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); fl--' { S^1,ih IL Dengan Persetujua,n Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LT'WU TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yarg menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 1 PAR^F HIf&{lKirrS Sr\di l. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1l Taiun 2OO8 tentang Pengelolaan Bamng Milik Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor I 1); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (L€mbamn Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OOq Nomor 5, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahal Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 23. Peratura! Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur TahvrL 2012 Nomor 2, Tambahan Lembamn Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64);
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR AGRO PERSEROAN TERBATAS TIMUR INVESTAMA PERSEROAN TERBATAS BUMI TIMUR MINERAL DAN PERSEROAN TERBATAS NUSA TIMUR ENERGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yarg menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 1 PAR^F HIf&{lKirrS Sr\di l. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1l Taiun 2OO8 tentang Pengelolaan Bamng Milik Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor I 1); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (L€mbamn Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OOq Nomor 5, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentarg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahal Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 23. Peratura! Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur TahvrL 2012 Nomor 2, Tambahan Lembamn Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 64); Menetapkan: 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelengga.raan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya da-lam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negaia Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Badan Usaha Milik Daerah yarg selanjutnya disingkat BUMD adalah adalah suatu Badan Usaha yang dibentuk dan didirikal oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PI) dan/atau Perusahaan Daerah (PD). 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang rnerupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pe{anjian, melal{ukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi da.lam saham dan memenuhi persyaratan berdasarka! Peraturan-pemndang-undangan. 8. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Tcrbatas dan/atau Perusahaan Daerah. 9. Pemegang Saham adalah orang atau badal yalrg menyertakan sahamnya dalam BUMD. 1O. Direksi adalah unsur da-ri Pengurus BUMD yang bertanggungiawab penuh atas pengumsan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di lua-r Pengadilan. ll.Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum da.n atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalsnkan BUMD. 12. Modal daera-h adalah kekayaan daerah da.lam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanai, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah. 13. Penyertaan modal daerai adalah setiap usaha da-lam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, da!/atau dengai badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan moda.l daerah badar usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. 14. Analisis investasi adalah proses pengambilar k€putusan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi ataupun kemanfaatan umum. 15. Kekayaan daerah yang dipisaikan adala-h sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD. 16. AnggaJan Pendapatan dan Belalja Daerah yalg selanjutnya disingkat APBD adatah Rencana Keuangan Tahunan yalg ditetapkan dengan Peraturan Daerah. IiII,1,\RXIIIS 5 E*" I srm" l,i;s. I I q. 17. Modal dasar perusahaar, merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilaj berdasarkan permodalannya. 18. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modat saham yang telah benar-bena,r disetorkan kedalam perseroan. 19. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD ada.lah perargkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna angga-ran/pengguna ba.rang. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyertaan modal dima-ksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kedasama yang saling menguntungkan dalam membantu mempercepat proses pembangunan Daerah. Pasal 3 Penyertaan moda.l ke BUMD bertujuan : a. memperkuat struktur permodalan BUMD; b. menambah modal dasar BUMD; c. pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD; d. meningkatkan pelayanan kepada masya-rakat; e.menumbuhkaa dan meningkatkan sebesar_besamya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada ma"VrrdfoU aan f. meningkatkan pendapatan Asli Daeral guna menunjang pembangunan 3::d 9r" mendorong pertumbuhan pieret<onomiari m?Jr_uu", "..,u menciptakan lapangan ke!.a ba_ru. BENTUK DAN BESARAN:;:IYIXRTAAN MoDAL DAERAH {1) Bentuk usaha BUMD diatur Pasal 4 (2) Penyertaan modal daerah daiam Akla Pendirian BUMD' ,., :-/","u ,*g yu.,g ai"rssrl;j; o'"'#'^"Ltilr" barang milik daerah lJ, P,enyertaan modal daerai a i s."re"gsa.ai;;"* r.ffi :Hd.t*##ffiLo,1t:l,o#"r.o.ffi :",!rJl i tARr_F }xf DrR(Ins 6 I SrliJr I ..1.t. 1,". PARAF HTr&r (4) Komposisi modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerai seluruhnya atau sekurang-kurangnya 5l7o (lima puluh satu persen). (5) Penyertaan Moda.l yang telah dila.kukan oleh Pemerintah Daerai sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Pl. Bumi Timur Agro sebesar Rp 10o.o00.00o,0o (seratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp4O0.00O.O00,00 (empat ratus juta rupiah); b. PT. Timur Investama sebesa,r Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari modat dasar sebesar Rpa00.000.o00,00 (empat ratus juta rupiah); c. PI. Bumi Timur Mineral sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dad modal dasa-r sebesal Rp400.OOO.OOO,00 (empat ratus juta rupiah); dan d. Pt. Nusa Timur Energi sebesa-r Rp 1OO.OOO.000,00 (seratus juta rupiah) dari modal dasa-r sebesar Rp40o.O0o.000,00 (empat ratusjuta rupiah). Pasal 5 Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal masing-masing sebagai berikut : {1) Besamya Penvertaan Modal Dasar ada-lah : a. PI. Bumi Timur Agro sebesar Rp 12.740.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah); b. Pl. Timur lnvestama sebesar Rp2.740.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah); c. PI. Bumi Timur Mineral sebesa,r Rp2.80O.0O0.OOO,0O (dua milyar delapan ratusjuta rupiah); dan d. Pl. Nusa Timur Energi sebesar Rp2.78O.OOO.O0O,O0 {dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). (2) Besamya Penyertaan Moda.l disetor adalah : a. F/I. Bumi Timur Agro sebesar Rp3.000.000.000,00 (trga milya-r rupiah); b. PI. Timur Investama sebesar Rp50O.O0O.000,00 (lima ratus juta rupiah); c. Pl. Bumi Timur Mineral sebesar Rp500.000.0O0,00 (lima ratus juta rupiah); dan d. PI. Nusa Timur Energi sebesa-r Rp5OO.0O0.O0O,0O (lima ratus juta rupiah). (3) Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal dasar sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 5 ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penambahan modal disetor sebagaimara dimaksud pada ayat (3) akajr diatur dalam Peraturan Bupati. 7 IIIs Sck!.1 Pasal 6 11) Penvertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) ' ' Leriumuer aari APBD seca-ra berkelanjutan' l2l Penvertaan modal daerafi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 5 ayat (1) *' ^;;;"I"" kekayaan daerah yang dipisahkan' 13) Penyenaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) '-' aitai<sanat<an sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ' l4lPemerintahDaerahdapatmenambahdan/ataumengurangibesamya ''' ;#il;;;;'-oa.r'".n"guitana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) se"ui tris analisis investaii dan kemahpuan keuangafl.daerah serta ;;;;-Gt; kinerja BUMD setelai mendapatkan persetujuan DPRD' (5) Sebelum mendapatkan persetujuan DPRD sebagajmana dimaksud pada ' ayat (4), BUMD menyampaikan rencana kerja- dan/atau progress program yang telah dilaksanakan melalui komisi terkait' (6) Perubahan lebih lanjut mengenai jumlah modal pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Daeral tentarg APBD tahun anggaran berkenaan. BAB IV PELAKSANAAN PEMERTAAN MODAL DAERAH Pasal 7 (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dalam rangka membiayai kegiatan peningkatan kinerja dar/atau mendukung pengembangan usfia BUMD. {2) Dalam mengusulkan penyertaan moda.l daera-h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi BUMD wajib menJrusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-piha} terkait. {3) Penyusunan rencara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk yartg dihasilkan, ana.lisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, anatisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporal keualgan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum. (4) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan Modal Daerah kepada Bupati melalui SKPD te;kait dengan melampirkan sa-ran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau Dewan- pengawasi (t) ?:t?]l^T.l!.lryk.'iI yans. terdiri dari instansi terkail. tenasa ahri oan/arau penasehat investasi guna melakukar telaaian atas usulan penyertaan modal daerai, mencakup aspek hukum, administrasi, teknis, ekonomis. dan disampaikan t<epaaa tim ,"cd; ;;;;tah daerai untut _selanjutnya dibahas da.lam p.r,yr"rriir, ;il;^jan AeBD dan Perubahan APBD. 8 PARAF }rIERARXIIIS (6)Ketentuantebihlanjutmengenaitataca.rapela-ksanaanpenyertaanmodal t"' 'rj..rJ*'r..p.aa "aul't o -"tutgti--u 'dimaksud-,dal-am Pasal 5' Uatp"ao*r, puaa ketentuan peraturan perundang-undangan' BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 l1l BuDati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD sesuai ' ' keGntuan peraturan perundarg-undangan' l2lPembinaandanpengawasansebaSaimala--dimaksudpadaayat(1) '-' mitiputi monitoring. evaluasi dan pengendalian' BUMD setiap tahun wajib menyampaikan. laporan pertanggungjawaban [Jp"J" s"pli u1*p" itrtti*, reatiiasi kineria dan laporan keuangar BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 BUMD. Pasal 1I Deviden dan atau hak daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10, merupakan pendapatan asli daerah hams disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundalrg-undangan. Pasal 10 Besarnya deviden dan/atau hak daeral Kabupaten Luwu -Timur Penyertaa,n Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan' atas diatur Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Mitik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi (Lemba-ran Daerai Kabupaten Luwu Timur Talun 2013 Nomor 4, Tambahan Lemba-ran Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 74), dicabut dan dinyatalan tidak berlaku. I I I -F-t Scl{1, I r,*. PA&AF HI BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Mitik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Timur Agro, Perseroan Terbatas Timur Investama, Perseroan Terbatas Bumi Timur Mining dan Perseroan Terbatas Bumi Timur Energi (Lemba-ran Daerai Kabupaten Luwu Timur Talun 2013 Nomor 4, Tambahan Lemba-ran Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 74),
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perda-no-1-tahun-2017.pdf

Abstrak

AK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 2 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6057); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 3 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89).
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. 6. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD. 7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD di Daerah. 8. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Luwu Timur. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 4 10. Sekretariat DPRD adalah sistem pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 11. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD. 12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD. 13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapatrapat dinas. 14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD. 15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran atau alat kelengkapan lainnya. 16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya. 17. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses. 18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya. 19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga; dan b. mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. 5 BAB III PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif; dan i. tunjangan reses. (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, pajaknya dibebankan pada APBD. (3) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 5 (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. (3) Uang Representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota. (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. Pasal 6 (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. Pasal 8 Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 6 Pasal 9 (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD. (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Pasal 10 (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. (5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah: a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali, dari uang representasi Ketua DPRD. Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 11 (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut. (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga. (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi. 7 Pasal 12 (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk Iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan (medical check up) yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak. Pasal 13 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 (1) P akaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. pakaian sipil harian disediakan paling tinggi 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan paling tinggi 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan paling tinggi 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan paling tinggi 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan paling tinggi 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8 (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD. (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (7) Tata cara pengembalian rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 16 (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah. Pasal 17 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan. (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan. 9 (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Pasal 18 Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. Pasal 19 (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memerhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 20 (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 10 Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 21 (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian. (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan: a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi. (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 22 (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: a. program, yang terdiri atas: 1. penyelenggaraan rapat; 2. kunjungan kerja; 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 4. peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; b. dana operasional Pimpinan DPRD; c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e. belanja sekretariat fraksi. 11 (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 24 (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: a. ketua DPRD, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD; b. wakil ketua DPRD, banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD. (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memerhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Pasal 25 (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. 12 (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/hari atau orang/bulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memerhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan kemampuan keuangan daerah. (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD. (3) Ketentuan l e b i h l a n j u t mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memerhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan. 13 BAB V PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 28 (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14 Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT