Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 6 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-6-2013.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.76, TLD NO.76

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Dengan bertambahnya beberapa jenis pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah La Galigo, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2O11 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
70 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, jdih.luwutimurkab.go.id

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III: PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV: APBD BAB V: PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VI: PENETAPAN APBD BAB VII: PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VIII: LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD BAB IX: AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB X: PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB XI: KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH BAB XII: BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XIII: PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH BAB XIV: INFORMASI KEUANGAN DAERAH BAB XV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVI: PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB XVII: PENYELESAIAN PIUTANG DAERAHY YANG MENGAKIBATKAN MASALAH PERDATA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB XVIII: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
-
-
101

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2018/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya Pegawai Negeri Sipil yang terencana dan terprogram, untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan wawasan sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu mengatur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 1 Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000); 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Akreditasi ten tang Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Togas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501); 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Togas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
Pasal I Pasal 1 Pasal 5 Pasal 7 Pasal 9 Pasal 14 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 6
11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 6 Tahun 2007

Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA-06-2007-USAHA-PETERNAKAN-TERNAK.pdf

Abstrak

USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Pertanian Sub Sektor peternakan, Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peningkatan populasi, mutu genetik ternak, beserta hasil ikutanya yang berlandaskan agroindustri, agrobisnis dan berbasis ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan masyrakat yang sejahtera dan mandiri; b. bahwa dalam usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat, perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan Ternak yang tertib dan teratur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak.
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha dan Peternakan Ayam Ras; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemda; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 tentang Perizinan; 15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur; 16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Rumah Potong Hewan Kabupaten Luwu Timur.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Timur. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang usaha peternakan dan Penertiban Ternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Ternak adalah hewan piaraan yang berkembangbiak serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 7. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan. 8. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil meliputi kegiatan menghasilkan bibit, daging, telur, susu, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. 9. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini. 10. Peternakan Rakyat adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutanya bagi konsumen. 11. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan. 12. Izin Usaha Peternkan adalah izin tertulis uyang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang. 13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 14. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah Pendaftaran Peternakan Rakyat yang dilakukan oleh dinas terkait. 15. Perluasan adalah penambahan jenis atau jumlah ternak diatas yang telah diijinkan. 16. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman teknis pengusahaan ternak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. 17. Kartu Pemilikan Ternak (selanjutnya disingkat KPT) adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum. BAB II PEMBINAAN DAN PENGATURAN Pasal 2 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap usaha peternakan dan Peternakan Rakyat yang diselenggarakan di Daerah. Pasal 3 Pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, pengawasan dan pengendalian serta penertiban kegiatan usaha peternakan dan peternakan rakyat yang meliputi : a. Ternak besar yang terdiri atas kerbau, sapi dan kuda. b. Ternak kecil yang terdiri atas kambing, biri-biri/domba dan babi. c. Ternak unggas. d. Hewan peliharaan lainnya. Pasal 4 Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat Veteriner. BAB III P E R I Z I N A N Pasal 5 (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan di Daerah harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Lokasi usaha peternakan sesuai dengan rencana tata ruang. b. Kandang peternakan telah sesuai dengan syarat-syarat sanitasi dan kesehatan hewan/veteriner. c. Memiliki sarana penunjang berupa peralatan pengolahan limbah, serta dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemegang izin berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang terkait perkembangan ternaknya pada setiap tiga bulan. Pasal 6 (1) Untuk melaksanakan kegiatan peternakan, Perusahaan Peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. (2) Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap tahun. (3) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan ijin usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (2) Izin Usaha Peternakan dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis peternakan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4). Pasal 8 (1) Penundaan Pemberian Izin Isaha Peternakan dilakukan apabila Pemohon belum melengkapi persyaratan administrasi dan Teknis. (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Peternakan diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak menerima surat penundaan Pasal 9 Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila : a. Masa Berlaku Surat Penundaan telah habis b. Lokasi kegiatan Peternakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan perizinan. Pasal 10 (1) Perusahaan Peternakan yang memiliki Izin usaha dapat melakukan perluasan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin (2) Pemberian Surat Izin Usaha perluasan Pertusahaan Peternakan dilakukan apabila : a. Menembah jumlah Ternak lebih dari 30 % b. Menambah Volime bangunan, sarana dan prasarana fisik lainya lebih dari 30% Pasal 11 Izin Usaha Peternakan dicabut apabila : a. Tidak melakukan kegiatan Peternakan secara nyata selama waktu 1 (satu) tahun sejak izin Usaha Peternakan dikeluarkan atau menghentikan kegiatanya selama 1 (satu) tahun. b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan pasal 10. d. Tidak Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan, mengganggu ketentraman umum dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. BAB IV RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN Pasal 12 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha peternakan. Pasal 13 Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha peternakan sebagai berikut : a. Usaha Pemotongan Hewan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dan yang tidak menggunakan fasilitas b. Usaha Peternakan dan budidaya ayam ras petelur c. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging d. Usaha Peternakan ayam Buras e. Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok f. Usaha peternakan Kambing dan Domba g. Usaha Peternakan burung Puyuh dan atau Burung Dara h. Usaha Peternakan Babi i. Usaha Peternakan Sapi Potong j. Usaha Peternakan Sapi Perah k. Usaha Peternakan Kerbau l. Usaha pengolahan Pakan m. Usaha Poultry Shop n. Usaha Obat-obatan Hewan o. Usaha bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan Pasal 14 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha peternakan. Pasal 15 Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 16 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat dikeluarkannya izin. Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 18 Pemberian Izin Usaha Perusahaan Peternakan berdasarkan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut : a. Usaha Peternakan ayam ras petelur dengan jumlah minimal 1000 ekor. b. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor/priode. c. Usaha Peternakan ayam buras dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor. d. Usaha Peternakan Burung Puyuh, Burung Dara/merpati dengan jumlah minimal 2000 ekor. e. Usaha Peternakan itik, angsa dan entok dengan jumlah ternak minimal 2.000 ekor. f. Usaha Peternakan Kambing dan Domba dengan jumlah minimal 50 ekor. g. Usaha Peternakan sapi potong dengan jumlah minimal 30 ekor. h. Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah minimal 20 ekor. i. Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah minimal 30 ekor. j. Usaha peternakan babi dengan jumlah minimal 20 ekor. Pasal 19 Tarif untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan dikenakan biaya sebesar sebagai berikut : 1. Izin Usaha PemotonganHewan sebesar Rp. 200.000,_ (dua ratus ribu rupiah) 2. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 3. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 5. Izin Usaha Peternakan Itik, untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150. 000,- 9 Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 6. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 7. Izin Usaha Peternakan sapi potong untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus tibu rupiah). 8. Izin Usaha Peternakan sapi perah untuk 20 s/d 50 ekor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 9. Izin Usaha Peternakan kerbau untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 10. Izin usaha poultry shop sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 11. Izin usaha pengolahan pakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 12. Izin usaha obat-obatan hewan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 13. Izin usaha bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). BAB V PETERNAKAN RAKYAT Pasal 20 (1) Peternakan Rakyat tidak wajib memiliki izin usaha. (2) Jumlah Populasi yang termasuk kategori peternakan rakyat dibawah jumlah populasi yang dimiliki Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud padal pasal 18 pada setiap jenis ternak. (3) Setiap Peternakan Rakyat wajib diberi Tanda Daftar Peternakan (TDP). BAB VI KETERTIBAN PEMELIHARAAN PETERNAKAN RAKYAT Pasal 21 (1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. (2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan. (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah. (4) Setiap pemilik ternak apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap. (5) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sesuai dengan maksud ketentuan pada ayat (3). Pasal 22 Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana yang dimiliki atau yang dapat disediakan. Pasal 23 (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan. (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 5 (lima) ekor ternak diluar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem pengandangan. (3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban perkandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai paling kurang 50 ekor. Pasal 24 (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu. (2) Ternak liar yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ternak unggas, yang merupakan ternak rumah tangga bukan usaha komersial. Pasal 25 (1) Pemilik ternak yang ternaknya telah ditangkap dan ditahan pada tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2), dikenakan biaya pemeliharaan / pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemilik ternak sebagai berikut : a. Untuk jenis kambing, domba/biri-biri sebesar Rp.2.500,-perhari. b. Untuk jenis sapi, kuda dan kerbau sebesar Rp.15.000,-perhari. (2) Ternak yang ditangkap segera diberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil maka pemilik ternak akan dikenakan denda per hari sebesar dua kali lipat dari biaya dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 (1) Dalam hal pemilik ternak telah diberitahukan mengenai penangkapan ternaknya, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ternyata belum membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau sama sekali tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka ternaknya dijual/dilelang secara umum dan hasilnya digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau menjadi hak penerimaan Pemerintah Daerah. (2) Bagi ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan Pemerintah Daerah telah memberikan penyampaian melalui pengumuman sebagaimana mestinya, apabila telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada seseorang yang memberikan bukti kepemilikan, maka ternak dimaksud dijual/dilelang untuk kepentingan seperti dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakan penjualan/pelelangan, ternyata seseorang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas ternak, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan uang hasil penjualan / pelelangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan. (4) Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) yang merupakan sisa pengembalian seperti dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Pemerintah Daerah. Pasal 27 Dalam hal ternak yang ditahan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa perkandangan oleh Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dan pasal 15, maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah dan pemilik ternak yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar denda. Pasal 28 Ketentuan dan syarat-syarat pemeliharaan ternak babi diatur dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan sanitasi dan lingkungan. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Polri dan atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang sehungan dengan tindak pidana. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang orang atau dokunen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagai mana dimaksud pasal 1 ayat ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 31 Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur mengenai Izin Usaha Peternakan supaya dapat menyesuaikan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 33 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 7 Tahun 2005

Pajak Penerangan Jalan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-7-PENERANGAN-JALAN.pdf

Abstrak

pajak

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan

ABSTRAK:

Dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak Penerangan Jalan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawasi selatan 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 8. Peranturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daearah; 10. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
MENGATUR TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR T8 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PECAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2016/NO.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. b. Mengingat : l. 2 BUPATI LUWU TIMUR, bahwa berdasarkar Peraturan Menteri Dalatm Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depa,rtemen Datam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2Ol5 tentang Pal<aiai Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Taiun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Konrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba,ran Negara Republik tndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambaha! Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 427O)" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa,ratur Sipil Negara {lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lemba.ran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5a9al 3. Undang-Undaig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.ran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan Uodang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lfmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor s679J; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dari Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambalan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 5. Peraturan Pemerintal Nomor 53 Taiun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nonor 5135); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 tentarg Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 60 Tahun 2OO7 tentang Pakaiar Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaiar Dinas, Perlengkapan dar Peralata,n Operasiona.l Satuar Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintai Daerah Provinsi Selawesi Selatan {Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pa.kaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Selawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20 15 Nomor 4); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeral di Lingkungar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11); 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Ta-hun 2015 Nomor i8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatiql Luwu Timur Nomor 18 Talun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontral</Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur {Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O15 Nomor 30); 11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Ha[i Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungsn Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2016.
NOMOR 7 TAHUN 2016
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2015

Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
Perbup Lutim Nomor 07 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENCALOKASIAN BAOIAN DARI IIASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2015/No.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai tindak lanjut Pasal 97 ayat {31 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Oi4, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dad Hasil Pajal Daerah darr Retribusi Daerah Kepada Desa;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Nega,ra Repubtik Indonesia Talun 2003 Nomor 27, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127o)) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5. Tambahaa l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuarga! Negara (kmbamn Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan [fmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana tela! diubai dengan Peraturan Pemerintal Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 201.1 (l,embaran Negara Republik lndonesia Taiun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembarai Negara Reputrlik Indonesia Nomor 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangal Daerah (hmbarzrn Negara Republik Indonesia Ta-hun 2005 Nomor 140, Tambahan knrba-rar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepa.la Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak {l-embaran Negara Republik Indonesia Talun 2010 Nomor 153, Tambahan Lemba-ran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 5179); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuargan Daenah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 l; 13. Peraturan Daerai Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lemba.ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OOq Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luu,u Timur Nomor 12 Tahun 2014 (l,embaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201.1 Nomor 12, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DESA BAB IV BESARMA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAts V PEI'IYALURAN DAN PENGGUNAAAN tsAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2015.
NOMOR 7 TAIIUN 20 5
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 7 Tahun 2014

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Abstrak

LINGKUNGAN HIDUP

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7, TLD NO.84

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan ( 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
70 HALAMAN

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 7 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda-no-7-tahun-201508102016093431.pdf

Abstrak

retribusi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.96, TLD NO.96

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Dalam ralgka pemaafaatan Kekayaan Daerah sesuai dengal potensi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian tarif retribusi yalg disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Talun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidaaa, Undang-Undang Nomor 7 Talun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Uta.ra di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalan Daera, Undang Undang Nomor Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajal{ Daerah darl Retribusi Daeral, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuargan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antam Pemerintai, Pemerintahan Daeral Provinsi, darl Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerinta-h Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Pera,ngkat Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Nega-ra/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O07, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaar Daerah.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
14 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Luwu Timur Nomor 07 Tahun 2018.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.