Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Lutim Nomor 24 Tahun 2015.pdf

STANDAR BIAYA PEI"AYANAN KESEHATAN RUJUKAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANI{YA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu membuat pengaturan atas fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya; b.balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Pusat Kesehatar Masyarakat dar j aringannya;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar Negara (LembaraIl Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambalan lrmbaran Negara Republik IndoneEia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab Keuangan Negara (tembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4400; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jarninan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20E4 Nomor 15, Tambahan Irmbarao Negala Republik lndonesia Nomor 44S); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan l-€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentarrg Tenaga Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Taltun 1996 Nomor 49, Tasrbahan lEmbaran Negara Republik Indoaesia Nomor 3637); 9. Undang-Unda-ng Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); lO. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Ja-Einan Sosial firmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tanbahan l,embaran Negara Republik Indonesia NoBor 5256); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahart l:mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan i.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentarrg Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)i 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerirna Bantua[ Iuran Jaminan Kesehatan (Irmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)i 14. Perafi-rran Presiden Nomor 72 Tahuo 2012 tentang Sistfm Kesehatan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 193); 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ja.rainan Kesehatan (l.f,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaima[a telah diubah dengan Peratu.ran Presiden Nomor 1 I 1 Tahun 2O13 (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PeEgelolaan K€uangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pe.aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20 I 1; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor OO1 Tahun 2O12 tentang Sistem Rujukan Pelayaan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik lndonesia "latrun 2Ol2 Nomor 122); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2O14 tentang Pusat Kes€hatar Masyarakat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentarrg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lu\*u Ti'rour (I.€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luvu Timur Nomor 23) setlagaimana tela-h diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timui Nomor 12 Tahun 2Ol4 (lembaran Dae.al Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8g)Peraturart Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OOq tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kes€hatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor th 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor I Tahun 2011 tentang Retribusi Pelay'anan Kesehatan fl,embaran Daerah Kabupaten Luwu fimur Tahun 2011 Nomor i) sebagairnana telah diubah dengart Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (krlbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7); 21. Peraturan Elupati Luwu Timur Nomor 1 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timu. (tembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN BAB ry KOMPONEN BIAYA PET,AYANAN KESEI{ATAN RUJUKAN BAB V STANDAR BIAYA PEI.AYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI TATA CARA PEIAKSANAAN RUJUKAN BAB VIi PEMBINAAN DAN PENGAU/ASAN BAB VIII KETET{TUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2015.
NOMOR 24 TAHUN 2015
30

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Lutim Nomor 23 Tahun 2015.pdf

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program PeLayanan Kesehatan Gratis Provinsi Sr:lawesi Selatan serta pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional Daerah dan Umum, perlu menetapkan pengelolaan Dana Kapitasi darl Non Kapitasi; b.bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaal Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatart Daerah dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggundawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Talun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lEmbaran Negara Nomor 440O; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggata Jarninsrr Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (I,embaran Negara Republik Indonesia Talun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonegia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O1 Tahun 2012 tentang Penerima Bantual Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 264, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 1 1; 15. Perafiran Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentarg Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalarn Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan lBerita ,., Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor tZSZl; c 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Kesehatan Gratis (kmbaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO9 Nomor 2); 18, Peraturan Gubemur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentarg Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2OO8 Nomor 13); 19. Peraturar Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Regionalisasi Sistem Rujulan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan; 20. Keputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 08184/PSDK- 1/VII/20 t3 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimaaa telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timr:r Nomor 12 Tahun 2014 (l€mbarar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur (kmbaral Dae rah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 9); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelaya-nan Kesehatan (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 201 3 Nomor 7); 23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungar Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1r);
BAI} I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAE} III JENIS PROGRAM BAB IV SUMBER DANA, PET.IYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015.
NOMOR 23 TAHUN 2015
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 22 Tahun 2015.pdf

IM/ESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTLIK DEPOSITO BERJANGKA Menimbang al, Mengingat : I DEN.Gfu\ RAHMAT TUHAI{ !?I\iG MAHA ESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2015/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka

ABSTRAK:

bahwa berdasarkal ketentuan Pasal 328 ayat {1) Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemef intahan Daerah sebagaima4a telah diubali be'oerapa kali terakhk denga:r Undarg-Undang Nomor 9 ?ahr.rr 2Oi5, Pemerintah Daemh dapat metldepositokan dar!/atau melakukan invcstasi jarigka pendek uaf1g miiik Daerah yang sementar.a beium digunal<an sepanjalg tidak mergganggu lilc.riditas keuangar.r daerah, tugas Daerah, dan la1alitas pelay:anan publik; bah*-a dalam rairgka opljm3lisasi penanraatan Kas Daerah dan meringkatkan Pendapatan Asil llaerah untuk memperoieh maniaal ekonomi, sosial dailatau miurlaat lainnya; balls'a bertiasarkan pertimbangan sebagairnala dimaksud dalam huruf a, dan h'luf b, perlu menctapkan Peraturan Bupati tenta]:lg Investasi Uang Daerah Pada Bank Umurn Dalarn Bentuk Deposito Berjangka.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 t€ntang Pembentukan Xabupate[ Lu]wrr Tim'.rr dar Kabupaten Mamqju U1-ara di Provinsi Srdawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 427O); Undalg-Undang Nomor 17 Taiun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahuo 20O3 Nomqr 47, Tambahan Lemba.an Negara Republik lndonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaam Negara {I-embzrran Negara Republik I1.:donesia Tahun 2OO4 Nornor 5, Tambahan i,embaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 435.51: Z. 'v b .l 4- Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Ta-nggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Iodonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 5- Undang-Uodang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintattan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nol,:.or 244, Tambahan kmbaran Negara Republik ladonesia Nomor 5587) sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor I Tahun 2OO8 (trmbaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan kmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 5679); 6. Peratura! Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negana/Daerah (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentarrg Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimara telah diubah beberapa kali tefakhir dengan Peraturan Menteri DaLam Negeri Nomo. 21 Tahun 2O11 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 ro); 1O. Peraturan Daemh Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur {Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20O9 Nomor 5) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lus.u Timur Nomor 12 Tahun 2O14 (L€mbalan Daerah Ihbupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 89);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III DEPOSITO BER.JANGKA BAB IV MEKANISME INVESTASI DEPOSITO BAB V BUNGA DEPOSITO BABVI PENCAIRAN DEPOSITO BAB VII PELAPORAN BAB VIII KETENTUAN PENI}TUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
NOMOR 22 TAHUN 2015
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Lutim Nomor 21 Tahun 2015.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TTMUR NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERIA PEMERINTAH DAERAH (RXPD) TAHUN 2O1S

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta mewujudkan kesinambungan perencanaan pemtangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah ditetapkan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2014 Tentang rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 ; b. bahwa sehubungan dengan perubahan Asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 77 Tahun 2074 sebagaimana dimaksud dalam hurufa perlu ditinjau kembali;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270)i 2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4+21)i 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578J; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor B2 Tambahan Lembaran Negara N omor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48151; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Bararlg/lasa Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahnn 2077 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahtn ZOl4 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan Dan Belania Daerah Tahun 2015; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan langka panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur T ahrn 2OOS - ZOZ; (Lembar Daerah lGbupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2); 13. Peraturan Daerah lGbupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2015 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penggaran Daerah Kabupaten LuwuTimur; 15. Peraturan Daerah Katrupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Angf.aral],2ol': 16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2015.
NOMOR 21 TAHUN 2015
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Lutim Nomor 20 Tahun 2015.pdf

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2015/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa untuk melatsanakar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraar Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); 3. Undang-Undang Nomor 17 Talun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Talun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 teIrtar,g Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 lahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran Negara R€publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta}lan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s€bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbarai Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O0l tentang Pajak Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 18, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 90, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 13. Peraturan Pemerintai Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan ( kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang P€doman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerinta}r (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5219); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepala Daerah ( l,embaran Negara Republik Indonesia Ta}n)n 2Ol2 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara R€publik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201l; 24. Petat;,Jrar, Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaal Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur(frmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 N Timur Nomor 23) sebagaimana t€lah diubali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da€rah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014 (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 4 );
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2015.
NOMOR 20 TAHUN 2015
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2015

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 19 Tahun 2015.pdf

PE}.IYEFIAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAI\{ TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERT{H SULAWES1 SEL,{TAN DAN SULAWESI BARAT rAHUN 20 15

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2015

ABSTRAK:

bah'r'a untuk melaksanakan ketenruan pasal S peratu.ran Dae.air Kabupatcn Luwu Timur Nomor 1 TahuD 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lu$u Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangrnan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Baiat perlu menetapkan Peratturan Bupati trnrang penyertaao Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pcrseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawcsi Selatan Dan Sulawesi Barat Tahun 2Ol5:
1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang PeBbentukan Kabupaten Luwu Timur da:r Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sula*-esi S€latan {t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOai Nomor 27, Tambahan l€mbaian Negara Republik Indonesia Nomor 4274].; 2. Undaig-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reputllik Iqtlotresia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3- Undalg-Undang Nomor 1 ?ahun 2OO4 tentang Perbeadaharaan N€gara (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha.n l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oi1 tentang Pernb€ntukan Peraturan Perundang-undangan (i,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor a2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba]rar Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang PengeloLaan Keuangan Daerah (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambaha.n Ifmbaian Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Homan Pengelolaan Keuanga! Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selata! Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembarrgunarr Daerah Sulawsi Selatan Dan Sulawesi Barat (L€mbaran Daerah Prcvinsi Sula,,esi Selatarr Tahun 2011 Nomor l4); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangai Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lembaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lu$'Lr Timur Nomor 23) sebagaimarra telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupateB Lu*,u Timur Nomor 12 Tahun 2014 (I,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur ?ahun 2014 Nomor 12, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); lO. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Peryertaar Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu fimur Talun 2Ol3 Nomor I ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O15 (l-embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lu$u Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Taltun 2014 Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Luv/u Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaian Anggaran Pendapata'l dan Belanja Daerah Kabupaten LuEu Timur Tahun Anggaran 2Oi5 (L€mbararl Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2O15 (Berita Daerah tGbupaten Luwu Timur Tahun 2Ol5 Nomor i4);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYERTAAN MODAL BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
NOMOR 19 TAHUN 2015
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perbup Lutim Nomor 16 Tahun 2015.pdf

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2015/No.16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851): 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peerintahan antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Provinsi dan Pererintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/ VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 10. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 2269/Menkes/Per/ IX/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luw Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENYELENGGARAAN BAB III : ORGANISASI BAB IV : PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMANGKU JABATAN BAB V : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI : PEMANTAUAN, VERIFIKASI DAN EVALUASI BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Lutim Nomor 15 Tahun 2015.pdf

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah lGbupaten Luwu Timur Tahun 2016 dan sebagai peniabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan langka Paniang Daerah dan keberlaniutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2015, maka dipandang perlu menyusun rencana keria Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keria Pembangunan Daerah Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuiu Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia TahD, 2OD1 Nomot 704, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442L); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 terrtang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4Z Tambahan LerDbaran Nega.a Republik Indonesia Nomor4286); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah flembaran Negara Republik IndoDesia Tahun 2OO4 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ne8a.a RelRrblik lndonesia Nomolf844); 5. Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik lDdonesia TahuD 2001 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoFl438); 6. 'Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndoDesia TahuD 2005 Nomor 74O, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesla Nomor 45781; 7, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penjrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minirrul flembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peratura[ Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 473n', 9. Peraturan Pemerintah Repubhk lndonesia l{omor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahar Daerah flembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoDesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerlntah Republik Indolesia Nomor I Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penlrusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah fi,embaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814; 11. Peraturan Presiden Nomor S Tahun 2010 tentaDg Tentang Rencana PembaDgunan fangka Menengah Nasional 2010- 2014 ; 12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Rencana Keria Pemerintah Tahun 2015; (L,embaran Negara Republik lndonEia Tahun 2014 Nomo.101); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana t€lah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2071 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahul 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 t€ntang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20U Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Keria Pembangunan Daerah Tahun 2015; 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tenang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan BelaDia Daerah Tahun 2015; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan rangka Paniang Daerah (RP,P) Kabupaten Luwu Timur Tahur 2005 - 2025 (Lembar Daera} IGbupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2); 1.9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 20ll - 2Ol5 flembar Daerab lkbupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tenlang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupatfl Lu$,u Timur Tahun 2012 Nomor 101;
BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III KELEMBAGAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2015.
NOMOR 15 TAHUN 2015
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2015.pdf

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENE"TAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 20 I5

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/No.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari AnggaJan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturar Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapar Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun AnggalaJr 2015;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulau,'esi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127O]l; 2. Undang-Undang Nomor 6 Taiun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoi 7, Tambahan Lemba,ran Nega,ra Republik Indonesia Nomor s 195); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerr*t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembamn Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (I,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tarnbalar kmba.ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari An€Gia-ran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Pemedntah Nomor 22 Tahun 20l5 (Lrmbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015<D Nomor 88, TamUalan tcmlraran Negara Republik 6. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 201.1 tentang Pengelolaan Keuangan llesa (Berita Nega.ra Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 2093); 7. Peraturan Daerah l(abupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Angga,ran Pendapatan darl Belanja Daerah Kabupaten Lu&u Timur Tahun Angga-ran 2015 (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13); 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lemba-ran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Talun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 1li;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DANA DESA BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
NOMOR 12 TAHUN 2015
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 11 Tahun 2015.pdf

TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/No.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkar Peraturar Bupati tentang Tata Ca.ra Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Uta-ra di Propinsi Sulawesi Selatan (l,emba-rar Negara Republik lndonesia Tahun 2oO3 Nomor 27, Tambahan kmbaian Negara Republik Indonesia Nomor a27O)., 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s49s); 3. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela} diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Talun 2015 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahar Lernba-ran Negara Republik tndonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Talun 2014 Tentang Desa (Lemba-ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambalal Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 14 Nomor 2093); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Angga,rar Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Ifmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 13); 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2Ol4 tentang Penjabaran Anggaran pendapata! dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaral 2015 (Lembarar daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 68); 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor i1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD BAB III PENDANAAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.
NOMOR 11 TAHUN 2015
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT