Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 32 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) F.i"tr."., Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun iOG i."t""g Pembentukan dan Susunan Perangkat-Daerah, oerlu mem6entuk Peraturan Bupati tentang Susunan 'Oie""r"""i, Kedudukan. Tugas dan Fungsi" serta Tata Kerja Diias Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luu'u Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol1 itlo-o. 82, Timbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NJgara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOt+ f'lornor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetin aiuUarr beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Rtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang AdminGtrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarr,baltan lrmbaran Negara Republik indonesia Nomor 5601);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB TV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB Vi KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 32 TAHUN 2016
33

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 37 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAI, UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempcrtegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bedalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mendukung keLancatan pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukhrat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utala di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 (lrmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III TUGAS POKOK DAN RINCTAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 37 TAHUN 2015
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 30 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah' perlu membentuk Peraturan Bupati tentang _ Susunan brganisasi, Kedudukan, T\rgas dan Ftrngsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu fimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; 2. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Ipmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraHhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KE"IENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB tV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 30 TAHUN 2016
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 28 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupa.ti Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmb,aran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1); Mengingat 1 .. tl L' 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
BAB I KBIENTUAN UMUM BAB II SUSUNAN ORGANISASI BAB III KEDUDUKAN BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS BAB V TATA KERJA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
NOMOR 23 TAHUN 2016
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Lutim Nomor 21 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan, perlu disusun pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Sealatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27Ol; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54e5); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentalrg Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 I*::^ 231i *lqls peraruran pelaksanaan Undang_ unoang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia r"rrrrr-i'or!-"io-o, ts1, nv Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 57171; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Fenegasan Batas Daerah (Berita Negara RepublikTahun 2012 Nomor 1252); O. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penega.san Batas Desa (Berita- Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 1038); 7. Peratirran Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2O14 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah dilinglamgan pemeriirtah Kabupa.ten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupa.ten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor 11)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB TV TIM PENEf,APAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/ KELURAHAN BABVI PEMELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/ KELURAHAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X MONITORING DAN EVALUASI BAB xI KETENTUAN I.,AIN-LAIN BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KSTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
NOMOR 2l TAHUN 20T6
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Lutim Nomor 19 Tahun 2016.pdf

PERATURAN BUPAT] LUWU TTMUR NOMOR, 25 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG REIRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Pasal 23 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016 tentang Rencana Ke4'a Pembangunan Daerah Tahun 2017; c. bahu,a dalam rangka me!\.ujudkan sinergitas, menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta pen-vesuaian perubahan Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; d. bahvva berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Eva-luasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, RKPD tahun 2Ol7 dapat diubah dalam hal terjadi Perubahan Kebijakan dan Strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah serta penambahan kegiatan baru yang yang tidak perlu merubah RPJMD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Keda Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 20t7;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I ); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Mengingat 5. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lrmbaran Negara Nomor 4737\; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2OlO tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2Ol1 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kery'a Pemerintah Daerah Tahun 2017 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penggaran Daerah Kabupaten LuwuTimur; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJp) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 _ Menetapkan 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2O2l (l,err,bat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lur.r,u Timur (Lembar Daerah Kabupaten Luvr.u Timur Tahun 2016 Nomor 8); 16. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan daerah Tahun 2017;
Pasal I Pasal II Pasal III

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
NOMOR 19 TAHUN2017
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Lutim Nomor 15 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT LUWU TIMUR NOMOR 36 ?AHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangaa Daera} dan memperhatikan adanya usulan perubahan/ pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja dan rincian objek belanja dalam objek belanja, dipaadang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan B€larja Daerah Tahun Anggaran 2016; bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentaDg Perubahaa Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang NoDor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembarart Negara Republik lndonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dar Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbarar Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 27, Tambahan L€mbaran Negara Repub[k lndonesia Nomor 427O); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 r.f,.ntall.g Perbendalaraal Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloLaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undartg Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalal Dae rah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undarg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahaa Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor g Tahun 2O15 tentatlg perubalwr Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentans Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtf Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5629); 11. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukart protokoler dan X."u"m"-n_oiii" dan Anggota Dewar p"r*"*ilr"-- il'ffir;' ;::'j:il (Lembaran Negara Republik l;;;;";*i;r""i;# Nomor 9O, Tambahan Il lndonesia Nomor 4416r :i:IT Negara . Republik b.b".;;;,."i"iL"riiii.,i!"'e-'"' "'*r*:t* Nomor 21 Tah:url 2OO7 tentang Perubaha! Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukao Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Rnggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah dengajr Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang Pengelolaal Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahrdx. 2OL2 Nomor 171, Tambaian L€mba-ran Negara Re publik Indonesia Nomor 5340); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 t€ntarrg Dana Perimbangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Ijmbaran Negara Republik Indqnesia Nomor 4575); 14. Peratulan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentsng Perubahan At€.s Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 1lO, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51ss); 15. Peraturan Pemerintal Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentarg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambalan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tent.ng Standar Akuntsnsi Pemerintahan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan lcmbaraa Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3O ?ahun 2011 tentang Pinjamar Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan t€mbaran Negara l, Republik Indonesia Nomor 5219)
PASAL I PASAL II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
NOMOR 15 TAHUN 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Perbup Lutim Nomor 14 Tahun 2016.pdf

MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu mengatur mekanisme seleksi dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalarlr huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); Undang-Undang Nomor 7 Talun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinei Sulawesi Selatan (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427Oli Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telal diubah beberapa kali teralhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 5. Peratumn Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.O5/2OO8 tentang Penyelesaian Piutang Negara Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dart Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentarg Pedomar Keda Sama Perusahaart Daerah dengar Pihak Ketiga; 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 20O7 tentalg Tata Kerja Perusahaaa Daerah Air Minum Kabupaten Lu\tr'u Timur (Berita Daerah Kabupaten Lurmr Timur Tshun 2007 Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ot0 Nomor l9); 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkunga-n Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20 1 4 Nomor 1 1 ) .
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II METANISME SELEKSI CAI'N DIREKS BAB III MASA JABATAN DIREKSI BAB IV PERPANJANGAN MASA JABATAN DIREKSI BAB V PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016.
NOMOR 14 TAHUN 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Lutim Nomor 13 Tahun 2016.pdf

PERUBA}IAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2016/NO.13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.O7/2O16 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemalrtauar dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagial dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Luwu fimur Tahun Anggaran 2016 perlu untuk ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cala Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lu*'u Timur Tahun Alj^ggara,l 2076;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentul€n Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O1; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, TalIlbahaJl. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Menimbang Mengingat s49s); 3. Undang-Undang Nomor 23 Ta_hun 2Ol4 tentang Pemerintaha:r Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur: 2Ol4 Nomor 244, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana tetai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega:'a Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturall Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelalsanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Talun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 "tah]ull 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran NegaE Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturar Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Angga-ran Pendapatar dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakltir dengan Peratlrran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ferubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2015 tentang Da-na Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahar Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dart Belanja Negara Tahun Anggaran 2O16 ll*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 7. Peraturan Menteri Dalsrn Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (B€rita Negara Republik tndonesia Tshun 2014 Nomot 2og3li 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Traasmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan kioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O16 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaal, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor aTai 10, Peratwan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lcmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaraa Daerah Nomor 94); 1 1, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomo! 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9); 12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukar Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur @erita Daerah Kabupaten Lu&u Timur Tahun 2014 Nomor 1 l); 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 36); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2O16 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Luwu Timur Tahun AnSgaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3).
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
NOMOR 13 TAHUN 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 12 Tahun 2016.pdf

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawaaan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapka-n Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatsn (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427oli 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbcndaharaan Negara (L€mbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t€ntang Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negs-ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambatran l.€mbaran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 56791
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2016.
NOMOR 12 TAHUN 2016
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT