honorarium - gaji - penghasilan - uang kehormatan - tunjangan - penghargaan - hak lainnya
2017
Qanun NO. 7, Lembaran Kabupaten Tahun 2017/ No. 7
Qanun tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan situasi saat ini sehubungan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu diganti; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Hak Keuangan dan Administratif Pimpnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk menjalankan tugas dan fungsinya perlu mnegatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008.
Dalam Qanun ini mengatur 34 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud,dan Tujuan; BAB III Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara; BAB IV Belanja Penunjang Kegiatan DPRK Aceh Utara; BAB V Pengelolaan Keuangan DPRK Aceh Utara; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2004 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Uatra Nomor 28 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (lembaran Daerah Kabupaten Aceh Uatra Tahun 2005 Nomor 28) sepanjang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengatur perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O20 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perjalanan Dinas Bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 30 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyetaraan Tingkat Perjalanan Dinas, BAB III Biaya Perjalanan Dinas, BAB IV Pembatalan Perjalanan Dinas, BAB V Penggunaan Fasilitas Dalam Perjalanan Dinas, BAB VI Tata Cara Perjalanan Dinas, BAB VII Penandatanganan Surat Tugas, BAB VIII Penandatanganan Surat Perjalanan Dinas, BAB IX Pengembalian SPD, BAB X Ketentuan Lain-Lain, BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2021.
17 Halaman, Lampiran 9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2021 yang Dialokasikan Kembali pada Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa terhadap pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Gampong TA 2021 terdapat alokasi yang belum direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan sehingga perlu dialokasikan kembali pada Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
b. Bahwa berdarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rincian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Gampong Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2022.
1. UU Darurat No. 7 Tahun 1956;
2. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014;
5. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaha Daerah;
6. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
10. Perbup Aceh Utara No. 44 Tahun 2021 tentang Rincian Akumulasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah;
11. Perbup Aceh Utara No. 54 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Rincian Kurang Bayar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahah Gampong TA 2021 yang Dialokasikan kembali pada TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MON PASE KABUPATEN ACEH UTARA
2019
Qanun NO. 7, BD.2019/ No. 7
Qanun tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MON PASE KABUPATEN ACEH UTARA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas, dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah dan terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok masyarakat serta dunia usaha, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan clalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara.
Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Perda Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 1998; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2008;
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas-Asas, Maksud dan Tujuan, Prinsip Operasional, Penganggaran, Jenis dan Bentuk Penyertaan Modal, Jumlah dan Sumber, Pembinaan dan Pengawasan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Hasil Usaha, Ketentuan Penutup, Hasil Usaha, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH DAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN ACEH UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 TAHUN 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berdasarkan hasil pendataan serta peninjauan dalam segi pertumbuhan ekonomi dan harga pasar tanah di Gampong – gampong dalam Kabupaten Aceh Utara tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 19 Tahun 2000, UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 2009; Perbub Aceh Utara No 26 Tahun 2014; Perbub Aceh Utara No 28 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Klasifikasi dan Besarnya NJOP, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2017.
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2019
Qanun NO. 8, BD.2019/ No. 8
Qanun tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan tindaklanjut ketentuan Pasal 110 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan bahwa penjelasan Pasal 124 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang penetapan Retribusinya paling tinggi 2% dari nilai objek pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan kembali;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Pase Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009 ; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 91 Tahun 2010; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 4 Tahun 2003;
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Qanun No. 4 Tahun 2013 diubah
Qanun No. 8 Tahun 2019
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagian hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentartg Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Gampong Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20144 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022.
Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pengalokasian dan Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, Bab II Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2020
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/ No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan panduan kepada pemerintah gampong dalam melaksanakan perencanaan keuangan gampong sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Gampng (RKP Gampong dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMK);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 4 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Utara No. 19 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2020 terdiri Pasal 1 sampai Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2020.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
Struktur organisasi dan tata kerja - dinas perhubungan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 8/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Lhoksukon dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Panton Labu di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara dimana tidak ada angkutan penumpang umum yang melayani angkutan perdesaan sebagaimana fungsi terminal tipe C, berdasarkan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Terminal C merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasilikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 20O5; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Utara Nomor 9
Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2020
Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD No. 9/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa urrtuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup Aceh Utara No. 44 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Jenis dan Kebijakan Umum Kas Non Anggaran, Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2020.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
