Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
10 halaman; Lampiran 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 53 Tahun 2021
DANA PEMBAGIAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD NO. 53/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Pembagian Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan kebutuhan operasional program-program Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) seperti alat tulis kantor, penanganan limbah, dan lainnya yang masing-masing biaya operasional mempunyai komposisi penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas dan jaringannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Utara;
bahwa besaran alokasi pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehtan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan dalam pelaksanaannya komposisi besaran alokasi pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahun dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lapangan serta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan TIngkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pencabutan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum: UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor11 Tahun 2006; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 101 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2013; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 32 Tahun 2014; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permenkes Nomor 69 Tahun 2013; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013; Permenkes Nomor 59 Tahun 2014; Permenkes Nomor 21 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Perbup Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Kapitasi dan Non Kipitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabuparen Aceh Utara (Berita Daerah Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata cara pemanfaatan dan Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik pemerintah Kabupaten Aceh utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapaan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum: UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; Permendagri 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 25 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Gampong akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID_19) perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong;
bahwa untuk melaksanakan tugas fasilitasi penyelenggaraan Kewenangan gampong Berdasarkan Hak Usal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong serta monitoring dan evaluasi status perkemban$an gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
Dasar Hukum: Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2021.
Peraturran Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup; Prioritas Penggunaan Dana Gampong; Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong; Publikasi dan Pelaporan; Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
11 halaman; Lampiran 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Peinyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan dalam upaya menjaga dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, kedisiplinan, kinerja serta sadar akan tanggung jawabnya pelayanan sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, perlu menyusun Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009; undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomo r96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r139 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh utara Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum; Nilai-Nilai Dasar; Etika Penyelenggarra Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Materi Khusus; Tim Penegakan Kode Etik; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklajuti ketentuan Pasal 298 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahln Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang -Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh utara tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 22/Prt/M/2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum; ASB; HSPK; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peratuan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Huruf D angka 1 huruf o Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.
Dasar Hukum: UU Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomo 12 Tahun 2019; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2018; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Standar Satuan Harga; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Untuk Standar Satuan harga yang belum tercantum dalam Peraturaa Bupati ini diusulkan oleh kepala SKPK kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
6 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita DaerahKabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DA PENETAPAN RINCIAN DANA DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan penyesuaian kembali sehubungan dengan terjadi perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe Nomor S-1061/WPB.01/KP.089/2017 Tanggal 28 September Aceh Utara Dalam Penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 47 Tahun 2015; PP No 60 Taun 2014; Perpres No 97 Tahun 2016; Permendagri No113 Tahun 2014; Permendagri No114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016; Permenkeu No 112/PMK.07/2017; Qanun Aceh No 5 Tahun 2011; Qanun Kab. Aceh Utara No 4 Tahu 2009; Qanun Kab. Aceh Utara No. 3 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan pasal 1; Pasal 6; Pasal 11; Pasal 12; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DA PENETAPAN RINCIAN DANA DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DA PENETAPAN RINCIAN DANA DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
