Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016; Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; ketentuan penggunaan ADD; penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintahan desa; dan pengalokasian ADD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kab. Penukal Abab lematang Ilir.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Diatur mengenai ketentuan umum, jenjang nilai pengadaan barang/jasa, ruang lingkup, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, metode pemilihan penyedia barang/jasa, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai misi strategis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas PNS dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang memiliki resiko pekerjaan, perlu diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Resiko Dinas Penanggulangan bahaya Kebakaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar hukum : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten PALI No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pali No. 4 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; alokasi dana, kriteria dan pengelompokan; pemberian dan pembayaran tunjangan khusus resiko; prosedur dan tata cara pembayaran; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permenkeu No. 49/PMK.07/2016; Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; penganggaran; pengalokasian pemerintahan desa; penyaluran ADD; penggunaan; pelaporan; serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melak:sanakan ketentuan dalam pasal 22 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah No 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk Piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang. Diatur mengenai ketentuan umum, kriteria penghapusan pajak, kedaluwarsa penagihan, tata cara penghapusan piutang pajak, penyisihan piutang pajak, wilayah dan kewenangan penghapusan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
kedudukan - STRUKTUR ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022 /No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang llir dan bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang llir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat No
800/7496/0TDA Tahun 2021 dan surat Gubemur Sumatera Selatan No 060/3829/VII/2021 Tanggal 6 Desember 2021 Hal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang llir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PEREMENTAN No 40 Tahun 2016; PERMENTAN No 43 Tahun 2016; PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 99 Tahun 2018; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERMENPANRB No 7 tahun 2022; PERDA No 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 13 Tahun 2019
Susunan Organisasi-dan-Tata Kerja-Perseroan Terbatas-Pali Anugerah Sejahtera
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera
ABSTRAK:
Bahwa perlu adanya perbaikan atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 60 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No 40 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 54 Tahun 2017; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tentang struktur organisasi dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 22 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 13 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. PALI No. 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
bantuan uang transport guru dan tenaga kependidikan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/NO. 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, dipandang perlu untuk diberikan bantuan uang transport bagi tenaga pendidik dan kependidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menegah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; untuk tertib administrasi pemberian bantuan uang transport bagi tenaga pendidik dan kependidikan, perlu adanya pedoman bantuan uang transport; perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 74 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; dan Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pedoman Bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; guru dan tenaga kependidikan; status guru; tambahan kesejahteraan khusus sekolah negeri; tambahan kesejahteraan khusus sekolah swasta atau sekolah yayasan; kriteria penerima tunjangan transport; pembiayaan; dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak
warga Negara, oleh karenanya Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dan mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah, maka perlu mata pelajaran pada satuan
pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 20 Tahun 2003; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 57 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 32 Tahun 2022; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia No 56/M/2022 Tanggal 10 Pebruari 2022; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 42 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 38 tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Diatur mengenai ketentuan umum, Pengembangan Muatan Lokal, Penyelenggaraan Pembelajaran Muatan Lokal dan Monitoring Evaluasi, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 14 Tahun 2019
Gaji Pegawai-Perseroan Terbatas-Pali Anugerah Sejahtera
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2019/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 23 Tahun 2017 tentang Gaji Pegawai Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera
ABSTRAK:
Bahwa perlu adanya perbaikan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Gaji Pegawai Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera
Dasar hokum peraturan ini adalah : UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; Perda No. 7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait perubahan ketentuan Pasal 3 tentang besaran gaji pokok pegawai dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 23 Tahun 2017 tentang Gaji Pegawai Perseroan Terbatas Pali Anugerah Sejahtera
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
