Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 399 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO 7 TAHUN 2024.pdf

perubahan-apbd-kabupaten ngada-tahun anggaran 2024

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Ketentuan Umum; Perubahan APBD; Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
17 halaman; 3 halaman penjelasan; 781 halaman lampiran

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO 6 TAHUN 2024_1.pdf

pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-kabupaten NGADA-tahun anggaran 2023

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Un dang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Ketentuan Umum; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
11 halaman; 2 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita

Download file:

PERDA NO 5 TAHUN 2024.PDF

penyelenggaran-kabupaten-layak anak

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ; 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Ketentuan Umum; Penguatan Kelembagaan; Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; Klaster Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Klaster Perlindungan Khusus; Pendanaan; Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan; Penghargaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
49 halaman; 26 halaman lampiran

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2024.PDF

perubahan-susunan perangkat daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah yarig memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa untuk meningkatan efisiensi kinerja dan kualitas pelayanan perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan perlu dilakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Ngada; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Susunan Perangkat Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5 halaman; 2 halaman lampiran

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda Kab. Ngada No. 3 Tahun 2024.PDF

bencana-penanggulangan-penyelenggaraan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tanggung Jawab dan Wewenang; Bab 3. Kelembagaan; Bab 4. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Bab 5. Forum Pengurangan Risiko Bencana dan TSBD/K; Bab 6. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Media Massa dan Lembaga Internasional dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab 7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Bab 8. Prabencana; Bab 9. Tanggap Darurat; Bab 10. Pascabencana; Bab 11. Pendanaan, Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan; Bab 12. Kerja Sama Antar Daerah; Bab 13. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi; Bab 14. Pengawasan; Bab 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
42 halaman; 5 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Download file:

Perda Kab. Ngada No. 2 Tahun 2024.PDF

Peraturan-atas-perubahan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan di daerah adalah melalui penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah; b. bahwa berdasarkan hasil analisis investasi menunjukan bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur berada dalam kondisi sehat sehingga dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai salah satu pemegang saham berkomitmen untuk melakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah guna memperkuat struktur permodalan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, diubah
4 halaman; 1 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Ngada No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kab. Ngada No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kab. Ngada No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kab. Ngada No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Download file:

Perda Kab. Ngada No. 1 Tahun 2024.pdf

dan-daerah-pajak

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Ngada dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak; Bab 4. Objek Pajak; Bab 5. Dasar Pengenaan Pajak; Bab 6. Saat Terutang Pajak; Bab 7. Wilayah Pemungutan Pajak; Bab 8. Tarif Pajak; Bab 9. Masa Pajak dan Tahun Pajak; Bab 10. Jenis Retribusi; Bab 11. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi; Bab 12. Objek Retribusi; Bab 13. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; Bab 14. Tarif Retribusi; Bab 15.Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Bab 16. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Bab 17. Insentif Pemungutan; Bab 18. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Bab 19. Ketentuan Penyidikan; Bab 20. Ketentuan Pidana; Bab 21. Ketentuan Peralihan; Bab 22. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
51 halaman; 88 halaman penjelasan; 88 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA NO 6 - 2022.PDF

penyelenggaraan-pelayanan-kepemudaan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

ABSTRAK:

bahwa Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan untuk mewujudkan Pemuda yang berirnan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, rnovatif, mandiri, demokratis, bertariggurtgjawab, berdaya saing, serta memiliki. jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesaruan Republik Indonesia; bahwa penyelenggaraan Pelayanan Ke.pe.mudaan di Kabupaten Ngada saat irii masih bersifat parsial sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas Pelayanan Kepemudaan rnelahri penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda secara terpadu; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan tuntutan perkembangan masyarakat; bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim.ana dimaksud dalam huruf a, hurnf b, dan hurnf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda; Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
26 halaman; 7 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok PengeJolaan Keuangan Daerah

Download file:

PERDA NO 5 - 2022.pdf

pengelolaan-keuangan daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf a Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, per1u menetapkan Peraturan Daerah tentang PengeJolaan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I[ dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Pengelola Keuangan Daerah; APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD; Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Kekayaan Daerah dan Utang Daerah; Badan Layanan Umum Daerah; Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; Informasi Keuangan Daerah; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok PengeJolaan Keuangan Daerah
61 halaman; 20 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO 4 - 2022.pdf

apbd-kabupaten ngada-tahun anggaran 2023

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2023
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; APBD; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
13 halaman; 3 halaman penjelasan; 341 halaman lampiran

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT