PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2021/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 14 Tahun 2021
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2021/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061- 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2021
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI GURU-GURU NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG BERTUGAS DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu diberikan tunjangan kinerja;
bahwa pemberian tunjangan kinerja merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kinerja kepada Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan memperhatikan kemampuan keuangan dearah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penilaian Kinerja, Perhitungan Masa Kinerja dan Hari kerja, Pembayaran dan Penerima TKD bagi Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas di Kabupaten Jayapura
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2021/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Bupati Jayapura perlu menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap kampung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap kampung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2021
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI GURU-GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2021/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI GURU-GURU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan uang makan;
bahwa untuk pengaturan pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah menentukan banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Guru Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masingmasing dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pemberian Uang Makan bagi Guru-guru Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Uang Makan Bagi Guru-guru Aparatur Sipil Negara berupa Pemberian, Pembayaran, Prosedur dan Tata Cara Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2021
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian berupa subjek dan objek, pengamanan uang, surat berharga dan/atau barang, penyelesaian kerugian daerah, informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, kedaluwarsa serta penghapusan dan penghentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
61
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2021
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG ADAT DAN KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2021/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KEPADA SETIAP KAMPUNG ADAT DAN KAMPUNG DI KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang pengalokasian alokasi dana kampung, pembagian dan penempatan alokasi dana kampung, mekanisme penyaluran dan pencairan serta pelaporan, pengawasan dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal Di Kabupaten Jayapura
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu mengintegrasikan seluruh rangkaian proses pembangunan daerah pada segala sektor berlandaskan pada arah pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pembangunan kampung;
bahwa untuk mengintegrasikan nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan, pengalaman dan praktik kearifan tradisional yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Jayapura, perlu kebijakan Peraturan Bupati;
bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada prinsip kelestarian dan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis Komunal
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2021
PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2021/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBAYARAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur, untuk kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan terdapat pengeluaran belanja;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetepan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Bupati dapat melaksanakan pengeluaran hanya untuk belanja yang bersifat tetap diantaranya belanja pegawai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembayaran Gaji ASN Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020; Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.248.442.062.288,00 (Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), Anggaran pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp. 153.535.700.207,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah). Anggaran pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 98.280.616.337,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Anggaran pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.1.094.906.362.081,00 (Satu Trilyun Sembilan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah). Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.466.635.349.288,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Enam Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Anggaran pembiayaan direncanakan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.272.943.287.000 (dua ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Pelaksanaa penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaransatuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
