Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2020.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penganggaran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Bab III Transfer Dana ke Gampong; Bab IV Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Gampong; Bab V Pemotongan, Penundaan, Penghentian, dan/atau Pembayaran Kembali Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Gampong; Bab VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29 Tahun 2020.
Peraturan bupati ini terdiri atas 3 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
6 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk percepatan penyediaan rumah bagi masyarkat berpengahsilan rendah berdasarkan Psal 13 huruf g, Pasal 14 huruf I, Pasal 15 huruf n, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur petunjuk pelaksnaan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Aceh Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2016; PP Nomor 64 Tahun 2016; Permen Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008; Permen PU dan PR Nomor 2/PRT/M/2016 Tahun 2016; Permenkes Nomor 1077/MENKES/PER/VI/2011; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 13 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembangunan Rumah Layak Huni, BAB III Persyaratan Penerima Manfaat, BAB IV Peran Serta Masyarakat, BAB V Pembiayaan, BAB VI Ketentuan Lain-lain, BAB VII Ketentaun Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
6 halaman; Lampiran 13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2020
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 terdapat perubahan Besaran Alokasi Dana Gampong dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Gampong sehingga perlu dilakukan perbaikan dan perubahan;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2019; Perpu Nomor 1 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12Tahun 2019; Perpres Nomor 54 Tahun 2020; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44Tahun 2016; Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019; Permenkeu Nomor 35/PMK/07/2020; Permenkeu Nomor 101/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 tahun 2010; Perbub Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019; Perbub Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 2. Pasal 5A, Pasal 5b, Pasal 8, Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 38 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedoman pembentukan dewan pengawas dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedoman pembentukan dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi. Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sehingga terjadi perubahan beberapa nomenklatur dan pembidangan tugas dan koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan perangkat Daerah dan instansi vertical dalam Kabupaten Aceh Barat, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, perlu diubah;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 12Tahun 2019; Permenkes Nomor 10 Tahun 2014; Permenkeu Nomor 95/PMK.05/2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 56 Tahun 2019; Perbub Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 6. Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Barat Di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Periode 2019-2024
ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur tata cara dan penentuan bantuan keuangan kepada partai politik local tingkat Kabupaten Aceh Barat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Barat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Periode 2019-2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 20 Tahun 2007; PP No 5 Tahun 2009; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 36 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016; Perbup No 25 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberian Bantuan Keuangan; BAB III Penghitungan Jumlah Bantuan Keuangan; BAB IV Tata Cara Pengajuan Bantuan; BAB V Verifikasi Kelnegkapan Administrasi; BAB VI Penyerahan Bantuan Keuangan; BAB VII Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah perlu berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 72 Tahun 2012; Perpres No 32 Tahun 2014; Perpres No 82 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkes No 69 Tahun 2013; Permenkes No 28 Tahun 2014; Permenkes No 21 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prinsip Penyelenggaraan; BAB III Mekanisme Pengelolaan Dana; BAB IV Rincian Penggunaan Dana; BAB V Pertanggungjawaban; BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 19.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2008; PP No 21 Tahun 2008; Perpres No 17 Tahun 2020; Perpres No 82 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2005; Permendagri No 20 Tahun 2020; Kepres No 12 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Pelaksanaan; BAB IV Monitoring dan Evaluasi; BAB V Sanksi; BAB VI Sosialisasi dan Partisipasi; BAB VII Pendanaan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 Bagi Masyarakat Menengah Kebawah Di Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
- Bahwa dengan merebaknya Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia sangat berdampak pada pendapatan masyarakat kalangan menengah kebawah yang berimbas pada berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan penetapan pembatasan sosial berskala besar;
- Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Gubernur Aceh nomor : 465/5676 tanggal 2 April 2020 Perihal Pendataan Masyarakat Terdampak Wabah perlu menetapkan Data Keluarga Penerima Bantuan terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Dampak Covid 19 Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah Di Kabupaten Aceh Barat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2018; Kepres Nomor 7 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 13 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Pengelolaan dan Pengorganisasian; BAB IV Kriterian Bantuan; BAB V Kriterian Penerima Bantuan; BAB VI Mekanisme Pelaksanaan Bantuan; BAB VII Pengawasan, Pelaporan dan Pengaduan; BAB VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkup Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkup Kabupaten Aceh Barat, perlu di lakukan Penyempurnaan.
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkup Kabupaten Aceh Barat, perlu di lakukan Penyempurnaan.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 6, Psal 7, Pasal 23A, pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 28 Tahun 2011
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2020
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
