Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (5), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenCilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Izin Penanaman Modal
Bab III Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Bab IV Tata Cara Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 110 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa,
maka Pejabat untuk penagihan pajak daerah yang ditunjuk
Kepala Daerah berwenang menerbitkan Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis; bahwa dalam rangka penerbitan Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, diperlukan pengaturan mekanisme penerbitan
surat teguran dan surat peringatan pajak daerah di Kabupaten
Cilacap yang disesuaikan terhadap perkembangan peraturan
perundang-undangan serta guna penyederhanaan regulasi di
bidang perpajakan daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 270 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Teguran dan Surat Peringatan Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 270 Tahun 2018 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Teguran dan Surat
Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu dicabut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Mekanisme Penerbitan Surat Teguran dan Surat
Peringatan Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Penerbitan Surat Teguran, Mekanisme Penerbitan Surat Peringatan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 270 Tahun 2018 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2022
PERBUP Kab. Cilacap No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 277 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di
Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah di Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman
dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran,
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan
Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun
2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan,
Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; bahwa dalam rangka penyederhanan dan penataan regulasi
terkait mekanisme keberatan, pengurangan, angsuran,
penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan
Pajak Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 277
Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan,
Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
171 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan
Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan
Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah,
perlu dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Mekanisme Keberatan, Pengurangan,
Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
Ketetapan Pajak Daerah;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Penertiban Ketetapan, Pembayaran Pajak Daerah, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pengajuan Keberatan dan Banding, Pengajuan Pengurangan, Pengajuan Penghapusan Sanksi Administratif, Pengajuan Pembatalan Ketetapan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 dicabut.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa, Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa; bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih efektif, efisien, dan transparan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Kedudukan ULP
Bab V Keanggotaan ULP
Bab VI Ruang Lingkup Tugas ULP
Bab VII Tugas dan Kewenangan ULP
Bab VIII Susunan Organisasi
Bab IX Tugas dan Kewenangan Perangkat Organisasi ULP
Bab X Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat ULP
Bab XI Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh ULP
Bab XII Tata Kerja
Bab XIII pembiayaan
Bab XIV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 112 Tahun 2017
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
SEKRETARIAT DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANIASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 112, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organiasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap; bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas
agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap perlu
ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 7, Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 9, Pasal 19, huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 20, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, huruf h Pasal 57, Pasal 67, huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 68, Pasal 69, penghapusan huruf q Pasal 81, huruf i Pasal 85, perubahan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, PAsal 91, penyisipan huruf d.1., d.2., dan d.3 huruf d dan huruf e Pasal 92, perubahan huruf e Pasal 96, penghapusan huruf j Pasal 101, perubahan Pasal 103, penyisipan huruf m dan huruf n Pasal 105 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 diubah.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 113 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStruktur OrganisasiKoperasi, UMKM
Status Peraturan
Mengubah :
eraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan , Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap
DINAS PERDAGANGAN , KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan , Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cilacap; bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas
agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan huruf j.1. Pasal 25 dan huruf j.1. Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 102 Tahun 2016 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 114 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air melalui penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Air, menyebutkan bahwa Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A untuk menguatkan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang organisasi, teknis, dan keuangan, untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/O.T.140/12/2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusianya sebagai penyelenggara irigasi partisipatif.
Dasar Hukum Dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas dan Sifat; Pembentuan; Tata Cara Pembentukan; Susunan Organisasi; Wewenang, Hak dan Kewajiban; Pemberdayaan; Wilayah Kerja; Hubungan Kerja; Sumber Dana; Partisipasi P3A. P3A yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan diarahkan untuk senantiasa mendapat dukungan anggota secara demokratis. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 114 Tahun 2017
Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan PublikStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 114, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.114
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap
Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cilacap; bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas
agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap perlu ditinjau
kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan huruf d, huruf e dan huruf g Pasal 32, huruf d dan huruf g Pasal 34, huruf d Pasal 36.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 97 Tahun 2016 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan bahwa
hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian; bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dipandang
perlu mengatur pelaksanaan hibah barang milik daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara hibah Barang Milik Daerah yang meliputi syarat BMD yang dapat dihibahkan, pihak yang menerima hibah, pelaksana hibah dan tata cara pelaksanaan hibah barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 115 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 32
ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu dan terdapatnya pendidikan khusus yang merupakan
pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan
dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka setiap peserta didik
yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak
mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan
tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Penyelenggaraan Sekolah Inklusif di Kabupaten
Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
