Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Magelang Tahun 2021 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Magelang Tahun 2021.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 tahun 2007; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2019; PMK No 206/PMK.07/2020.
Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/0011600 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pedoman BLT DBHCHT.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Penerima BLT DBHCHT terdiri dari:
a. buruh tani tembakau; dan
b. buruh pabrik rokok.
Besar dan jangka waktu BLT DBHCHT:
(1) BLT DBHCHT diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
(2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
(3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tinjumoyo dan Sekolah Dasar Negeri Kentengsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan serta Sekolah Dasar Negeri Tinjumoyo dan Sekolah Dasar Negeri Kentengsari Kecamatan Windusari terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tinjumoyo dan Sekolah Dasar Negeri Kentengsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggabungan SD Negeri yang diberi nama SD Negeri Tinjumoyo Kecamatan Windusari Kab Magelang;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 yang efisien dan efektif, perlu menyusun Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peratyran bupati ini mengatur tentang standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi, Tugas dan Wewenang BPD, Hak, Kewajiban dan Larangan BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pemberhentian Anggota BPD, serta Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tata Cara Musyawarah Pembentukan, Peresmian dan Pengambilan Sumpah/Janji Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 34 Seri E Nomor 29), Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Magelang Tahun 2020 No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang.
Dasar Hukum dari Peraturan bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 4 tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 Tahun 1991; PP no 21 Tahun 2008; PP No 16 tahun 2018; Perpres No 72 Tahun 2012; Permenkes No 45 Tahun 2014; Permenkes No 82 tahun 2014; Permenkes No HK 01.07/MENKES/413/2020; Perda Prov jateng No 11 tahun 2013; pergub Jateng No 35 tahun 2017; Pergub Jateng No 25 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Disiplin dna Penegakan hukum Protokol kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magelang.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. pelaksanaan;
b. sosialisasi dan partisipasi;
c. sanksi;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa kebijakan akuntasi sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah
diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah
yang baik untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di
Daerah sehingga perlu disesuaikan; bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan akutansi dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang
Kebijakan Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang
tidak dilanjutkan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Nomor 13 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15
tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 tentang Perjanjian
Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Nomor 17 tentang Properti Investasi,
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5 ayat (1), perubahan ketentuan Bab XI dalam lampiran, perubahan ketentuan Bab XVII dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2022 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang standardisasi indeks biaya perjalanan dinas pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magelang 2014-2019; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
Mengatur arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan yaitu :
a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tamu Dinas di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada tamu dinas yang berkunjung ke Daerah perlu melaksanakan pengaturan pengelolaan tamu dinas; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tamu Dinas di Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, waktu kunjungan, prosedur pelayanan, pengelolaan tamu dinas, kunjungan tamu dinas pada perangkat daerah, pelaporan, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Merapi Yang Bersumber Dari Bantuan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Daerah
menanggulangi bencana Gunung Merapi serta membantu dan
meringankan beban korban Bencana Gunung Merapi,
masyarakat telah memberikan bantuan, baik berupa barang, jasa
dan/ atau dana; bahwa agar penggunaan dana yang berasal dari bantuan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat
berdayaguna, berhasilguna dan dapat dipertanggungjawabkan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana
Penanggulangan Bencana Merapi yang Bersumber dari Bantuan
Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemerintah Daerah menerima partisipasi dari unsur masyarakat dalam penyediaan bantuan bagi korban Bencana Gunung Merapi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2010.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
