ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR - TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2015/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Berdasaarkan pasal 114 Ayat 3 peraturan dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang berbunyi keputusan pimpinan DPRD sebagaiman di maksud pada ayat 2 di jadikan dasar penetapan peraturan Daerah dan peraturan Bupati tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 28 Tahun 1959;Uu No 28 Tahun 1999;Uu No 17 Tahun 2003;Uu No 1 tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;Uu No 25 tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 tahun 2009;Uu No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali di ubah terakhir dengan UU No 23 tahun 2014;PP No 20 tahun 2001;PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah bebrapa kali di ubah terakhir dengan PP No 37 tahun 2006;PP No 23 Tahun 2005;PP No 24 Tahun 2005;PP No 54 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005;PP No 57 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005;PP No 65 Tahun 2005;PP No 8 tahun 2006;Pp No 38 Tahun 2007;PP No 37 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaiman telah di ubah beberapa kali terakhir dengan permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 32 Tahun 2011;Permendagri No 52 Tahun 2015;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 4 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
sehubungan dengan perkembangan kebijakan pemerintah menyebabkan timbulnya perubahan asumsi terhadap kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran belanja antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam TA 2015 maka perlu dilakukan perubahan APBD TA 2015
UU No. 28 TAhun 1959; UU No. 28 TAhun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 TAhun 2011; Permendagri 37 TAhun 2014
Peraturan ini memuat besaran perubahan APBD beserta rincian objek pendapatan dan objek belanja
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 2 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 , kepala daerah mengajukan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah TA berakhir
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 TAhun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Np. 28 Tahun 2009; UU No. 12 TAhun 2011; UU No. 23 TAhun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 TAhun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 TAhun 2005; PP No. 65 TAhun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 TAhun 2010; Permendagri No. 13 TAhun 2006; Permendagri No. 27 Tahun 2014; Perda KAb. OKI No. 22 TAhun 2006; Perda Kab OKI No. 3 TAhun 2014; Perda Kab. OKI No. 8 TAhun 2014
Peraturan ini memuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksaan APBD yang meliputi LRA, neraca, LAK, dan CaLK
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 8 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 114 ayat (3) Permendagri No.13 Tahun 2006 dijadikan Dasar Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD. Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan dalam Kebijaksanaan Umum APBD serta prioritas dalam Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1985 sebagaiman telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; PP No.20 tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.37 Tahun 2006; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.32 Tahun 2011; Permendagri No.37 Tahun 2014.
Dalam PERDA ini diatur mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2015.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
dalam rangka pengelolaan PDAM Kab. OKI secara profesional, berdayaguna dan berhasil, perlu penataan organisasi dan tata kerja PDAM Kab. OKI yang maju, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya
Pasal 18 ayat 6 UUD, UU No. 28 Tahun 1959; UU No, 5 Tahun 1962; UU No, 32 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 2 Tahun 2007
Peraturan ini memuat antara lain pendirian PDAM; nama, temoat kedudukan, tujuan dan lapangan usaha; tugas pokok dan fungsi; susunan organisasi; modal dasar PDAM; dewan pengawas; direktur; penetapan pengguna laba serta pemberian jasa produksi; pemeriksaan; kepegawaian; tunjangan lainnya
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014.
-
-
39 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, KKepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 TAhun 1985; UU No. 21 TAhun 1997; UU No. 28 TAhun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 TAhun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001;PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 TAhun 2005; PP No. 55 TAhun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Peremndagri No. 27 Tahun 2013
Peraturan ini memuat besaran APBD TA 2013 yang meliputi Pendapatan daerahm belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 8 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
setia orang berhak memperoleh pelayana kesehatan dan berhak atas jaminan kesehatan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memmenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur; untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 TAhun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007
Peraturan ini memuat antara lain maksud dan tujuan Jamkesda; asas dan prinsip jamkesda; kepesertaan dan iuran jamkesda; manfaat dan lingkup jaminan; pemberi pelayanan kesehatan; pengelolaan dana jaminan kesehatan daerah; penyelenggara jaminan kesehatan daerah; dewan jaminan kesehatan daerah;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 7 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
keberadaan pasar tradisional yang ada di wilayah Kab. OKI harus dilindungi keberadaannya untuk menjaga segmen pasar sebagai temoat melakukan aktivitas berdagang sehari-hari; untuk melindungi dan menjada keberadaan pasar tradisional dapat berdampingan dengan pasar modern agar kebebasan berusaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat terjamin
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 TAhun 2004; UU No. 33 TAhun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; Kepres No. 112 Tahun 2007; Kepmen Perdagangan No. 53 Tahun 2008
Peraturan ini memuat tata cara dan iklim perdagangan; regulasi kegiatan perdagangan; batasan persaingan dan perlindungan usaha; klasifikasi dan kriteria perdagangan; lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan; izin usaha perdagangan; pembinaan dan pengawasan; kemitraan antara pedagang pasar tradisional dan toko modern; pemasokan barang kepada toko modern; tenaga kerja; waktu pelayanan; hak, kewajiban dan larangan; penydikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
Peraturan Bupati
22 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 6 Tahun 2013
-BANTUAN - HUKUM CUMA-CUMA - MASYARAKAT - MISKIN -
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
dengan telah ditetapkan pasal 19 ayat ( 2 ) UU No. 16 tahun 2011, maka dipandang perlu ditetapkan Perda Bantuan Hukum Cuma-Cuma Untuk Masyarakat Miskin.
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2004: UU No 16 tahun 2011:
Materi pokok dalam peraturan ini adalah: Ruang lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum, Hak dan Kewajiban Pemerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 5 Tahun 2013
-PENDIRIAN - PERUSAHAAN - BENDE SEGUGUK- DAERAH TINGKAT II -
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Pendirian Perusahaan Bende Seguguk Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering ILir
ABSTRAK:
Untuk penguatan dan efisiensi persahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu restrukturisasi Dewan Direksi yang diatur dan ditetapkan dalam Pertaturan Daerah .
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 28 tahun 1959; UU No: UU No 5 tahun 1962; UU No 32 tahun 2004; Perda Tingkat II No 10 tahun 1979;
materi pokok dalam Peraturan ini adalah : Nama, obyek, subjek, pengangkatan direksi, penghentian Direksi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
