PENUNJUKAN - KEPALA DINAS - PENGELOLAAN - KEUANGAN - ASET - DAERAH - KABUPATEN MERANGIN - SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH - KABUPATEN MERANGIN - TA 2009
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 555,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MERANGIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN MERANGIN TA 2009
ABSTRAK:
Untuk membantu Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009 dan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), perlu menunjuk Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah dibah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 19999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2003; Perda No. 6 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2003; Perda No. 18 Tahun 2008; Perda No. 19 Tahun 2008; Perda No. 20 Tahun 2008; Perda No. 21 Tahun 2008; Perda No. 22 Tahun 2008.
Perbup ini mengatur tentang PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MERANGIN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN MERANGIN TA 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2015
HARI KERJA - JAM KERJA - TATA TERTIB - TINDAKAN ADMINISTRATIF - PNS - PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2015/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KETENTUAN HARI KERJA, JAM KERJA, TATA TERTIB DAN TINDAKAN
ADMINISTRATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ABSTRAK:
Dalam rangka pembinaan dan peningkatkan disiplin bagi PNS Pemerintah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas, serta meningkatkan motifasi kerja, jam kerja, tata tertib dan tindakan adrninistratif perlu pengaturan tentang hari kerja, jam kerja, tata tertib dan tindakan administratif.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 1969; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 34 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 25 Tahun 2013; Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010; Perda No. 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2014; Perda No. 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2014; Perda No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2014.
Perbup ini mengatur mengenai Hari Kerja, Jam Kerja Tata Tertib dan Tindakan Administratif pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Merangin, meliputi: Hari Kerja dan Jam Kerja; Ketentuan Pakaian Dinas; Tata Tertib Sanksi Administratif; Sanksi Administratif; dan Wewenang Menjatuhkan Hukuman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2015.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Merangin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ketentuan Hari Kerja Jam Kerja, Tata Tertib dan Tindakan Administrasi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Merangin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 9 Tahun 2011
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
Pengaturan pajak daerah dalam berbagai peraturan daerah semenjak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Permendagri No. 170 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 170 Tahun 1997; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; Permenkeu No. 148/PMK.07/2010.
Perda ini mengatur mengenai Pajak Daerah, meliputi: jenis, objek dan subjek, dasar pengenaan serta tarif pajak ; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
Pada saat Perda ini mulai berlaku:
1. Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;
2. Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan/Tontonan;
3. Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;
4. Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
5. Perda No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
6. Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat perda ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Perda mengenai berbagai jenis Pajak Daerah, sepanjang tidak bertentangan peraturan ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang.
Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
35 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menengah, serta dan Tata Rencana Cara Pembangunan Perubahan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tentang Rencana perlu Kerja menetapkan Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 2 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2023; PP No 56 Tahun 2005; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2021; Perpres No 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 18 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permendagri No 59 Tahun 2021; Perda Provinsi Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2016; Perda Provinsi Jambi No 11 Tahun 2021; Perda Merangin No 3 Tahun 2008; Perda Merangin No 4 Tahun 2014; Perda Merangin No 10 Tahun 2016; Perbup Merangin No 4 Tahun 2023.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024. Diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Penyusunan RKPD, Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani
Bangko;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 17 Tahun 2023; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; Permenkeu No 76 Tahun 2008; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 Tahun 2021; Perbup Merangin No 49 Tahun 2014; Perbup Merangin No 57 Tahun 2014; Perbup Meragin No 32 Tahun 2021.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip, Etika dan Kebijakan, Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Penyedia, Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Merangin Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia perlu penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin Tentang Perubahan Tentang Atas Peraturan Bupati Mcrangin Nomor 91 Tahun 2022 Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Merangin;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 28 Tahun 2004; PP No 33 Tahun 2012; Perpres No 42 Tahun 2013; Permenkes No 2269 Tahun 2011; Permenkes No 75 Tahun 2013; Permenkes No 23 Tahun 2014; Permenkes No 25 Tahun 2014; Permenkes No 41 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021; Perda No 10 Tahun 2016; Perda Merangin No 3 Tahun 2019; Perbup No 91 Tahun 2022.
Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubaahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
b. bahwa PPPK merupakan menjadi objek zakat pekerja profesi atau maka pengaturan profesi perlu yang adanya teknis yang mengatur PPPK sebagai objek zakat profesi, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah;
c. bahwa berdasarkan dimaksud pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Peraturan tentang Bupati Merangin tentang Perubahan Atas Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 14 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Merangin No 4 Tahun 2015.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
