Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 9 Tahun 2011

PAJAK DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur mengenai Pajak Daerah, meliputi: jenis, objek dan subjek, dasar pengenaan serta tarif pajak ; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Merangin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Bangko

Tanggal Penetapan

08 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2011

Tanggal Berlaku

13 Juni 2011

Sumber

LD.2011/NO.9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Merangin

Bidang

Halaman ini telah diakses 1115 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Kab.-Merangin-No.09-Th-2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Merangin No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; Pengaturan pajak daerah dalam berbagai peraturan daerah semenjak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti. UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Permendagri No. 170 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 170 Tahun 1997; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; Permenkeu No. 148/PMK.07/2010. Perda ini mengatur mengenai Pajak Daerah, meliputi: jenis, objek dan subjek, dasar pengenaan serta tarif pajak ; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011. Pada saat Perda ini mulai berlaku: 1. Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame; 2. Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan/Tontonan; 3. Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan; 4. Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C; 5. Perda No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran; 6. Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat perda ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Perda mengenai berbagai jenis Pajak Daerah, sepanjang tidak bertentangan peraturan ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang. Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. 35 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521