Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito Utara.
ABSTRAK:
Pendidikan Antikorupsi di Seluruh Jenjang Pendidikan Merupakan Hal Yang Sangat Penting Untuk Mengembangkan Potensi Peserta Didik yang Berkarakter Moral Antikorupsi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2021.
10 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 11 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat berkaitan dengan kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam peredaran dan perdagangannya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian;
b.bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008
KETENTUAN UMUM ; MAKSUD DAN TUJUAN ; KLASIFIKASI DAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL ; PENJUALAN, PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PELAPORAN MINUMAN BERALKOHOL; PERIZINAN; LARANGAN; PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN; PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA ; KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015.
Peraturan Bupati.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
ahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nornor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019. dengan berlakunya
Peraturan
Presiden
Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 6). diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 6). diubah
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 Tahun 2017. Berkenaan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.
UU No 27 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2004; PP No 50 Tahun 2005; PP No 8 Thn 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Provinsi Kalteng No 1 Tahun 2017; Perda Kab Barito Utara No 8 Tahun 2014; Perda Kab Barito Utara No 9 tahun 2014; Perda Kab Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; perda Kab Barito Utara No 8 Tahun 2017; Perbup Barito Utara No 75 Tahun 2017; Perbup Barito Utara No 44 Tahun 2017; Perbup Barito Utara No 38 tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 44) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 44 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 44) diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 48 Tahun 2016
CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipadang perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016;
Pasal 12
peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam berita daerah kabupaten barito utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta dengan memperhatikan perkembangan perekonomian maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Objek pajak hiburan; Tarif pajak hiburan; Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan; Dasar pengenaan pajak air tanah; Tarif pengenaan pajak sarang burung walet.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 pada ayat (3) perturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 bahwa mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah, untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ANGGARAN KAS;
BAB II
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial ;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi;
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. Pendaftaran peserta;
c. Penganggaran dan pembayaran iuran;
d. Koordinasi; dan
e. Sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014
ABSTRAK:
a. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara Tahun 2014;
b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013
Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara berupa Barang Milik Daerah sebesar Rp. 1.126.539.025 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada PDAM sebesar 29.872.136.823,76 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen)
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2013
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
21
ayat (1)
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ten tang
Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Daftar Kewcnangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupalen Barito Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Perncrintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupali ini adalah :
a. kewenangan desa bcrdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala dcsa;
c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kewenangan desa;
e. pendanaan;
f. pungutan desa;
g. ketentuan peralihan; dan
h. ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
