Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 374 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM pada Tahun 2014

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NO 6 TAHUN 2013 Pen... pada Tahun 2014.pdf

PENAMBAHAN-PENYERTAAN MODAL-PEMERINTAH- KABUPATEN- BARITO- UTARA-PADA- PDAM- TAHUN -2014

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PDAM pada Tahun 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2013 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PDAM sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah). Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 23.745.597.798,76 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen). Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 28.745.597.798,76 (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah koma Tujuh Puluh Enam sen). Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2013
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada PDAM

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NO 5 TAHUN 2013 Per... Modal pada PDAM.pdf

PENYERTAAN-MODAL-DAERAH-PDAM-BARITO UTARA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada PDAM

ABSTRAK:

a. bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara maka dipandang perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Utara, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 8 Tahun 1990 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 26 Tahun 2012
Penyertaan modal berupa Barang Milik Daerah Daerah sebesar Rp.23.745.597.758,76 (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Tujuh Puluh Enam Sen).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2009
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 4 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan APBD Tahun 2013

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2013 Per... ABPD TAhun 2013.pdf

PERUBAHAN-APBD-2013

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD,2013/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD Tahun 2013

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/809/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2012
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 669.068.845.740,00 Bertambah sejumlah Rp. 146.270.763.178,15 sehingga menjadi Rp. 815.339.608.918,15 Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2013.
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERDA NO 2 TAHUN 2013 ten...ten Barito Utara.pdf

PETERNAKAN-KESEHATAN-HEWAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan Di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

a.bahwa kebijakan otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten untuk mengelola urusan rumah tangga Daerah sendiri, yang salah satunya adalah penyelenggaraan urusan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah; b. bahwa hewan sebagai salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi penting dalam mendukung usaha penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya, untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah; c. bahwa sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat dan halal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah, perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Utara Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupatan Utara Nomor 2 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008;
ASAS DAN TUJUAN SUMBER DAYA PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN HEWAN PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DIBIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PIDANA PENYIDIKAN KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2013.
Peraturan Bupati
29

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2013

Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2013 ten...ten Barito Utara.pdf

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PASAR MODERN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KALI LIMA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk menunjang perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, dan usaha perdagangan informal di Kabupaten Barito Utara, keberadaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, perlu adanya kebijakan pengaturan Pasar dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Barito Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR, PENGELOLAAN PASAR, PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA, PERIZINAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, HAK PEDAGANG, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Dan Kecamatan Lahei Barat

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Perda No. 4 Tahun 2012.pdf

PEMBENTUKAN KECAMATAN TEWEH BARU KECAMATAN TEWEH SELATAN DAN KECAMATAN LAHEI BARAT

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Dan Kecamatan Lahei Barat

ABSTRAK:

Dengan semakin pesatnya pembangunan disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di beberapa wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Barito Utara, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan baru dalam wilayah Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Lahei; Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
PEMBENTUKAN KECAMATAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2012.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda No. 2 Tahun 2012.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu melakukan penataan kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara; Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011.
PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN; ORGANISASI; ESELON; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN OPERASIONAL; KERJA SAMA DAN KOORDINASI; PEMBINAAN DAN PELAPORAN.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2012.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Tugas dan Uraian Tugas secara rinci
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 1 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda No. 1 Tahun 2012.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara

ABSTRAK:

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah setelah 1 (satu) Tahun berlakunya Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, terdapat kekurang sinkronan beban kerja antar bidang dan seksi, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan analisis beban kerja dan analisis jabatan pada kelembagaan dinas dan badan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2012.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Keberlangsungan Politeknik Muara Teweh

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda 7 tahun 2008.pdf

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Keberlangsungan Politeknik Muara Teweh

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Daerah telah menjalin kerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi dengan nama Politeknik Muara Teweh; Bahwa untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan Politeknik Muara Teweh, dalam penyediaan sarana dan prasarana perlu adanya jaminan dana penunjang dari Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN; BAB III DUKUNGAN; BAB IV PEMBIAYAAN; BAB V ASSET; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2006

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perda 4 tahun 2006.pdf

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah ; Bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/KEP/M.KUKM/X/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2004
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI; BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATA CARA PENGESAHANNYA; BAB IV PENGUMUMAN PENGESAHAN; BAB V BIAYA ADMINISTRASI; BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2006.
10 Halaman

First
Previous
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT