PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelayanan
perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha,
diperlukan penyesuaian seluruh sumberdaya,
sarana dan prasarana, serta penataan regulasi
sehingga pelayanan Perizinan Berusaha dan
Perizinan Non berusaha dapat beijalan
sebagaimana mestinya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan
Kemudahan Perizinan Berusaha dan Perizinan
Non berusaha
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 6 Tahun 2021; PP NO 22 Tahun 2021; PERPRES NO 97 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021;Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; PERDA NO 8 Tahun 2016; PERBUP NO 9 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non berusaha
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2024
MATA PELAJARAN BAHASA DAN AKSARA LAMPUNG SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB PADA JENJANG SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERTAMA/SEDERAJAT
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Mata Pelajaran Bahasa Dan Aksara Lampung Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menegah Pertama/Sederajat
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan
sesuai amanat dalam Peraturan Gubemur Lampung Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan, Pelestarian
Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Mata
Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung Sebagai Muatan Lokal
Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Pertama/Sederajat
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 17 Tahun 2010; PP NO 57 Tahun 2021; PEMNDIKBUD NO 67 Tahun 2013; PERMENDIKBUD NO 68 Tahun 2013; PERMENDIKBUD NO 70 Tahun 2013; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERDA NO 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Mata Pelajaran Bahasa Dan Aksara Lampung Sebagai Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar Dan Menegah Pertama/Sederajat
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2024
Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 1999; UU NO 23 Tahun 2014; PERPRES NO 114 Tahun 2021; PERMENDAGRI NO 79 Tahun 2022; PERDA NO 1 Tahun 2018; PERDA NO 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata cara penggunaan kartu kredit pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 43 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015; PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 18 Tahun 2018; PERMENKEU 199/PMK.07/2017; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERMENKEU NO 146 Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022; PERDA NO 8 Tahun 2015; PERDA NO 3 Tahun 2022; PERDA NO 6 Tahun 2023; PERBUP NO 11 Tahun 2016; PERBUP NO 35 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA PEKON KEPADA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 2 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015; PERMENDAGRI NO 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; PERMENKEU 199/PMK.07/2017; PERMENDAGRI NO 18 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022; PERMENKEU NO 146 Tahun 2023; PERDA NO 8 Tahun 2015; PERDA NO 3 Tahun 2022; PERDA NO 6 Tahun 2023; PERBUP NO 11 Tahun 2016; PERBUP NO 35 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
Lampiran File: 18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2024
PERBUP Kab. Tanggamus No. 12 Tahun 2023 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
KNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 14 Tahun 2024; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERDA NO 6 Tahun 2023; PERBUP NO 35 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Lampiran File: 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 720)
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengem Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap komponen biaya peijalanan dinas dalam negeri dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaannya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 15 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 24 Tahun 2004; PP NO 12 Tahun 2019; PP NO 71 Tahun 2010; PERPRES NO 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENKEU NO 113/PMK.05/2012; PERMENKEU NO 32/PMK.02/2018; PERDA NO 9 Tahun 2020; PERBUP NO 68 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
Lampiran File: 28 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2024
SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon.
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan di Pekon, perlu mengatur tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PP NO 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; PERBUP NO 21 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Pekon.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Lampiran File: 22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 6 Tahun 2014; UU N 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; Peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah NO 12 Tahun 2019; PERBUP NO 24 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Lampiran File: 32 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 33 Tahun 2023
PERBUP Kab. Tanggamus No. 17 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa setiap
Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan
dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan
setelah menjabat; Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 17 Tahun
2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanggamus Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019, perlu
disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan
pemerintahan saat ini agar dapat terlaksana dengan
lebih efisien dan efektif.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 28 Tahun 1999; UU NO 30 Tahun 2002; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 11 Tahun 2017; PP NO 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; PERDA NO 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
Lampiran File: 8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
