Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 177 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2016

HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN, JASABOGA DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

Kesehatan

Download :
PERDA NO. 10 TTG DAM.pdf

Abstrak

HIGIENE SANITASI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN, JASABOGA DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

ABSTRAK:

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, oleh karena itu masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi yang dikelola oleh Depot Air Minum, rumah makan, restoran, jasa boga dan industri rumah tangga pangan; seiring dengan pertumbuhan kuantitas pelaku usaha makanan dan minuman, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, Rumah Makan, Restoran,Jasa Boga dan Industri Rumah Tangga Pangan.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamana 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
MENGATUR TENTANG HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM, RUMAH MAKAN, RESTORAN, JASABOGA DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
54 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2012

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 1982 , NOMOR 2 TAHUN 1986, NOMOR 1 TAHUN 1990, NOMOR 13 TAHUN 1991, NOMOR 5 TAHUN 1994, NOMOR 2 TAHUN 1995, NOMOR 3 TAHUN 1995, NOMOR 6 TAHUN 2000, NOMOR 8 TAHUN 2000, NOMOR 9 TAHUN 2000 , NOMOR 10 TAHUN 2000, NOMOR 11 TAHUN 2000 , NOMOR 12 TAHUN 2000 , NOMOR 13 TAHUN 2000, NOMOR 14 TAHUN 2000, NOMOR 15 TAHUN 2000, NOMOR 32 TAHUN 2001, NOMOR 33 TAHUN 2001, NOMOR 35 TAHUN 2001, NOMOR 41 TAHUN 2001, NOMOR 10 TAHUN 2002, NOMOR 2 TAHUN 2006, NOMOR 4 TAHUN 2006.

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA NO. 10 TTG Pencabutan.pdf

Abstrak

pencabutan peraturan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/NO

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 1982 , NOMOR 2 TAHUN 1986, NOMOR 1 TAHUN 1990, NOMOR 13 TAHUN 1991, NOMOR 5 TAHUN 1994, NOMOR 2 TAHUN 1995, NOMOR 3 TAHUN 1995, NOMOR 6 TAHUN 2000, NOMOR 8 TAHUN 2000, NOMOR 9 TAHUN 2000 , NOMOR 10 TAHUN 2000, NOMOR 11 TAHUN 2000 , NOMOR 12 TAHUN 2000 , NOMOR 13 TAHUN 2000, NOMOR 14 TAHUN 2000, NOMOR 15 TAHUN 2000, NOMOR 32 TAHUN 2001, NOMOR 33 TAHUN 2001, NOMOR 35 TAHUN 2001, NOMOR 41 TAHUN 2001, NOMOR 10 TAHUN 2002, NOMOR 2 TAHUN 2006, NOMOR 4 TAHUN 2006.

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa Perda Retribusi dan Perda Pajak yang berlaku di Kabupaten Wajo sudah tidak terdapat / tidak diatur lagi dalam Undang-Undang tersebut, sehingga perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi; amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis pajak di maksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 1982, Nomor 2 Tahun 1986, Nomor 1 Tahun 1990, Nomor 13 Tahun 1991, Nomor 5 Tahun 1994, Nomor 2 Tahun 1995, Nomor 3 Tahun 1995, Nomor 6 Tahun 2000, Nomor 8 Tahun 2000, Nomor 9 Tahun 2000, Nomor 10 Tahun 2000, Nomor 15 Tahun 2000, Nomor 11 Tahun 2000, Nomor 12 Tahun 2000, Nomor 13 Tahun 2000, Nomor 14 Tahun 2000, Nomor 32 Tahun 2001, Nomor 33 Tahun 2001, Nomor 35 Tahun 2001, Nomor 41 Tahun 2001, Nomor 10 Tahun 2002, Nomor 2 Tahun 2006, Nomor 4 Tahun 2006.
Dasar Hukum: 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah.
MENGATUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 1982 , NOMOR 2 TAHUN 1986, NOMOR 1 TAHUN 1990, NOMOR 13 TAHUN 1991, NOMOR 5 TAHUN 1994, NOMOR 2 TAHUN 1995, NOMOR 3 TAHUN 1995, NOMOR 6 TAHUN 2000, NOMOR 8 TAHUN 2000, NOMOR 9 TAHUN 2000 , NOMOR 10 TAHUN 2000, NOMOR 11 TAHUN 2000 , NOMOR 12 TAHUN 2000 , NOMOR 13 TAHUN 2000, NOMOR 14 TAHUN 2000, NOMOR 15 TAHUN 2000, NOMOR 32 TAHUN 2001, NOMOR 33 TAHUN 2001, NOMOR 35 TAHUN 2001, NOMOR 41 TAHUN 2001, NOMOR 10 TAHUN 2002, NOMOR 2 TAHUN 2006, NOMOR 4 TAHUN 2006.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2012.
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 1982 , NOMOR 2 TAHUN 1986, NOMOR 1 TAHUN 1990, NOMOR 13 TAHUN 1991, NOMOR 5 TAHUN 1994, NOMOR 2 TAHUN 1995, NOMOR 3 TAHUN 1995, NOMOR 6 TAHUN 2000, NOMOR 8 TAHUN 2000, NOMOR 9 TAHUN 2000 , NOMOR 10 TAHUN 2000, NOMOR 11 TAHUN 2000 , NOMOR 12 TAHUN 2000 , NOMOR 13 TAHUN 2000, NOMOR 14 TAHUN 2000, NOMOR 15 TAHUN 2000, NOMOR 32 TAHUN 2001, NOMOR 33 TAHUN 2001, NOMOR 35 TAHUN 2001, NOMOR 41 TAHUN 2001, NOMOR 10 TAHUN 2002, NOMOR 2 TAHUN 2006, NOMOR 4 TAHUN 2006.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 10 Tahun 2008

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Wajo TA 2008.pdf

Abstrak

ERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kcbijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 3 12 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 (Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 1 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 1 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor4421); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 1 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4 J, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 11 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38); 16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 20. Peraturan Pemerintah Nomor '54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 21. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 23. Peraruran Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 25. Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4585);
2. Belanja a. Semula b. Bertambah/Iberkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 614.752.970.121,00 Rp. 84.054.216.496,00 Rp.698.807.186.617,00 v 3. Pembiayaan a. Pencrimaan I) Semula Surplus/(Defisit) seteiah Perubahan Rp. 132.811.488.012,00 Rp.(I 81.994.049.624,42) 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran Rp.189.261.124.496,42 •· I ) Semula 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. Rp. 4.172.183.035,00 3.094.891.837.,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan J umlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pernbiayaan auggaran setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 • Rp.181.. 994.049.624,42 Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah I ) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 24.313.750.000,00 10.624.091.591,58 J urnlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan Rp. 34.937.841.591,58 I) Semula Rp. 453.932.631.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.503.482.357,00 Jurnlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.459.436.114.253,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I ) Sernula Rp. 7.867.283.248,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.571.897.900,00 Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 22.439.181.148,00 (2) Pendapatan as! i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah I ) Sernula 1) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 3.269.372. 900,00 25.000.000,00 .1 umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.294.372.900,00 b. Retribusi daerah l) Semula Rp. 7.901.277.100,00 2) Bertam bah/(berkurang) Rp. 49.754.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 7.951.031. l 00,00 !). Semula Rp. 5.200.000.000,00 2) Bertarn bah/(berkurang) Rp. 623 .686.000,00 Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan cl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 5.823.686.000,00 I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 7.943.100.000,00 9.925.6.51.591,58 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 17.868.751.591,58 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak l) Semula Rp. 62.213.632.896,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5 .503 .482.357 ,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 67.717.115.253,00 b. Dana alokasi umum l) Semula Rp. 336.187.999.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 J umlah dana alokasi urnum setelah perubahan Rp.336.187.999.000,00 c. Dana alokasi khusus l) Semula Rp. 55.531.000.000,00 2) Bertambah/iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 55.531.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah l) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 b. Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Dana Darurat Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 Rp. 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula Rp. 6.075.062.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 6.075.062.000,00 d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.751.540.000,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 2. 751.540.000,00 e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya 1) Semula Rp. 1.601.221.248,00 2) Bertambah/rberkurang) Rp. 11.820.357.900,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pernerintah Rp. 13.421.579.148,00 Daerah Iainnya setelah perubahan f. Sumbangan dari Organisasi/Lernbaga tertentu/Peorangan atau pihak ketiga l ) Sernula 2) 13ertambah/(berkurang) Rp. Rp. 191.000.000,00 0,00 Jurnlah Sumbungan dari Organisasi/Lembaga tertentu/perorangan Atau pihak ketiga setelah perubahan Rp. 191.000.000,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung I) Sernula Rp. 273.404.456.389,00 2) Bertarnbah/tberkurang) Rp. 48.595.186.603,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp.321.999.642.992,00 b. Belanja Langsung I) Sernula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 341.348.513.732,00 Rp. 35.459.029.893,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.376.807.543.625,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai l) Semula Rp. 230.864.478.725,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.431.630.277,00 .J umlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja bunga Rp. 254.296.109.002,00 l) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 500.000.000,00 (200.000.000,00) Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 300.000.000,00 c. Belanja subsicli I) Semula 2) Bertambah/tberkurang) Rp. Rp. 0,00 0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan d. Belanja hibah I) Sernula Rp. 11.944.000.000,00 Rp, 0,00 e. 2) Bertambah/(berkurang) .lumlah belanja hibah setelah perubahan Belanja bantuan sosial Rp. 9.037.971.250,00 Rp. 20.981.971.250,00 I) Semula Rp. 6.159.059.165,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.637.197.900,00 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 22.796.257.065,00 f. Belanja bagi hasil I). Sernula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00 o· Belanja bantuan keuangan I) Semula Rp. 22.609.042.496,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak ierduga Rp. 22.609.042.496,00 1) Semula 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. Rp. 1.327 .876.003,00 (311.612. 824,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.016.263.179,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja peguwai I) Sernula Rp. 26.728.022.467,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.778.647.375,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 30.506.669.842,00 b. Belanja barang dan jasa l) Sernula Rp. 79.800.703.018,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.327.133.443,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan c. Belanja Modal Rp. 98.127.836.461,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 234.819.788.247,00 Rp. 13.353.249.075,00 Jurnlah belanja modal setelah perubahan Rp.248.173.037.322,00 Pasal 4 (1) Pernbiayaan Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal I terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 I) Semula Rp. 132.8I1.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. I 89.261. I 24.496,42 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 7.267.074.872,00 1) Semula Rp. 4.172.183.035,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.094.891.837,00 Jumlah Pengeluaran Pernbiayaan setelah perubahan Rp. 7.267.074.872,00 (2) Penerirnaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan a. SiLPA tahun anggaran sejumlah Rp. 189.261.124.496,42 1) Sernula Rp. 132.811.488.012,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 56.449.636.484,42 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp.189.261.124.496,42 0,00 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jurnlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. setelah perubahan d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 0,00 0,83 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerirnaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah perubahan Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jurnlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan 0,00 0,00 Rp. Rp. 0,00 0,00 � (3) Pengeluaran sebagairnan dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan: a. Pernbentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 1) Sernula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00 l) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. c. Pernbayaran pokok utang sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (300.000.000,00) 0,00 0,00 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah perubahan d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Setelah perubahan e. Pembayaran Utang Pihak Ketiga sejumlah Rp. 6.567.074.872,00 1) Semula Rp. 3.172.183.035,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 3.394.891.837,00 Rp. Rp. 200.000.000,00 500.000.000,00 Jurnlah Pernbayaran Utang Pihak. Ketiga setelah perubahan Pasal 5 Rp. 6.567.074.872,00 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : �6. Lampiran VI 7. Lampiran YH 8. Lampiran Ylll Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjarnan Daerah dan obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Wajo menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mt dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2008.
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2020

PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup_No_10_Tahun_2020_Kab._Wajo.pdf

Abstrak

PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

ABSTRAK:

untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan, diperlukan sistem penanganan kegawatdaruratan terstandar dan terpadu; program Oto Dottoro merupakan salah satu program penanganan kegawatdaruratan, sehingga dibutuhkan pedoman terkait pelayanan kegawatdaruratan; berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Permerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2002 tentang Safe Community; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Keluarga Siaga-Aktif; 16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK-0203/I/2043/2013 tentang Panduan Umum Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu.
1. KRITERIA KEGAWATDARURATAN; 2. FUNGSI; 3. STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS; 4. KRITERIA DAN MEKANISME PEREKRUTAN TENAGA PENYELENGGARA; 5. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENYELENGGARA; 6. MEKANISME KERJA OTO DOTTORO, AMBULANS PUSKESMAS DAN MOBIL LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA; 7. SANKSI ADMINISTRATIF; 8. PEMBIAYAAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2020.
24

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2012

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pariwisata dan Kebudayaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NO. 11 TTG DAFTAR USAHA PARIWISATA.pdf

Abstrak

pariwisata

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.65

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

ABSTRAK:

Kabupaten Wajo yang memiliki letak geografis dan strategis serta keanekaragaman suku dan keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya merupakan sumber daya dan modal yang perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan usaha pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, dipandang perlu dilakukan pengaturan pendaftaran usaha pariwisata; c berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.
MENGATUR TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2012.
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 11 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA NO. 11 PERUBAHAN I PENYERTAAN MODAL.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/NO.11, TLD NO.63

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK:

Untuk mendukung pelaksanaan program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat akan memberikan penggantian investasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas 18. Peraturan Daerah Tk. II Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 11 Tahun 2014

PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PERDA NO. 11 KETENAGA LISTRIKAN.pdf

Abstrak

KETENAGALISTRIKAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11, TLD NO.41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik . Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Wajo.
PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2014.
17 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2018

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA KAB. WAJO NOMOR 11 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

pengelolaan barang milik daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/No.11, TLD.2018/No.101

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3573); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor155) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrasturktur (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 64); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540) 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 2083); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab. WajoTahun 2016 Nomor 6).
(1) Barang milik daerah meliputi : a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; dan b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang milik daerah.
105 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2019

Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019

Sistem Pengendalian Intern

Download :
PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2019.docx

Abstrak

PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2019

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi; untuk melaksanakan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Kabupaten Wajo, diperlukan Piagam Pengawasan Intern yang diatur dalam Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wajo tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6); 8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Wajo tahun 2017 Nomor 81)
KEDUDUKAN: (1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 11 Tahun 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda NO. 11 TTG Pelayanan Kesehatan.pdf

Abstrak

retribusi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

Sesuai dengan Pasal 111 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Wajo No: 04.A/VI/Dinkes/Tahun 2008 & Nomor : 440/473/SET tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Wajo, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng Sengkang Kabupaten Wajo dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Tarif Harga Obat pada Puskesmas dan Pustu dalam Kabupaten Wajo dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta dipandang perlu untuk ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Wajo.
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 10. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 11. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.
MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2011.
135 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT