Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2020

PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KRITERIA KEGAWATDARURATAN; 2. FUNGSI; 3. STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS; 4. KRITERIA DAN MEKANISME PEREKRUTAN TENAGA PENYELENGGARA; 5. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENYELENGGARA; 6. MEKANISME KERJA OTO DOTTORO, AMBULANS PUSKESMAS DAN MOBIL LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA; 7. SANKSI ADMINISTRATIF; 8. PEMBIAYAAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2020 tentang PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wajo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Sengkang

Tanggal Penetapan

14 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

14 Januari 2020

Tanggal Berlaku

14 Januari 2020

Sumber

BD.2020/No.10

Subjek

KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wajo

Bidang

Halaman ini telah diakses 481 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_No_10_Tahun_2020_Kab._Wajo.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2020/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
ABSTRAK:	untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan, diperlukan sistem penanganan kegawatdaruratan terstandar dan terpadu; program Oto Dottoro merupakan salah satu program penanganan kegawatdaruratan, sehingga dibutuhkan pedoman terkait pelayanan kegawatdaruratan; berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Permerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2002 tentang Safe Community; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Keluarga Siaga-Aktif; 16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK-0203/I/2043/2013 tentang Panduan Umum Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu. 1. KRITERIA KEGAWATDARURATAN; 2. FUNGSI; 3. STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS; 4. KRITERIA DAN MEKANISME PEREKRUTAN TENAGA PENYELENGGARA; 5. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENYELENGGARA; 6. MEKANISME KERJA OTO DOTTORO, AMBULANS PUSKESMAS DAN MOBIL LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA; 7. SANKSI ADMINISTRATIF; 8. PEMBIAYAAN.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2020. 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2020

PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT