Pencarian Peraturan

PENETAPAN LOKASI TERMINAL ANGKUTAN UMUM BELOPA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2018/No.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Wilayah Kabupten Luwu paska pemindahan Fasilitas umum berupa Pasar Sentral Belopa dan Rumah Sakit Umum Daerah Serta Pemindahan Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa ke Lokasi baru jalan poros jalur dua di Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara, dipandang perlu mengatur Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Umum Belopa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bab I Tentang Ketentuan Umum; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Kewengan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dam rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalulintas ; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2010 ten tang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Um um; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu; 14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Perincian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LOKASI DAN LUAS AREA SERTA FASILITAS BAB III OPERASIONAL DAN JENIS ANGKUTAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 49
8 halaman

PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2018/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan kegiatan tersebut mendesak untuk dilaksanakan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjab aran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun A nggaran 2018;
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
NOMOR : 51 TAHUN 2018
5

STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN UNGKUP DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAK (DPKD) KABUPATEN LUWU

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2013/No.51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu diperiukan Standar Operasional Prosedur (SOP), dipandang pelu mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu; 9. Keputusan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas DPKD Kabupaten Luwu
MEMUTUSKAN: apkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPKD) KABUPATEN LUWU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 sn Peraturan BupatI Ini yang dimaksud dengan ; Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presdien Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu; Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; Bupab' adalah Bupati Luwu; Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Seiatan; Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyeienggaraan Pemerintahan Oaerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, lecamatan dan Kelurahan; Knas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu; Ufusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan peiayanan dasar I'/arga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada ifeerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat seita ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Itepublik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan petjanjian lian konvensi Internasional; Standar Operating Procedures (SOP) adalah serangkai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyeienggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan hams iSIakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; SOP Adminlstratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang tersifat adminlstratif. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; % j J •oa -3- BAB II SISTEMATIKA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DPKD KABUPATEN LUWU Pasal2 j[ematikan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPKD Kab. Luwu adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN , Memuat uraian tentang Latar Belakang, Pengertian, Manfaat, Dasar dan Landasan Hukum serta Maksud dan Tujuan Penyusunan SOP. BAB n : PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Memuat uraian tentang prinsip-prinsip penyusunan, pelaksanaan dankla^fikasi kegiatan yang di SOP-kan; BAB III : PENUTUP tematlka SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupatl ini, tercantum lam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB III PELAKSANAAN Pasal3 )P merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan lingkup DPKD Kab. wu; ilaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diiaksanakan I irdasarkan SOP masing-masing kegiatan; BAB IV MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN Pasal4 ^ala DPKD wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 3P; ^la DPKD dapat melakukan pengembangan SOP sesuai dengan peraturan perundangI ndangan. Pasal5 3^ jiam rangka efesiensl dan efektivitas atas pelaksanaan SOP dilakukan evaluasi secara berkala iing sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; iuasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPKD, Lembaga yang berwenang .J dakukan evaluasi di lingkup pemerintah daerah atau lembaga lain yang diminta bantuannya ieh pemerintah daerah. -4- BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal6 I Hial yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan 'lebih lanjutsesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal7 iuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Pnempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
28

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 167 TAHUN 2017 TANGGAL 21 DESEMBER 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali serta mernperhatikan Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor : , maka dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 Tanggal 21 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 167 Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 9. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nornor 138, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 4 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 167 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
NOMOR : 52 TAHUN 2018
9

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2013/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATl LUWU, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retrfbusf Jasa Umum, maka perlu dratur tata cara pelaksanaan pemungutannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tlngkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5049); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5234); Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); Peraturan Pemerlntah Nomor 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah ProvinsI dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; •H 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerlntahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 11. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
MEMUSTUSKAN; / Kenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan BupatI ini, yang dimaksud dengan : i. Daerah adalah Kabupaten Luwu. I Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerlntahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomo seluas-luasnya dalam slstem dan prinsip Negara Kesatuan Republlk Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945. 1 Pemerintah Daerah adalah BupatI dan perangkat sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah. i BupatI adalah BupatI Luwu. 5. DInas adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah InstansI yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah dibldang pelayanan pasar Kabupaten Luwu. 6^ Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disedlakan atau diberlkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentlngan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. I Retribusi Pelayanan Pasaryang selanjutnya dapat disebutretribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemakalan fasllltas dan pelayanan yang disedlakan dalam pasar. 8. Unit Pelaksana Tekhnis Adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah dislngkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknls Daerah yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Luwu. 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibldang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku. 10. Badan adalah suatu bentuk usaha balkl yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mellputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandlter, Perseroan lalnnya, Badan Usaha Mlllk Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 'persekutuan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentukusaha tetap serta bentukusaha lalnnya. 11. Pasar adalah tempat pertemuan anata penjula dan pembell. barang maupun jasa yang disedlakan oleh Pemerintah Kabupaten, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam llngkungan pasarsebagal tempatjual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa. 12. Pasar Desa adalah pasar yang didlrikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam Wllayah Kabupaten Luwu. 13. Hari adalah harl pasar atau harlterlaksananya akb'fitas jual bell barang dipasar. 14. Kelas Pasar merupakan pengklaslflkaslan pasar yang berdasarkan letak dan tIngkaVVolume aktifitas atau transaksl yang ditetapkan dengan Keputusan BupatI. Is. Tempat Pelataran adalah tempat dl llngkungan pasar yang diatasnya tidak ada bangunan, yang disedlakan untuk berjualan secara darurat atau menylmpan barang jualan dlluar tempat yang dikuasai. 16. Los adalah bangunan tetap didalam llngkungan pasar terbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapl dinding dan terdiri darl beberapa petak dan diberi tanda/batas dalam setiap petak; 17. Toko/Klos adalah bangunan dipasar yang beratap dan diplsahkan satu dengan yang lalnnya dengan dinding pemlsah mulal darl lantal sampai dengan langlt-langit yang dipergunakan untuk keglatan usaha perdagangan atau usaha-usaha lain; Ill Kios Darurat adalah Bangunan sementara yang dibuat darl kayu beratap seng atau lainnya yang terletak diatas tanah pasar untuk tempat betjualan dan menyimpang barang dagangan. 19. Meter Perhari Pasar yangselanjutnya disingkat dengan MHp adalah perhitungan besaran tarif retribusi pada jenis pelataran dengan ukuran meter perhari pasar. 20. Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi oleh wajib retribusi. 21. Ruko adalah bangunan berlantai dua atau lebih, lantai bawah untuk beijualan dan lantai atas untuktangga gudang atau sejenisnya yang masukdalam kawasan pasar. 22. Batas pemakaian tempat adalah batas tempatyang digunakan oleh penjual berdasarkan ukuran luas tidak termasuk pelataran/halaman didepan kios, Ids dan toko yang dikuasai / jMII Pemerintah Daerah. 23. Izin pemakaian tempat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual dan/atau badan hukum yang memakai/menempati pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai berjualan. 29. Izin Penggunausahaan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual atau badan hukum untukmenggunakan asset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dalam lokasi pasar untuk usaha perdagangan. S. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 26. Surat Penunjukan Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SPTU adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pedagang/penjual dan/atau Badan Hukum untuk memakai/menempati Kios, Los dan pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai beijualan. 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 'pemberian dan/atau penyediaan jasa pelayanan pasar; (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, lods, kios dan bentuk lainnya yang dikeiola Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV KALSIFIKASI PASAR Pasal 5 Penentuan klasifikasi dan/atau didasarkan pada letak, b'ngkat sarana dan prasarana volume aktifitastransaksi serta pengunjung pada setiap hari pasar. Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) t a. pasar kelas I yaitu pasar tradisional modern dan modern; b. pasar kelas II yang berkedudukan di Kecamatan; c. pasar kelas in yang berkedudukan di Desa/Kelurahan \£l :4 -I .1)1 Pasal 6 Pasar kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a maslng-masing : a. pasar Belopa Utara; b. pasar Padang Sappa; c. Pasar Bua; d. Pasar Qlallang; e. Pasar Larompong P) Pasar kelas IIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2) huruf b, melipub": a. pasar Sull; b. pasar Dadeko; c. pasar Lindajang; * d. pasar Bajo; e. pasar Karetan; f. pasar Lamasi; g. pasar To'Pongo; h. pasar Nollng. P) Pasar kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, melipub*; a. pasar Bone Pute; b. pasar Sampeang; c. pasar Lafiipa; d. Pasarkadundung; e. Pasar Bassiang; f. Pasar Sumabu. BABV TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 7 (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksnakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu yang didelegasikan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar. (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD serta SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan. P) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Format SKRD dan SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan (Surat permohonan ijin penggunaan dan surat perjanjian sewa menyewa serta SPTU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini. Pasal 8 Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh petugas yang penunjukannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagian kedua Tata Cara Pembayaran Pasal9 (1) Pembayaran Retribusi Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara sekaligus atau lunas oleh Wajib retribusi. (2) Dalam hal pembayaran retribusi dipungutoleh petugas. (3)Setelah melakukan pembayaran oleh wajIb retribusi menerima SKRD SSRD dan/atau Karcis I sertadokumen lainnya yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi. (4) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tata Cara Penyetorah Pasal 10 [l)Retribusi yang diterima petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disetor Kepala Pasar (UPTD Pasar) sesuai Nomor rekening penerimaan atau disetor ke Bendahara Penerima DInas Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam waktu 1 x 24 jam setelah retribusi diterima. P) Kepala Pasar (UPTD Pasarj menyetor ke Bendahara Penerima selambat-lambatnya 7 (tujuh) harl. ' pjPenyetoran Kepala Pasar (UPTD Pasar) diterima Bendahara Penerima disertai Surat TandaSetoran (STS). (1) Bendahara Penerima menyetor penerimaan tersebut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. (5)Apabiia batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari keija berikutnya. BAB VI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 11 (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar dihimpun dalam buku jenis rertribusi daerah berdasrkan sub jenis penerimaan. P)Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi Pelayanan Pasar. (3) Sesuai daftar penetapan, penerimaan,dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar paling lama setiap tanggal 7 bulan berikutnya (4) Laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas Pengelolaaan Keuangan Daerah bersamaan bukti-bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVn PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 12 J |Wnslp dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan memperb'mbangkan temampuan masyarakat dan aspek keadilan. )Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, (^erasional dan pemeliharaan. BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasai 13 j^ktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas lods, kios, lialaman/pelatatan dan jenis fasilitas lalnnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakalan. jjenis iBsilitas lalnnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada =ayat(l) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas. Istruktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai beriku 'm •1 j» 5 d 1 Lokasi Pasar KIs I (Pasar Modem Belopa, Padang Sappa, Bua, Glallang dan Larompong) Pasar KIs II (Pasar Tradisiona! Kecamatan/Setara) Pasar Kelas III (Desa/Kelurahan) a. Jents Bangunan Los Klos/ Toko Tendanisasi (Meja &Gerobak) Pelataran Los Kios/ Toko Pelataran .OS Kios / Toko Pelataran Luas (m) 2x1 2.5 xl 2,5 X 3 1x1 1x1 2x1 3 x4 3 x5 4 x5 1 xl 2.5 X 2,5 2x3 2,5 X 2,5 2x3 4x5 1x1 Tarif/Bulan (RP) 45.000/bln 45.000/bln 100.000/bln 5.000/m/HP 3000/m/HP 30.000/bln 45.000/bln 50.000/bln 55.000/bln 3.000/m/HP 20.000/bln 25.000/bln 25.000/bln 30.000/bln 35.000/bln 3000/hp Pasal 14 'Nfl^Eiangunan-bangunan atau fasllitas bentuk lainnya yang dibangun oleh swasta (pihak ketiga) yang ada didalam pasar atau sekltar pasar yang mendapat jasa pasar, dikenakan retribusi hanan sebagal berikut: a. Pasar Kelas I Rp. 2.000,-/harl pasar b. Pasar Kelas II Rp. 1.000,-/harl pasar c Pasar Kelas III Rp. 500,7harl pasar BAB IX MASA RETRIBUSI Pasaf15 ! Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah, sebagal berikut: a. terhadap tendanisasi dl atas tanah milik Pemerlntah Kabupaten Luwu dan pedagang kaki *>> lima (bakulan/hamparan, meja dan gerobak dl dalam atau di luar kawasan pasar, masa retrlbuslnya adalah perharl pasar; terhadap kios, los, toko di atas tanah milIk Pemerlntah Kabupaten Luwu, masa retrlbuslnya adaiah per-bulan; terhadap SPTU adaiah setiap 3 (tiga) tahun dan setelah itu harus diperpanjang kembali; BABX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 16 ;ri;^|(l]Pengawasan dan pengendalian sedap penerbitan SKRD, SSRD Karcis dan dokumen lain yang dlpersamakan, dlcatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerlmaan. 1(2) Pengawasan dan pengendalian sebagalmana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan/dicetak oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. i 3^ Ji Pasal 17 SeBap terjadl pemindahan hak atas Izin pemakaian tempat usaha semua pasar milik pemerintah ierah wajib melakukan baliknama BAB XI KETENTUAN PENUTUP ^ Pasal 18 lal-hal yang beium diatur atau beium cukup diatur dalam Peraturan BupatI ini, sepanjang Eengenal teknis pelaksanaannya akan diaturlebih lanjutdengan Keputusan BupatI. Pasal 19 Peraturan Bupab' ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. Ijar setiap orang mengetahuinya/memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
15

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGUJUAN KENDARAAN BERMOTOR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, jdih.luwukab.go.id

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGUJUAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

a. bahwa agar pelaksanaan pelayanan Pengujuan Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, efektif dan efisien sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari bidang Retribusi, diperlukan adanya petunjuk teknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296); 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2016 Nomor 37)
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: TUJUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB III: TATA CARA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BAB IV: PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGUJIAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR BAB V: UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BAB VI: BUKTI LULUSU JI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAB VII: SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BAB VIII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX: KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X: PENGADUAN BAB XI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
-
-
33

TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU DI KOTA PALOPO, KOTA MAKASSAR, DKI JAKARTA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2018/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Kota Palopo, Kota Makassar, DKI Jakarta dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Ka bu paten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diatur Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu di Kota Palopo, Makassar, DKI Jakarta dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanKeuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENGELOLAAN TEMPAT PENGINAPAN SERTA PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF BAB IV KEDUDUKAN DAN FASILITAS BABV TATA KERJA BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
NOMOR : 54 'TAHUN 2018
20

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2013/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentxian Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daersih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); Menetapkan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembsiran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 57); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013;
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralqrat. i 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan y^g selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10.Pajak yang Terutang adsdah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian , tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 11. Petugas Penilai Pajak PBB Perdesaan dan perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pengelolaan keuangan I daerah untuk melakukan penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 12.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 13.Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menentukan j besamya jumlah pokok pajak yang terutang. I I 14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPPLB PBB Perdesaan dan perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. BAB II PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN f I Pasal 2 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah atas : a. SPPT; dan b. SKPD. Pasal 3 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal: a. wajib pajak berpendapat bahwa luas obyek pajak bumi tidak sebagaimana mestinya; dan/atau I b. wajib pajak berpendapat bahwa luas obyek pajak bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau c. nilai jual obyek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara; a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan; atau b. perorangan untuk SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan. * Pasal 4 (1) Pengajuan keberatan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan atau kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan sampai deng^ Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. asli SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, tahun yang berkenaan; b. surat loaasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain; c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak; d. fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun terakhir; e. fotokopi dokumen tanah dan bangunan, antara lain : 1. Sertipikat; 2. Akta Jual Beli; 3. Izin Mendirikan Bangunan; 4. Izin Penggunaan Bangunan; 5. Dokumen lainnya yang sejenis. f. surat keterangan Lurah/kepala desa setempat. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apalsila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk. Pasal 5 (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hanya dapat dilakukan secara perorangan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: a. asli SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, tahun yang berkenaan; b. surat kuasa dalam hal dikuasakan pada pihak lain; c. fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari Wajib Pajak; d. fotokopi bukti pelunasan PBB Perdesaan dan perkotaan tahun terakhir; e. fotokopi dokumen tanah dan/atau bangunan, antara lain : 1. Sertipikat; 2. AktaJualBeli; 3. Izin Mendirikan Bangunan; 4. Izin Penggunaan Bangunan; 5. Dokumen lainnyayang sejenis. f. surat keterangan Lurah/kepala desa setempat. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tabun berkenaan kecuali apaisila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Pasal 6 Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan, yaitu : a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas pengelolaan keuangan daerah; atau b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Pasal 7 (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. (2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau Pasal 5 ayat (3). Pasal 8 Pengajuan keberatan tidak menunda kcwajiban membayar PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang dan pelaksanaan penagihannya. Pasal 9 Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan diberikan oleh : a. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah, dalam hal jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b. Bupati, dalam hal jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 10 (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan basil penelitian. j u i , (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak. Pasal 11 (1) Keputusan Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, disertai laporan basil penelitian keberatan diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan. (2) Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerab meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati disertai laporan basil penelitian keberatan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 buruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pulub) bari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan Keberatan. Pasal 12 (1) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terbitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, barus memberikan keputusan atas penggyuan Keberatan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 buruf b. (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima selurubnya atau sebagian, menolak, atau menambab besamya jumlab PBB Perdesaan dan perkotaan yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telab terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terbitung sejak jangka waktu dimaksud berakbir. (4) Dalam bal keputusan Keberatan menyebabkan perubaban data dalam SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, Dinas pengelolaan keuangan daerab menerbitkan SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB Perdesaan dan perkotaan berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubab saat jatub tempo pembayaran. (5) SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak bisa diajukan Keberatan. Pasal 13 Bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar^ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
14

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATl LUWU NOMOR 44 TAHUN 2014 TANGGAL 29 AGUSTUS 2014 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2014/No.55

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penanganan unjuk rasa sehubungan dengan penetapan Rancangan Undang-Undang Pembentukari Daerah Otonomi Earn Kabupaten Luwu Tengah diperlukan personil pengamanan sedangkan anggaran yang dibutuhkan belum tersedia dalam APED dan berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 33/DPRD/X/2014 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Tak Terduga untuk Kegiatan Eadan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu, perlu untuk mengalokasikan dan menyesuaikan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan dalam Lampiran Peraturan Eupati Nomor 44 Tahun Anggaran 2014 tentang Penjabaran An
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Eersih dan Eebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Menimbang : a. b. Mengingat aattaaiaeBgiTgiggiTiS^ -2- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoj 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia s^a Menetapkan: . -3- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 17. Peraturan Menteri Dalapi Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
NOMOR : 55 Tahun 2014
6

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2011.