BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DI KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, setiap warga negara mempunyai hak yang sama
memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat; b. bahwa
pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; c. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen
pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi syarat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi
di Kabupaten Situbondo.
Mengingat: 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18a); 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11);
Materi Pokok Pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, JENIS DAN SASARAN, SIFAT, PERSYARATAN, TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA, PEMBATALAN PEMBERIAN BEASISWA, MEKANISME PENYALURAN, PENDANAAN, PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 32 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menganggarkan Pendapatan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik berdasarkan ketentuan
Lampiran VI. 11 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun
Anggaran 2020 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020;
b. dalam rangka pemanfaatan DAK Non Fisik BOP
Kesetaraan dan BOP PAUD berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan
Tahun Anggaran 2020.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2020.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Situbondo TA 2020 masing-masing sebesar Rp21.952.526.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan
tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (21 dan Pasal 24 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.
Mengingat: 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 29 Nomor 112; 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, JENIS DAN SUMBER DATA, PRINSIP SATU DATA, PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO, POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO, PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO, PENDANAAN, PARTISIPASI PIHAK LAIN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 33 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 33/2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo; b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 8 Tahun 1999; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003; 5. UU Nomor 1 Tahun 2004; 6. UU Nomor 10 Tahun 2004; 7. UU Nomor 15 Tahun 2004; 8. UU Nomor 25 Tahun 2004; 9. UU Nomor 32 Tahun 2004; 10. UU Nomor 33 Tahun 2004; 11. UU Nomor 28 Tahun 2009; 12. PP Nomor 28 Tahun 1972; 13. PP Nomor 100 Tahun 2000; 14. PP Nomor 65 Tahun 2001; 15. PP Nomor 66 Tahun 2001; 16. PP Nomor 9 Tahun 2003; 17. PP Nomor 23 Tahun 2005; 18. PP Nomor 56 Tahun 2005; 19. PP Nomor 58 Tahun 2005; 20. PP Nomor 65 Tahun 2005; 21. PP Nomor 79 Tahun 2005; 22. PP Nomor 8 Tahun 2006; 23. PP Nomor 3 Tahun 2007; 24. PP Nomor 38 Tahun 2007; 25. PP Nomor 39 Tahun 2007; 26. PP Nomor 41 Tahun 2007; 27. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 28. Permendagri Nomor 15 Tahun 2006; 29. Permendagri Nomor 16 Tahun 2006; 30. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007; 31. Permendagri Nomor 53 Tahun 2007; 32. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; 33. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 34. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008.
Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pajak dan Retribusi; d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Evaluasi; e. Bidang Anggaran; f. Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Aset; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2010.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 33 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan penyuluhan Pertanian merupakan fungsi dinas yang menyelenggarakan
urusan bidang pertanian dan dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan serta Peningkatan
kapasitas kelembagaan petani, maka dipandang perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di
tingkat kecamatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Menteri Pertanian : Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian; 4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Panan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat