Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu dilakukan
penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB III
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 yang terakhir
dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor….. Tahun
2016 tentang Perubahan Pertama atas peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak
berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib
melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintah untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi
pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, keandalan Pelaporan Keuangan, Pengaman
Aset, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangundangan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06
Tahun 2015.
Penghargaan Pengawasan Internal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik
berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan (SP). Dalam rangka kelancaran pelaksanaan
penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi
penyelenggara pelayanan publik di daerah, maka
perlu disusun mekanisme penyusunan standar
pelayanan (SP)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; BAB III
PRINSIP; BAB IV
RUANG LINGKUP; BAB V
KOMPONEN; BAB VI
TAHAPAN; BAB VII
PENETAPAN; BAB VIII
MAKLUMAT PELAYANAN; BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI; BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat yang memadai dan
maksimal bagi tenaga kesehatan honorer di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan, dipandang perlu
memberikan Insentif Pelayanan Medis;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
1991; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1199/Menkes/Per/X/2004; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2013.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III
PENERIMA INSENTIF PELAYANAN MEDIS; BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN; BAB V
SANKSI PEMOTONGAN DAN PENGHENTIAN
INSENTIF PELAYANAN KESEHATAN; BAB VI
PENDANAAN; BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seruyan perlu
membuat Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2014
BAB I
KETENTUAN UMUM; AB II
MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH; BAB IV
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum dalam Pelayanan kepada
masyarakat perlu dilakukan penataan Organ dan
kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ORGAN PDAM;
BAB III
PEGAWAI;
BAB IV
DANA PENSIUN;
BAB V
ASOSIASI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
a. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang Gaji dan
Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 – 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemeritah Kabupaten
Seruyan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV
SISTEMATIKA;
BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI;
BAB VI
PEMBIAYAAN;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Tidak Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menyebutkan dalam hal penerimaan dan pengeluaran
daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh
bendahara umum daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN;
BAB III
SISTEMATIKA;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015;
- bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan diatasnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);
Perubahan tentang Penyaluran Dana Desa dan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Sewa Sarana Dan Prasarana Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyesuaian kondisi serta adanya penambahan sarana dan prasarana baru pada
Dinas Kelautan dan Perikanan yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka
perlu adanya perubahan tarif sewa menyewa;
- bahwa dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi sarana dan prasarana perikanan Kabupaten Seruyan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sewa Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Sewa Sarana Dan
Prasarana Kelautan Dan Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perizinan Penggolongan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005 Nomor 12 Seri C);
- Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);
- Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 53)
- Perubahan pada Pasal 1, yaitu penambahan pengertian Solar Packed Dealer Nelayan
- Perubahan Lampiran Pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2016.
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sewa Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
