Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB III
PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB V
PELAPORAN DANA DESA;
BAB VI
SANKSI;
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 2 Tahun 2017
PERBUP Kab. Seruyan No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan tata cara
pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan
Peraturan Bupati
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGALOKASIAN;
BAB III
PENYALURAN;
BAB IV
PENGGUNAAN;
BAB V
PELAPORAN;
BAB VI
SANKSI;
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati tentang
Penetapan ADD Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penetapan ADD Tahun
Anggaran 2016 tidak berlaku lagi
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan
pengelolaan keuangan Desa dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu diatur dalam
Peraturan Bupati
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun
2006; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2015 Nomor 9) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2015 Nomor 9) diubah
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Seruyan, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Inspektorat Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
15 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Seruyan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor
40) Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 34 Tahun 2016
PERBUP Kab. Seruyan No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Seruyan No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu
ditetapkan Nama Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten
Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PENETAPAN DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH; BAB III
KEPEGAWAIAN; BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB V
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI
TATA KERJA; BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 24
Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor
4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,
perlu diatur lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian
Izin Ganguan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2012; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2 Tahun 2015.
BABI
KETENTUAN UMUM; BAB II
KRITERIA GANGGUAN; BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN; BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI; BAB V
MASA BERLAKU; BAB VI
SANKSI; BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016
PERBUP Kab. Seruyan No. 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelayanan
perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti dan terjangkau serta
untuk meningkatkan hak-hak masyarakat
terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal
memperoleh Perizinan dan Nonperizinan di
Kabupaten Seruyan, dipandang perlu
mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati
Seruyan kepada Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Seruyan dalam hal penandatanganan Dokumen
Perizinan dan Nonperizinan;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14
Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN;
BAB IV
TIM TEKNIS;
BAB V
BIAYA;
BAB VI
TATA CARA PENGADUAN;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VIII
KOORDINASI DAN PELAPORAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di
Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 14 Tahun 2015) dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2017 dipandang perlu dilakukan
penyesuaian Standar Biaya Umum di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB III
STANDAR BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2017; BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 yang terakhir
dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor….. Tahun
2016 tentang Perubahan Pertama atas peraturan
Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak
berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib
melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintah untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi
pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, keandalan Pelaporan Keuangan, Pengaman
Aset, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangundangan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06
Tahun 2015.
Penghargaan Pengawasan Internal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik
berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar
Pelayanan (SP). Dalam rangka kelancaran pelaksanaan
penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi
penyelenggara pelayanan publik di daerah, maka
perlu disusun mekanisme penyusunan standar
pelayanan (SP)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; BAB III
PRINSIP; BAB IV
RUANG LINGKUP; BAB V
KOMPONEN; BAB VI
TAHAPAN; BAB VII
PENETAPAN; BAB VIII
MAKLUMAT PELAYANAN; BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI; BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
