Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal
164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat
dilaksanakan dengan melakukan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D angka
4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat
dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah
dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut
dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau
daerah;
bahwa memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 hal Hasil
Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Dana
Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun
Anggaran 2022, Usulan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian
Kesehatan, dalam hal penganggaran belum sesuai
dengan hasil pemetaan menu kegiatan berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021, Pemerintah Daerah melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada
Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja
daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, dan
dalam rangka memberikan landasan hukum dalam
penerapan sistem pengelolaan pajak Sarang Burung
Walet agar dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan
akuntabel, diperlukan pengaturan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang
Burung Walet di Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten
Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak; Jenis Penetapan, Masa, Tarif, Dasar Pengenaan, Dan Tata Cara Penghitungan Pajak; Tata Cara Pemungutan Pajak; Keberatan Dan Banding; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan petunjuk danpedoman yang jelas dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk melaksanakan kebijakan administrasi pemerintahan guna mewujudkan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyebutkanbahwa Standar Operasional Prosedur yang telah disempurnakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
Ketentuan Umum;
Sop Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Tata Kerja;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 56 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana dengan adanya penambahan rincian pada urusan pendidikan dalam pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat , maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada camat perlu dilakukan perubahan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
Kepada Camat.
Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 ;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Ini Mengaur Tentang;
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
Kepada Camat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.13/Per/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/11/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang: 1. Ketentuan Pasal 9, 2. Ketentuan Pasal 10, 3. Ketentuan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Sebagai BLUD
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Neger iNomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu adanya pedoman jenjang nilai pengadaan barang / jasa yang dikecualikan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmasdi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Sebagai BLUD.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Sebagai Blud, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa; Pertanggungjawaban Dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 56 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pencetakan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencetakan produk hukum daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pencetakan Produk Hukum Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; . Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERCETAKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN SISTEMATIKA ,KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCETAKAN PRODUK HUKUM DAERAH; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah
Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 88 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah
Laut, yang meliputi: Badan Pendapatan Daerah; Sekretariat; Bidang PBB dan BPHTB; Bidang Pajak Daerah; dan Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Informasi Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa Informasi Jabatan adalah hasil dari analisis
jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
maka informasi Jabatan adalah sebagai informasi
tentang data-data Jabatan dan sebagai Instrumen yang
digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di
bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
kediklatan;
bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan
diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan
produktivitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan
berdaya guna secara maksimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Informasi Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Penetapan Informasi Jabatan;
3. Penyusunan Informasi Jabatan;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 57 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Analisis Jabatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan Analisis Jabatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional ProsedurPenyusunan Analisis Jabatan;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN; TATA KERJA DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
