Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Penfelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Kapuas, tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sehingga harus dicabut.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 1 tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mode Lapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2011 Nomor 602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 197 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mode Lapuas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2011 Nomor 602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri
Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu memberikan kenaikan
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
b. bahwa ada beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu dirubah dan disesuaikan
dengan reward dan punishment kepada Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kapuas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Kapuas beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lag;
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 17 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kapuas No. 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 32, Pasal, 51,
dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB III
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH;
BAB IV
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN;
BAB V
SERAH TERIMA JABATAN;
BAB VI
MASA JABATAN;
BAB VII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA;
BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;
BAB IX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Kapuas,
(Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 148)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017/10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas perlu memberikan tambahan penghasilanberdasarkan
beban kerja;
b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun2017 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas beserta
perubahannya dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kapuas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diatur dalam peraturan ini,
tidak berlaku bagi pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas serta Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas.
20 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas,
keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka
perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2013; eraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016; eraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2017
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan kosistensi antar perencanaan,penggangaran,pelaksanaan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan. pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 tentang rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) kabupaten kapuas Tahun 2017. Sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati kapuas Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang 17 Tahun 2003;Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016;Peraturan Daerah kabupaten Kapuas nomor 7 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 34), diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 34), diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB III
PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB V
PELAPORAN DANA DESA;
BAB VII
SANKSI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai norma perilaku pejabat penyelenggara layanan pengadan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 tahun 2004;undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 37 tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Bab III Kode Etik; Bab IV Komite Etik; Bab V Pemeriksaan Dan Keputusan; Bab VI Sanksi; Bab VII Sekretariatan; Bab VIII Pendanaan ; Bab IX Ketentuan Lain-lain; Bab X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2017, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kapuas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran
2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun
2007 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun
2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun
2013;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun
Anggaran 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Reklame Di Kabupaten Kapus
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga dan memelihara keindahan tata ruang wilayah, keselamatan umum, dan meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan izin reklame.
bahwa sebagai pelaksanaan penyelenggaraan izin reklame di wilayah Kabupaten Kapuas, perlu adanya pengaturan petunjuk pelaksanaan reklame yang memuat jenis, tata cara dan persyaratan izin reklame.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JENIS REKLAME;
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME;
BAB IV
PENCABUTAN IZIN REKLAME;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
