Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah
satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi
bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada
Desa paling sedikit 10 %
(sepuluh perseratus) dari realisasi
penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten. Dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata
cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
Kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kab. Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
BAB III PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL
BAB IV PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
BAB V TAHAPAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan metode pencatatan dan
penilaian persediaan, penambahan penjelasan klasifikasi
bangunan permanen, semi permanen dan non permanen serta
penetapan masa manfaat aset tidak berwujud selain software,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kapuas;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; 25. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 33), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 33), diubah
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
Undang-undang nomor 17 tahun 2003; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/OT.210/4/ 2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210 /4/ 2003; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/ SR.130/5/2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/ 2011; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/ 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/ 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan / OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/ SR.310/12/2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JENIS PUPUK BERSUBSIDI;
BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI;
BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB VI
HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI;
BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 5 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu menetapkan tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA;
BAB V
PENGHASILAN TETAP DAN TIDAK TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA;
BAB VI
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA;
BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA;
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA;
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dicabut dan tidak berlaku lagI
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Memperhatikan Indeks Harga dan Perkembangan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Kapuas perlu adanya perubahan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010.
Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2015.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2015.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 2 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, keserasian hubungan kerja dan peningkatan peran Staf Ahli Bupati, perlu diatur pola/mekanisme koordinasi dan konsultasi Staf Ahli Bupati sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2013.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III POLA HUBUNGAN KERJA
BAB IV MEKANISME KONSULTASI DAN KOORDINASI
BAB V PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI
BAB VI KESEKRETARIATAN STAF AHLI BUPATI
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 1 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi, Realokasi Dan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Alokasi, Realokasi dan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/.2/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ALOKASI, REALOKASI DAN RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
BAB III HET PUPUK BERSUBSIDI
BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 37 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Staf Ahli Bupati Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Kapuas sesuai Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Staf Ahli Bupati Kapuas
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP NOmor 38 Tahun 2007; Perda Kab Kapuas Nomor 1Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 3 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 5 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Perda Kab Kapuas Nomor 7 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB III TATA KERJA;
BAB IV KEWAJIBAN;
BAB V KEPEGAWAIAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2008.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 23 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:
A. Bahwa Dengan Telah Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah,
Dan Telah Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2006 Nomor 6, Maka Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Pemerintahan Dan Pembangunan Serta Pembinaan Kemasyarakatan
Dipandang Perlu Segera Melaksanakan Peraturan Daerah Dimaksud;
B. Bahwa Sehubungan Dengan Huruf A Di Atas, Perlu Menetapkannya
Dengan Peraturan Bupatl Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000.
Peraturan Bupati Kapuas Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2006.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
