Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2017 ditemukan ketidaktepatan penggunaan indikator kinerja dalam mengukur dan menggambarkan capaian sasaran strategi sehingga dianggap perlu dilakukan perubahan terhadap indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;Undang-undang Nomor 12 tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 tahun 2015
Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati kapuas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 22), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati kapuas Nomor 22 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 22), diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kapuas No. 47 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahu 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan
Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten dan dalam menyelenggarakan PTSP
tersebut Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan
dan Nonperizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor
14 Tahun 2017 ten tang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan
Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas;
b. bahwa terdapat perubahan dalam perizinan yang dilimpahkan
kepada DPMPTSP Kabupaten Kapuas sehingga perlu dilakukan
perubahan dengan Peraturan Bupati Kapuas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; . Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Desa DI Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UUMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA; BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN; BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten kapuas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan ·
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07 /2017; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA; BAB III PENYALURAN DANA DESA; BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA; BAB V PELAPORAN DANA DESA; BAB VI SANKSI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perbaikan pemberian Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan kesesuaian antar jarak tempuh dan
kendaraan yang digunakan tanpa mengurangi kualitas
pelayanan publik. Dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak
(BBM) dan Pelumas Untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Kapuas dan tidak sesuai dan perlu
dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Bahan Bakar
Minyak dan Pelumas untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2016 Nomor 9), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap
Penyelenggara Negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan
pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-undang ini;
b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada
Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk melaporkan kekayaan;
c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam
pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan
kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta
kekayaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II WAJIB LAPOR; BAB III PENYAMPAIAN LHKPN; BAB IV PENGELOLA LHKPN; BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI; BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 44 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2017/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 26 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;
b. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi hams memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku, dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten
Kapuas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUNJANGAN TBAB III
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI;
RANSPORTASI;
BAB IV
TUNJANGAN PERUMAHAN;
BAB V
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN;
BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VII
PENDANAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati Kapuas ini, maka Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2015 Nomor 353), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global, nasional dan daerah Kapuas yang merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat,cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi, sarana air bersih, kesehatan lingkungan, dan ketersediaan pangan lokal secara terus-menerus, seimbang dan komperhensif. Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi anak di bawah lima tahun utamanya 1000 Hari Pertama Kehidupan. Untuk mendapatkan gizi sehat dan seimbang merupakan hak setiap anak Indonesia guna memperbaiki tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang harus di lindungi dan dipenuhi oleh negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gangguan kesehatan anak di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi dan stanting masih banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas sehingga harus dilakukan percepatan upaya perbaikan gizi. Pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk menurunkan angka stanting, gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita didaerahnya.
Undang-undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012;Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan; Bab III Rencana Aksi Multisektor; Bab III Strategi, sasaran,Kegiatan,Dan Pelaksanaan ; Bab IV Forum Lintas Pelaku; Bab V Pendanaan ; Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa peserta didik yang memiliki kelainana fisik, emosional, mental, social, dan/memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya yang dapat diselenggarakan secara inklusif; b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di Kabupaten Kapuas sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tersedianya sumber daya pendidikan maka dirasa perlu membuat pedoman pelaksanaanya;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2013;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Bab IV Kewenangan Pemerintah Daerah Bab V Pendanaan; Bab IV Pembinaan Dan Evaluasi ;Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 41 Tahun 2017
kontruksi,sipil,arsitek bangunana dan infrastruktur
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017/43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum Di Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a.bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.bahwa perkembangan pembangunan jalan dan sarana umum di kabupaten Kapuas mengalami perkembanhan yang cukup signifikan c. bahwa pengaturan mengenai pedomana pemberian nama jalan dan sarana umum, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat dalam memberikan nama jalan dan sarana umum.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;undang-undang Nomor 38 tahun 2004;Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008;Keputusan Bupati Kapuas Nomor 68/ADMINPEM Tahun 2016
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum; Bab VI Ketentuan Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum ;Bab V Tata Cara Pengusulan Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum; Bab VI Tiang,Papan Nama Dan Tulisan; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
