Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan APBD Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 ; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula dianggarkan Defisit sebesar Rp. 61.849.195.802,28 berkurang defisit anggaran sebesar Rp. 10.752.337.996,10 sehingga jumlah Defisit Anggaran menjadi sebesar Rp 51.096.857.806,18
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Diskresi Pendanaan Kegiatan Dalam Keadaan
Darurat Dan Mendesak Di Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
900/939/BKAD/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal
Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2018 dan Raperkada
Penjabaran Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2018
Kabupaten Barito Selatan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah
tidak dapat melakukan evaluasi terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018 karena
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan telah
melampaui batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 317
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah yang mengamanatkan bahwa persetujuan bersama
tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran
berakhir harus segera ditetapkan.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun
2017.
Dasar pengeluaran belanja untuk mendanai kegiatan
dalam keadaan darurat dan keadaan mendesak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 33 Tahun 2018
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas
sasaran pembangunan
kegiatan prioritas daerah,
menyebabkan saldo anggaran lebih
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar bias
sebagaimana ditetapkan dalam
Perundang-undangan, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
3 Tahun 2016.
Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 merupakan
dokumen lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya
perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2018, meliputi : perubahan
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 28 Tahun 2018
427 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nom01· 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016; Peraturan Menteri
Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016; Peraturan Bupati Baritc Selatan Nomor 36 Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 10 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa Penggolongan Barang Milik Daerah yang semakin
berkembang dan kompleks, perlu dikelola secara optimal. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu diatur
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
tersebut. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 88
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
KODEFIKASI BARANG ;
BAB IV
KODE LOKASI;
BAB V
KODE REGISTER;
BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN ;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB VIII
PENDANAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
295 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu
ABSTRAK:
a. Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b. Bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan, adanya perubahan nomenklatur Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemungut
retribusi;
c. Bahwa guna optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber
dari Retribusi Perizinan Tertentu, maka Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
perlu diubah;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c, perlu diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nommor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerinta Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Perturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nommor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10)
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabu[aten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMBENTUKAN, JENIS DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PEMBENTUKAN UPT
BAB IV STAF AHLI
BAB V KEPEGAWAIAN
BAB VI PENDANAAN
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten barito selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4) peraturan menteri dalam negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten berito selatan;
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 taun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 67 Tahun 2009;peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2016;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB I I : PELIMPAHAN KEWENANGAN;
BAB III : PELAKSANAAN KEWENANGAN;
BAB IV : PENGADUAN;
BAB V : PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI
BAB VI : PENDANAAN;
BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan dalam rangka pelayanan terpaddu satu pintu badan pelayanan perizinian Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan (Berita daerah Kabupaten Barito selatan tahun 2015 nomor 2), di caabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan ( BOP ) Pendidikan Anak Usia Dini Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dari APBN Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
pendidikan yang bermutu, Pemerintah Pusat
mengalokasikan Bantuan biaya Operasional
Penyelenggaraan ( BOP ) Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan
dengan efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan dan
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan di
daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Kepala daerah berwenang untuk menetapkan
regulasi tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran
atas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1
Tahun 2013.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
AZAS UMUM;
BAB IV
JENJANG LAYANAN PENDIDIKAN DAN JENIS BANTUAN;
BAB VI
PERSYARATAN MEMPEROLEH BANTUAN;
BAB VII
SANKSI;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017
Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas
sasaran pembangunan
kegiatan prioritas daerah,
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana
sehubungan dengan adanya perkembangan
ditetapkan dalam peraturan
yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah, keadaan yang
anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, maka Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
3 Tahun 2016.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 6 Tahun 2017
189
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
