Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
105
Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Pasal 511
ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undan.g-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; eraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
RUANG LINGKUP ;
BAB III
PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN ;
BABV
PENGADAAN ;
BAB VI
PENGGUNAAN ;
BAB VII
PEMANFAATAN ;
BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ;
BAB IX
PENILAIAN ;
BABX
PEMINDAHTANGANAN;
BAB XI
PEMUSNAHAN ;
BAB XII
PENGHAPUSAN;
AB XIII
PENATAUSAHAAN;
BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN ;
BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH;
BAB XVI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA ;
BAB XVII
GANTI RUGI DAN SANKSI;
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN ;
AB XIX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Barito Selatan
(Lernbaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 7)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2010 Nomor 3);
b. Peraturan Bupati Bari to Selatan Nomor 17 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan/
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Pelelangan
Kendaraan Dinas Operasional/ Jabatan (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
c. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penerimaan Barang/ Jasa dari
Pemenuhan Kewajiban Penyedia Barang/ Jasa dan
Pengurusan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 18);
d. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 19 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 19);
e. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun
2015 tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran Barang Milik Daerah Kabupaten Barito
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 20),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
59 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD .2018/ Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 peraturan Pemerinta Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pamerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan rencana bisnis dan anggaran sefta dokumen pelakssanaan anggaran badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah jaraga sasameh;
Undang-Undang Nomor 27 Tahyn 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
BAB I : KETENTUAN UMUM;
BAB II : BAGIAN KESATUAN PENYUSUNAN;
BAB III : DPA BLUD;
BAB IV : PERUBAHAN;
BAB V : PELAPORAN;
BAB VI : PENGAWASAN;
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Bahwa sehubung dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan,adanya perubahan nomenklatur satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan Pemungut Retribusi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nommor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
22 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan No. 2 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Barito Selatan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 ; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 ; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
KETENTUAN UMUM ; NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK ; DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK ; WILAYAH PEMUNGUTAN ; TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG ; PENETAPAN; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN ; KEDALUWARSA PENAGIHAN ; KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN ; PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ; PEMERIKSAAN; KETENTUAN KHUSUS ; KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2013.
Peraturan Bupati
28
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin standar keamanan kendaraan
bermotor,, maka setiap kendaraan perlu diuji
kelaikannya. Untuk tertib dan'lancarnya penyelenggaraan
pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan
pengaturan penyelenggaraan pengujian berkala
kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta
tempelan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permenhub Nomor 133 Tahun 2015; Permenhub Nomor 156 Tahun 2016; Perda Kab Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalarn penyelenggaraan
pengujian berkala kendaraan berrnotor di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
27 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa kekayaan sumber daya alam sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya dan
modal pembangunan kepariwisataan untuk
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menjamin kepastian hukum
dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha
dan menyediakan informasi pariwisata kepada
masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap
usaha pariwisata. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha
pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
SUBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA;
BAB III
OBJEK PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA ;
BAB IV
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA;
BAB V
PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA ;
BAB VI
PELAPORAN ;
BAB VI
PELAPORAN ;
BAB VII
LARANGAN ;
BAB VIII
PENGAWASAN;
BAB IX
PENDANAAN;
BAB XI
PENYIDIKAN;
BAB
XII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 tahun 2020
Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. Tata, cara perhitungan pembagian dan penetapan;
b. Penyaluran Dana Desa;
c. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
d. Pelaporan dan Pertanggungiawaban;
e. Pemantauan dan Evaluasi; dan
f. Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung;
b. ketentuan penyelenggaraan IMB;
c. ketentuan penyelenggaraan TABG;
d. ketentuan penyelenggaraan SLF;
e. ketentuan penyelenggaraan pengkaji teknis;
f. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan
gedung;
g. ketentuan penyelenggaraan penilik bangunan;
h. ketentuan penyelenggaraan pembongkaran bangunan gedung;
i. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung;
j. ketentuan pelayanan secara online; dan
k. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan bangunan gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
612
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal oleh Perusahaan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Barito Selatan untuk memanfaatkan ketersediaan lapangan kerja oleh Perusahaan atau Pemberi kerja. Untuk memberdayakan tenaga lokal yang mempunyai kemampuan, keahlian dan kompetensi, maka perlu diatur penggunaan tenaga lokal bagi perusahaan atau pemberi kerja yang melakukan kegiatan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
(1) Mewujudkan penggunaan tenaga kerja lokal yang siap pakai sesuai dengan
minat, bakat dan potensi yang dimiliki.
(2) Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja lokal.
(3) Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja lokal sehingga dapat
berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan daerah dan nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal di perusahaan
pada wilayah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2ol2 Nomor 30) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional pada bidang Pendidikan guna terwujudnya nilai -
nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani,
tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan
penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi pada Satuan
Pendidikan.
Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020.
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Perbup No 10 Tahun 2021
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
