Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupten Berau Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Berau Nomor 81 Tahun 2016.
Jumlah Pendapatan Rp 1.857.586.871.722,86; Jumlah Belanja Rp 1.893.782.504.877,38; Surplus/ (Defisit) Rp (36.195.633.154,52); Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RP 607.733.624.197,87.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Berau No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2021; Perbup Berau No. 59 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 63 Tahun 2018; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018; Perbup Berau No. 3 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau No. 3 Tahun 2021 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; Pasal 4 ayat (1); serta Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Selain itu terdapat ketentuan yang disisipkan, yaitu: Pasal 4 ayat (1a) dan Pasal 6A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu didukung dengan kesejahteraan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; seiring dengan meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok Perbup Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tambahan Penghasilan; Bab III Pembiayaan; Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pendanaan kegiatan Pilkada sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernu, Bupati dan Walikota, yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, Penambahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/202 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020. kegiatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2020.
UUD Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 9 Tahun 2015 juncto UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020.
Rincian APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian peraturan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.22 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Perubahan RKPD Tahun 2019; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2021
kampung - BiATAn baru - kecamatan biatan - bataS - penetapan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan. Memperhatikan Berita Acara Penetapan Batas Kampung No. 080/BKPW&PDT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 50 Tahun 2018
PERBUP Kab. Berau No. 65 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Sbm; Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
38 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 50 Tahun 2021
kampung - KARANGAN - kecamatan - biatan - BATAS - PeNetapan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2021/52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Kampung Karangan Kecamatan Biatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan. Memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung No. 080/BKPW&PDT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Karangan Kecamatan Biatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 50 Tahun 2019
MILIK DAERAH-BARANG-PENGGUNAAN-STATUS-PENETAPAN-PENGAJUAN-PROSEDUR-OPERASIONAL-STANDAR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa tanah dan/atau bangunan perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan'tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik. PP No.27 Tahun 2014 Pasal 14 huruf b tentang Pengelolaan Barang (Milik Negara/Daerah dan Permendagri No.19 Tahun 2016 Pasal 43 ayat (1) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kab. Berau No.5 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Pengajuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
