Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024, menindaklanjuti Telaahan Staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kepada Bupati Berau perihal Pencegahan dan Penanggulangan Wabah/KLB diperlukan penggeseran anggaran dari Belanja Tak Terduga, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Pasal 69 ayat (1) keadaan darurat sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa serta Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Perbup Berau No. 75 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.2/15920/Keuda tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Pemerintahan Daerah, perlu menambahkan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 59 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup Berau No. 62 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Berau No. 67 Tahun 2023
Beberapa Ketentuan dalam Perbup No. 62 tahun 2021 yang diubah adalah Pasal 16 ayat (3) dan ayat (5)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2024
dinas - kepemudaan - olahraga - kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2024/13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, di mana perubahan organisasi pada pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenpan RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2023
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi; 3. Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Tata Kerja; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
untuk bahwa berdasarkan ketentuan l 16 ayat (2) Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana perubahan organisasi pada pemerintah daerah hasil penyederhanaan struktur organisasi diterapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan
17 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyesuaian pengaturan mekanisme pertanggungjawaban dan perubahan harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup Berau No. 35 Tahun 2023
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 yang diubah adalah Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024
dana - bagi hasil - pajak - retribusi - alokasi - kampung
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024/10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Perda Kab. Berau No. 20 Tahun 2003; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2023; Perbup Berau No. 1 Tahun 2015; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Dana Bagi Hasil; 3. Pengalokasian Pajak Daerah; 4. Pengalokasian Retribusi Daerah; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Berau No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2023
1. Ketentuan Umum; 2. Perhitungan dan Penetapan ADK; 3. Penyaluran dan Prioritas Penggunaan ADK; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2024
tunjangan - hari raya - gaji - ketiga belas - apbd - pemberian - teknis
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD 2024/ 8
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2024; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2023
1. Ketentuan Umum; 2. Pemeberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
Peraturan Bupati Berau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023; Peremendesa PDTT No. 13 Tahun 2023; Permenkeu No. 145 Tahun 2023; Permenkeu No. 146 Tahun 2023; Perka LKPP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Berau No. 4 Tahun 2015; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018; Perbup Berau No. 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Pemendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2022; Perbup Berau No. 3 Tahun 2023
1. Ketentuan Umum; 2. Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD; 3. Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD; 4. Pihak Terkait dalam Pergeseran Anggaran; 5. Dokumen Terkait; 6. Mekanisme Pergeseran Anggaran; 7. Pergeseran Anggaran BLUD; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2024
barang - milik - daerah - Pengelolaan - pelaksanaan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2024/5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar. Guna mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; 4. Pengadaan Barang Milik Daerah; 5. Perolehan Barang Milik Daerah; 6. Penerimaan Barang Milik Daerah; 7. Penyimpanan Barang Milik Daerah; 8. Penyaluran dan Penggunaan Barang Milik Negara; 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah; 10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah; 11. Pengamanan Barang Milik Daerah; 12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 13. Penilaian Barang Milik Daerah; 14. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; 15. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 16. Pembiayaan; 17. Tuntutan Ganti Rugi; 18. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
70 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
