Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan bahwa perlu dibentuknya Perangkat Daerah. Dalam rangka Penyelenggaraan Pembentukan Perangkat Daerah diperlukan Pedoman dalam Pelaksanaannya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Darurat Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1986; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 70 Tahun 2012 jo. PERPRES No. 4 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Pengelompokkan Kecamatan yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah, Asas dalam Penetapan Besaran dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staff Ahli, dan Kepegawaian
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
12 Hlm; Penjelasan : 3hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStruktur Organisasi
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan efektif, perlu terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tanggung
Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Kota Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
12 Hlmn. Penjelasan 6 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Walikota dan Wakil Walikota disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka Kelancaran pelaksanaan tugas.
1. UU Nomor 8 Drt Tahun 1956;
2. UU Nomor 22 Tahun 1999;
3. UU Nomor 17 Tahun 2003;
4. UU Nomor 1 Tahun 2004;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014;
7. 3. UU Nomor 30 Tahun 2014;
8. PP Nomor 109 Tahun 2000
9. PP Nomor 12 Tahun 2019
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Perda Kota Pematang Siantar Nomor 10 Tahun 2007;
12. Perda Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017;
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2011;
14. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 24 Tahun 2014;
15. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2017;
Mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penganggarand an Pertanggungjawaban BPO dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2020.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar No. 1 Tahun 2013
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK Paling Lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir.
Dasar Hukum Peraturan Daearah Ini adalah: UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP 12 Tahun 2017; PP No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2013; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 10 Tahun 2007; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
7 Hlm - Penjelasan 2 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan PaSal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 8 Drt 1956;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Perda Nomor 1 Tahun 2017;
9. Perwal Nomor 2 Tahun 2017;
10. Perwal Nomor 3 Tahun 2017;
11. Perwal Nomor 4 Tahun 2017;
12. Perwal Nomor 5 Tahun 2017.
Mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tugas Tim Penerapan SPM, Pembiayaan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
7 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pematangsiantar
ABSTRAK:
Untuk efektivitas, efisiensi, keterpaduan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
Kota Pematangsiantar, perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pematangsiantar
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 39 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip; Ruang Lingkup; Unsur-Unsur SPBE; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; Rencana dan Anggaran SPBE; Data dan Informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; Layanan SPBE; Integrasi Layanan SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Percepatan SPBE; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
27 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
