Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan program Rencana pembangunan kota batam berdasarkan Rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah kota batam tahun 2021-2026 perlu menetapkan peraturan walikota tentang rencana kerja pemerintah daerah kota batam tahun 2022
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.53 Tahun 1999;UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Peraturan Dalam Negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan Dalam Negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan Dalam Negeri No.17 Tahun 2021
Tentang rencana kerja pemda kota batam tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 24 Tahun 2018
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 610
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor KPTS. 117/HK/III/2018 tentang Status Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Berdulir Pada badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam dan Nota Dinas dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Nomor 100/ND/BPKAD/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2017 tentang tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2018.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 7 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa semakin marak peredaran Narkotika di Batam dapat merusak geenras muda maka perlu dilakukan penanganan dan pencegahan yang serius untuk memberantasnya denga ditetapkan PP No.83 Tahun 2007 tentang BNN
UU No.53 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2009; PP No.39 Tahun 2009; PP No.52 Tahun 2001
Pembentukan peraturan yang mengatur Badan Narkotika di Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Keptusan Walikota No.13 Tahun 2002 dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA BATAM
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan Visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani perlu adanya pengaturan terhadap ketertiban sosial, dalam perkembangan kemajuan Kota Batam yang demikian pesat telah membawa dampak positif yang signifikan namun dilain pihak juga menimbulkan dampak negatif, dimana kegiatan yang bertentangan dengan norma - norma agama dan kesusilaan di Kota Batam perlu segera diatasi
:UU No. 22 Tahun 1954; UU No. 73 tahun 1958; UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1974; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; UU No. 42 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000; KEPPRES No. 48 Tahun 1973; KEPPRES No. 44 Tahun 1999; PERDAPROV RIAU No. 16 Tahun 1989; PERDAKO BATAM No. 2 Tahun 2001
Ketertiban Sosial di Kota Batam, serta Tertib Sosial, Tertib Susila, Tertib Jasa Hiburan, Pengawasan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2002.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KOTA BATAM
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
27 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 46 Tahun 2022
PERWALI Kota Batam No. 38 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan - petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 914
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; PermenDagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PermenDagri No.120 Tahun 2018; PermenDagri No.86 Tahun 2017; PermenDagri No.130 Tahun 2018; PermenDagri No.77 Tahun 2020; Peraturan LKPP No.3 Tahun 2021; Perda Batam No.6 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, Peraturan
Wali Kota Nomor 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 748) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku
37 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022
PERWALI Kota Batam No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kota batam - pedoman pengelolaan dan standar operasional prosedur
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 941
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
Guna mewujudkan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel sebagai salah satu syarat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu pedoman pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi. dalam rangka meningkatkan pelayanan
informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi di Kota Batam. dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan
Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor Tahun
2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.61 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2021; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip-prinsip pelayanan publik, struktur organisasi dan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Pada Saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku
Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Penrelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 534) dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 718), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
68 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi. Dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas dengan Modal berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan
UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 53 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000
Badan Usaha Milik Daerah, Ketentuan Pendirian, Kedudukan Maksud dan Tujuan, Bidang Usaha, Pemisahan Kekayaan Daerah, Saham, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Direksi, Komisaris, Rapat-Rapat, Larangan, Kepegawaian, Laporan Berkala dan Laporan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Pembubaran BUMD dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2002.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 920
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Batam
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat dan menindaklanjuti
Instruksi Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun
2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mempercepat dan
mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan
preventif hidup sehat guna meningkatkan
produktivitas penduduk dan menurunkan beban
pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit,
perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan
perubahan prilaku ke arah yang lebih sehat melalui
kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Kota Batam
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permenkes No.2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011; Permenkes No.41 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenkes No.39 Tahun 2016; PermenPPN/Kepala Bappenas No.11 Tahun 2017; Pergub Kepulauan Riau No.3 Tahun 2020; Perda Kepulauan Riau No.7 Tahun 2021
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Struktur Organisasi, dan lainnya dari GERMAS
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
19 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001
PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA BATAM
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 17 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Perlu secara resmi dan sah dilaksanakan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga pada Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
UU No. 53 Tahun 1999; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Permendagri No 4 Tahun 1979
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA BATAM.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2001.
Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah
Penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah kota Batam
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
