Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan
Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan, dipandang perlu diadakan ketentuan
pengaturan penggunaan dan penyaluran biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Mamuju Utara;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ten tang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
4422); .
2. unaang-unaang ixomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbenda haraan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
(1) Daerah menerima dana transfer Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pertambanganjmigas dan
Perkebunan dari Menteri Keuangan setiap Bulan;
(2) Besarnya biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai
berikut:
1. Sektor Pedesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :
a. Sektor Pedesaan 9% x 85% x Realisasi Penerimaan
b. Sektor Perkotaan 9% x 75% x Realisasi Penerimaan.Sektor
2~ Sektor Pertambangan & Migas 9% x 27;5% x Realisasi Penerimaan.
3. Sektor Perkebunan 9% x 37% x Realisasi Penerimaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Stuktural Pada Pelayanan Terpadu Satu pintu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas
dan fungsi Pejabat Struktural lingkup Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah
Kabupaten Mamuju Utara, maka dipandang perlu
mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian tugas
jabatan struktural pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Mamuju
Utara;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan
Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju
Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013.
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah terdiri dari;
a. Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pelayanan Administrasi dan Penerbitan izin
d. Seksi Penerimaan dan Pembukuan
e. Seksi Penanaman Modal Daerah
f. Kelompok Jabatan Fungsional
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2013.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 8 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Penanam Dan Pemeliharaan Tanaman Langkah Endemik Sulawesi Jenis Ebony (Diospyros, SPP) Di Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
dalam rangka upaya konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan fungsi Iingkungan sebagai penyangga kehidupan dan sebagai wujud komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, perlu mendorong peran serta masyarakat melakukan penanaman tanaman.
dasar hukum: UU No.5 Tahun 1960; UU No.5 Tahun 1990; UU No.23 Tahun 1997; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; PP No.45 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; Permendagri No.1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.21 Tahun 2012; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2014.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Kewajiban Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman serta Pengadaan Bibit, Pengendalian dan Pengawasan dalam Pelaksanaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 02 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
untuk keabsahan dan legalitasnya penarikan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, terlebih dahulu harus dituangkan ke dalam suatu regulasi dalam bentuk peraturan daerah.
dasar hukum: UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000.
dalam PERDA ini mengatur mengenai hal-hal yang akan dilaksanakan oleh aparat pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang secara lebih rinci lagi akan ditindaklanjuti oleh Bupati terkait mekanisme pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
44 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa adanya kondisi geografis, geologis, klimatologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor
non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam
keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah
b. bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman dalam pecegahan dan penanganan Bencana pada Kabupaten Pasangkayu.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
-
-
57 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2018
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, TLD No 4 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Perlu menetapkan besaran tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan ini berisi tentang besaran tunjangan yang bersumber dari dana desa yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan standar operasional dan prosedur pelayanan informasi publik
Dasar Hukum: Undang-Undang 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan ini berisi tentang, prosedur penyelenggaraan informasi publik, mekanisme permintaan infromasi, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna infromasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa
Dasar Hukum Perturan Ini: :Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan ini berisi tentang tata cara Pengelolaan Aset yang dimiliki oleh Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
32
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekertariat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pada Sekretariat Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga perlu diganti.
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
Peraturan ini mengatur ini tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekertariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
-
-
47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara No. 22 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka penataan dan tertib administrasi penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan memperhatikan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, diperlukan pedoman pengelolaan pajak daerah.
dasar hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2001; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; Permendagri No.55 Tahun 2008; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2006; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2014; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.15 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.16 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.17 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.27 Tahun 2011; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.3 Tahun 2013; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.5 Tahun 2013; Perda Kabupaten Mamuju Utara No.6 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ruang lingkup, azas umum pengelolaan keuangan daerah, dan standar operasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
