Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2016 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Pemberian Tunjangan Hari Raya; III Pembayaran Tunjangan Hari Raya; IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Terdiri dari 7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 36 tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Soe
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Rumah Sakit Umum Daerah SoE perlu diberikan penyesuaian tambahan penghasilan karena kelangkaan profesi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 36 Tahun 2009; UU No, 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 12 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 340/MENKES/Per.III/2010; Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 18 Tahun 2007; Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014; Perbup Timor Tengah Selatan No. 76 Tahun 2011
Peraturan tersebut berisi perubahan ketentuan yaitu Ketentuan pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ke Tiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Pemberian Tunjangan Ketiga Belas; III Pembayaran Tunjangan Ketiga Belas; IV Pendanaan; V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
Terdiri dari 7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi
Dasar Hukum Peraturan tersebut adalah UU No. 69 tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2010; Perda Kab. TTS No. 1 Tahun 2017; Perbup Kab. TTS No. 66 Tahun 2016;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Teguran Lisan; III. Teguran Tertulis; IV. Penertiban; V. Penghentian Sementara Dari Kegiatan; VI. Denda Administrasi; VII. Pencabutan Izin, Pembekuan Izin dan Penyegelan; VIII. Menutup atau Melarang Penggunaan Banfunan Seluruhnya atau Sebagian; IX. Penggantian Pohon; X. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Dasar Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang mempengaruhi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dengan mempertimbangkan Kesinambungan usaha angkutan jalan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa perlu penetapan Tarif; bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022 tentang PenyesuaianTarif Dasar Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dapat menetapkan Tarif Jarak dengan mempedomani Tarif Dasar yang telah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2022.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Ketentuan Tarif; III. Kewajiban dan Larangan; IV. Sanksi; V. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
5 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
b. bahwa untuk memberikan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat perlu diatur tata cara perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; III. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemusnahan Kartu Identitas Kepemilikan Ternak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kartu Identitas Kepemilikan Ternak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemusnahan Kartu Identitas Kepemilikan Ternak
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2017
Materi Pokok: Terdiri atas 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
Terdiri dari 4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dana Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 6 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Kemampuan Keuangan Daerah; Bab IV Belanja Pakaian Dinas dan Atribut, Bab V Tata Cara Pengembalian Rumah Negara dan Perlengkapan Serta Kendaraan Dinas Jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Pengguna Laporan Keuangan perlu disusun kebijakan akuntansi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi I. Ketentuan Umum; II. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; III. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 Tahun 2016; Perbup Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No.6 Tahun 2017; Perbup Timor Tengah Selatan No. 29 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Bab IV Besaran dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
