PERBUP Kab. Pangandaran No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Destinasi Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, dalam upaya meningkatkan efektivitas, akuntabilitas pelayanan dan optimalisasi tata kelola pemungutan retribusi di destinasi pariwisata serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 2 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP no. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perda No. 32 Tahun 2016; Perda No. 36 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2018; Perbub No. 28 Tahun 2016; Perbub No. 33 Tahun 2019; Perbub No. 44 Tahun 2019; Perbub No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbub No. 41 Tahun 2022; Perbub No. 38 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis retribusi, destinasi pariwisata, pemungutan retribusi, pembelian, pembayaran dan penyetoran retribusi, petugas pemungut retribusi, pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karier serta profesionalitas pegawai negeri sipil, peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil MelaluI Jalur Pendidikan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengam UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Perbub No. 41 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan dan pembiayaan tugas belajar, jangka waktu dan tempat pelaksanaan tugas belajar, persyaratan dan batas usia, pelaksanaan tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, kedudukan PNS penerima tugas belajar, hak kewajiban PNS penerima tugas belajar, Re-entry program, pembatalan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi, keterangan belajar, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2023
KEBIJAKAN - DAN - STRATEGI - PENYELENGGARAAN - SISTEM - PENYEDIAAN - AIR - MINUM - DAERAH - TAHUN - 2023-2028
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD 2023/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2023-2028
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2023-2028.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2021; Permen PUPR No. 18/PRT/M/2007; Permen PUPR No. 12/PRT/M/2010; Permen PUPR No. 18/PRT/M/2012; Permen PUPR No. 13/PRT/M/2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016; Perda Kab. Pangandaran No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 32 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Tahun 2023-2028 yang meliputi Ketentuan Umum, Jakstra SPAM Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 97 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
SISTEM - KERJA - APARATUR - SIPIL - NEGARA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2023/No.22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan akuntabel, telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi, berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 45 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Jabatan Pegawai ASN, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2023.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2023
Perbup Kab. Pangandaran No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan
ABSTRAK:
Bahwa retribusi tempat pelelangan ikan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan fasilitas tempat pelelangan ikan serta digunakan unruk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran No. 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerag No. 38 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2023; Perda No. 38 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2022; Perbub No. 57 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Perbub No. 64 Tahun 2019; Perbub No. 21 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Perbub No. 32 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbub No. 38 Tahun 2023; Perbub No. 92 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran No. 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2016 tentang tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
5 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
