Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2016/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan Lampihong
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong, dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong.
Dasar Hukum : UU Nomor 2 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan Lampihong Kabupaten Balangan, meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 43 Tahun 2014
Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, LD.2014/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat
Daerah merupakan penjabaran dari tahun ke
lima Pelaksanaan rencana strategis satuan
kerja perangkat Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2010-2015 serta mengakomodir aspirasi,
usulan serta kehendak masyarakat, kalangan
dunia usaha, sertajajaran Pemerintah Daerah;
bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas satuan
kerja perangkat Daerah dalam pembangunan
Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah
perlu menyusun rencana kerja satuan kerja
perangkat Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2015, dengan sistematika ketentuan umum; rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait
dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu
memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas
perjalanan dinas tersebut; bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan dan
pertanggung jawaban biaya perjalanan dalam negeri bagi
pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan dan untuk tertib administrasi perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2022 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri
Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun
2009
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran dan Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Bagi Petani Karet Akibat Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi bagi masyarakat akibat wabah Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Balangan, terutama bagi petani karet perlu dilaksanakan pemberian bantuan/subsidi dalam jual beli karet. Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan memiliki program bantuan Subsidi Bunga KUR dalam ruang lingkup Pertanian termasuk kegiatan perkebunan yang alokasi dananya dilaksanakan melalui Dinas Pertanian, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Mekanisme pemberian dan pembayaran Subsidi Bunga
Kredit Usaha Rakyat dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.
Dasar Hukum: UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 2 Tahun 2003' UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2018; PP Nomor 40 Tahun 1991; PP Nomor 21 Tahun 2020; Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.
Jenis bantuan adalah fasilitas pembayaran bunga Kredit Usaha
Rakyat bagi petani karet penerima manfaat yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga KUR, yang diberikan adalah paling banyak 6 (enam) bulan beban tagihan bunga KUR. Penerima Bantuan subsidi bunga KUR adalah Petani karet yang merupakan petani pedagang pengumpul karet baik secara perorangan, UKM atau dalam bentuk Kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang melakukan kegiatan usaha penyadapan,
pengolahan dan pemasaran karet yang kemudian setelah terkumpul dalam jumlah tertentu secara bersama-sama atau sendiri menjual bokar ke pabrik pengolahan lebih lanjut. Dalam peraturan ini diatur mengenai Persyaratan umum petani karet penerima bantuan, Persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan oleh Bank, Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan, Tata Cara Pembayaran Bunga KUR; serta Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2019
PERBUP Kab. Balangan No. 45 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur keberadaan dan kedudukannya; bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pernerintah desa dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Perangkat Desa; 3. Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa; 4. Ujian; 5. Larangan dan Sanksi Dalam Pencalonan Perangkat Desa; 6. Penetapan Perangkat Desa; 7. Masa Kerja Perangkat Desa; 8. Kewajiban, Hak Dan Larangan Perangkat Desa; 9. Pemberhentian Perangkat Desa; 10. Unsur Staf Perangkat Desa; 11. Perangkat Desa Dari Pegawai Negeri Sipil; 12. Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 44 Tahun 2015
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2015/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Balangan; bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, pemberian tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang
operasional diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan Daerah; bahwa berdasarkan perkembangan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Balangan, perlu melakukan penyesuaian besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tunjangan Komunikasi Intensif; Belanja Penunjang Operasional; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 44 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2016/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Dan Horikultura Hamparaya
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanian, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Pertanian perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Program Keluarga Berencana, dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Hamparaya.
Dasar Hukum : UU Nomor 2 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura Hamparaya, meliputi Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis yang Efektif dan Efisien Serta Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Arsip oleh Pihak-pihak yang Tidak Bertanggung Jawab;
Bahwa dalam Rangka Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Perlu disusun Metode dalam Menjamin Kebutuhan Terhadap Akses Arsip Dinamis;
Bahwa Berdasarkan Pertimabangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Balangan Tentang Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Nomor 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 TAhun 2011; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Balangan ini Mengatur Tentang Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup dan Asas Klarifikasi;
Arsip Dinamis; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
154 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat
(4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
mengamanatkan agar instansi pemerintah harus
menyusun standar kompetensi jabatan dalam
menyelenggarakan manajemen karier PNS; bahwa dalam rangka mewujudkan obyektivitas,
kualitas, transparansi dan akuntabilitas
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Administrator perlu menetapkan
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan Jabatan Administrator; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimp in an Tinggi Pratama dan J abatan Administrator
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kualifikasi Jabatan; Kompetensi Jabatan; Penggunaan dan Pemanfaatan Standar Kompetensi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
66 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu
adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah,
yang merupakan bagian dari sub sistem cadangan pangan
Nasional;
bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan di
Daerah perlu adanya alokasi anggaran untuk keperluan
cadangan pangan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Perarturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan sistematika ketentuan umum; maksud dan tujuan; sasaran; dana; organisasi pelaksanaan; mekanisme pengadaan; mekanisme penyaluran; pelaporan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
