APBDProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Balangan No. 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; .Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah
3. Kaidah Pelaksanaan Rkpd
4. Pengendalian Dan Evaluasi
5. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran belanja dan pembiayaan daerah, memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam transaksi pembayaran belanja dan pembiayaan daerah, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, dan mewujukan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, aman, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, diperlukan
system pembayaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam bentuk transaksi non tunai; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020
Peraturan Bupati Tentang Transaksi Non Tunai, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Transaksi Pembayaran Non Tunai
3. Mekanisme Pembayaran
4. Pembinaan Dan Pengawasan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian; bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
3. Ketentuan Lain-Lain
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; . Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penularan Corona Virus Disease 2019, Berisi Tentang;
1. Ketentuan Umum
2. Penerapan Protokol Kesehatan
3. Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan
4. Monitoring Dan Evaluasi
5. Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat
6. Pendanaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menetapkan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Balangan Tahun Pelajaran 2021/2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama, Berisi Tentang:
1. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
2. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Pendataan Ulang Dan Pemutakhiran Data
4. Perpindahan Peserta Didik
5. Pelaporan
6. Pembinaan Dan Pengawasan
7. Ketentuan Lain-Lain
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (self assesment), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Online atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2013; . Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel Dan Pajak Restoran, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Sistem Online
3. Hak Dan Kewajiban
4. Sanksi Administratif
5. Pengawasan Pembayaran
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Digitalisasi Desa dalam Layanan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam percepatan pelayanan dalam mengajukan permohonan dan mencetak dokumen kependudukan secara langsung di kantor dan/atau desa setempat perlu adanya suatu inovasi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Digitalisasi Desa Layanan Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Digitalisasi Desa Dalam Layanan Administrasi Kependudukan, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Jenis-Jenis Layanan
4. Mekanisme Pelaksanaan Layanan
5. Pengarsipan Dokumen Kependudukan
6. Pembinaan Dan Pengawasaan
7. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroksasi Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Susunan Perangkat Daerah
3. Kedudukan
4. Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
5. Staf Ahli
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Tata Kerja
8. Jabatan Eselon
9. Pengangkatan Dan Permberhentian
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
66 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menterí Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19
Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pemilihan Kepala Desa Serentak
3. Pencalona Kepala Desa
4. Pelaksanaan Kampanye
5. Masa Tenang
6. Pelaksanaan Pemilihan, Pemungutan Dan Perhitungan Suara
7. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
8. Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa
9. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa
10. Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
11. Pembiayaan
12. Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Produser Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Desa
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut; bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintahan Desa, perlu melakukan perubahan terhadap prosedur perjalanan dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Desa;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
