PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 89 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2020
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 - 2038

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2008
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Nias Selatan

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.12_59 Tahun 2019
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

Dana Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2012
RPJM Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011- 2016

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2007
Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan No. 7 Tahun 2008
Retribusi Surat Izin Tempat Usaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2011
Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Kelurahan Kabupaten Nias Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 119 Tahun 2022
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan