PERDA Kab. Brebes No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes
Mengubah :
PERDA Kab. Brebes No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes
PERDA Kab. Brebes No. 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya permasalahan hukum sehingga
terjadi penundaan Pembangunan Gedung Kantor
Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5
Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Ka.bu paten Brebes Nomor 7 Tahun 2010 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana
Cadangan Untuk Pembangunan Gedung Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor
Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes, sebagian dana yang tersedia dialihkan ke kas daerah pada
Kelompok Pendapatan Asli Daerah Jenis Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Obyek Pendapatan
dari Pengembalian pada Rincian Obyek Penerimaan Lain
lain; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu
Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 mengenai Program dan kegiatan yang didanai dari dana cadangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 23 Tahun 2023
blud - PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu pegawai yang
memadai, profesional dan berkualitas; bahwa karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan status
Aparatur Sipil Negara di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu adanya
pemenuhan pegawai dengan status Non Aparatur Sipil Negara guna
mendukung pencapaian organisasi secara efisien, efektif dan produktif
serta profesional sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, Dinas
Kesehatan Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai
Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan
Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan dan tugas, status kepegawaian, formasi kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, perjanjian kerja dan jangka waktu, kewajiban dan hak, cuti, pengembangan kompetensi, pembinaan dna pengawasan, pemberhentian pegawai non ASN UPTD Puskesmas, penggajian dan jasa pelayanan, hari kerja dan kerja lembur, larangan, hukuman disiplin, pembinaan, pengawasan dan penailaian kinerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2015 dicabut.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 128 Tahun 2017
jabatan administrator - jabatan pengawas - kader potensial
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, BD.2017/No.97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengisian jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes serta
memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka guna
mendapatkan pejabat yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta memiliki integritas; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan guna penyiapan kader potensial untuk pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas menggunakan Talent Scouting sehingga didapatkan Kader Potensial (Talent Pooij; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refom1asi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial. Hal-hal yang diatur antara lain maksud, tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, tujuan penyiapan Kader Potensial untuk mengisi jabatan Administrator dan Pengawas, sasaran penyiapan Kader Potensial, pelaksanaan penyiapan Kader Potensial, pembentukan Baperjakat, pelaksanaan Talent Scouting, promosi, mutasi dan penetapan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2017.
25 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi peningkatan kinerja
Perangkat Daerah telah dilakukan evaluasi organisasi perangkat daerah; bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi organisasi
perangkat daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 huruf m, Pasal 5, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf e, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 diubah.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan,
mengamanatkan diselenggarakannya pelayanan administrasi terpadu di tingkat
Kecmatan; bahawa penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa guna terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan kepada Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b ,huruf c dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Jenis-jenis Perizinan Kepada Kecamatabn di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2013. Ketentuan yang diubah antara lain pada Pasal 2 ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf e, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal, Pasal 10 dan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 diubah
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 5A Tahun 2011
masa dispensasi - pelayanan - pencatatan kelahiran
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5A, BD.2011/NO.5.A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/1411/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, dan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, maka perlu perpanjangan
masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ; bahwa sehubungan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1977; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun
1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Perpanjangan Masa Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran. Hal-hal yang diatur antara lain tentang tujuan dan sasaran Dispensasli Pelayanan Pencatatan Kelahiran, serta sanksi bagi yang melanggar batas waktu pelaporan kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2011.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 17 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraDesa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Brebes No. 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
Mengubah :
PERBUP Kab. Brebes No. 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati rebes Nomor 89 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang Sah Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme pencairan
penghasilan tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa,
maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 tahun 2021 tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan yang
Sah lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat
Desa lainnya perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penghasilan Yang Sah
Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat
Desa lainnya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2021; Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2023 No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak
pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat memiliki
peran yang sangat strategis dalam mempercepat
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga
Puskesmas harus memberikan pelayanan yang bermutu. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, standar pelayanan minimal Badan Layanan
Umum Daerah diatur dengan peratuan kepala daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Udang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan hukum. Melalui penentuan jenis layanan, indikator, standar minimal, serta monitoring yang berkala, peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif. Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
memegang peranan yang cukup penting dalam
mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif; bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya
memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan
efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi
kearsipan dinamis; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi, menyebutkan Lembaga
Negara/Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan
BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis harus
menerapkan SRIKANDI; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam
pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI. Perangkat Daerah harus menyediakan prasarana dan sarana meliputi ruang dan peralatan yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi (Personal Komputer, Internet, dan Scanner). Perangkat Daerah harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Kearsipan dan atau Teknologi Informasi.
Ruang lingkup Pedoman Penerapan SRIKANDI meliputi: a. pengertian umum dalam penerapan SRIKANDI; b. indikator penerapan SRIKANDI; dan c. penerapan SRIKANDI. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian umum, indicator dan
penerapan SRIKANDI dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2012
TENAGA KERJA - PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Pendaftaran Dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri perlu diatur pelayanan pendaftaran, dan pengawasan
terhadap Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Brebes; bahwa pelayanan pendaftaran dan pengawasan terhadap Tenaga
Kerja Indonesia Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan secara
optimal dimulai pra penempatan, sampai pemulangan kembali di
Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09/Men/V/2009; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah, pendaftaran, rekrut dan seleksi calon TKI, perjanjian penempatan TKI, pembengkalan akhir pemberangkatan (PAP), perjanjian kerja, layanan data dan informasi TKI, pemantauan penempatan TKI, pelayanan hak-hak TKI, komisi perlindungan TKI, pembinaan, pelaporan dan evaluasi serta pengawasan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2012.
19 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
