Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 267 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Download file:

Pw No. 10 Tahun 2024 ttg ...s PMPTSP31072024.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 10, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya perubahan perizinan berusaha,perizinan nonberusaha dan pelayanan nonperizinan, makaPeraturan Wali Kota Metro Nomor 8 Tahun 2022 tentangPendelegasian Kewenangan Wali Kota di Bidang Perizinan danNonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu dilakukanpenyesuaian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kotatentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 8Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota diBidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1. Undang-UndangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan KotaMadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaga NegaraRepublik Indonesia Nomor 3825);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);Undang-UndangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RepublikIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan BerusahaBerbasis Risiko (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6617);6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusahadi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6618);7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1956);9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha BerbasisRisiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara PelayananBerusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara PengawasanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 273);12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaMetro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KotaMetro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota MetroTahun 2019 Nomor 9);13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran DaerahKota Metro Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan LembaranDaerah Kota Metro Nomor 2);14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentangPenyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran DaerahKota Metro Tahun 2023 Nomor 1);
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2024.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Halaman : 6

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Pw No. 9 Tahun 2024 ttg P...ipil Berprestasi.pdf

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang memenuhi kriteria yang ditentukan perlu diberikan penghargaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur danKotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6897Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambaan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambaan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6402);5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6477);6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentangPenilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota MetroNomor 9);
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024.
Halaman : 11

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

Mencabut Peraturan Wali Kota Metro Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan secara Elektronik Pemerintah Kota Metro

Download file:

Pw No. 8 Tahun 2024 ttg K...an Barang-Jasa-1.pdf

KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 8,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, KabupatenDati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 63) ;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018tentang Pembentukan Unit Kerja PengadaanBarang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1543); 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit KerjaPengadaan Barang/Jasa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 511); 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahMelalui Penyedia (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 593); 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota MetroNomor 24) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah KotaMetro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan LembaranDaerah Kota Metro Nomor 9);
KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
Halaman : 13

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Metro No. 22 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERWALI Kota Metro No. 18 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN, LAPORAN PEENERIMAAN, DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERWALI Kota Metro No. 17 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERWALI Kota Metro No. 15 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS DAN/ATAU KESALAHAN HITUNG DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam rangka Pembetulan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB;
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota Metro Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB dalam rangka Pembetulan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Metro Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Bangunan
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nomenklatur, bentuk dan isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, Laporan Penerimaan, Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan kesalahan tulis dan atau Kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai PBB
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Download file:

Pw No. 7 Tahun 2024 ttg T...an dan Perkotaan.pdf

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 875); 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
87

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Kebijakan Akuntansi Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Metro Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual

Download file:

Pw No. 6 Tahun 2024 ttg K...emerintah Daerah.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 6, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wa
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7).
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual
11

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Pw No. 5 Tahun 2024 ttg S...emerintah Daerah.pdf

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II WayKanan, Kabupaten Daerah Tingkat II LampungTimur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun2023 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Wali Kota Metro Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 14)
11

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 3 April 2023

Download file:

Pw No. 4 Tahun 2024 ttg T... APBD Tahun 2024.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELASYANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
7

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Pw No. 3 Tahun 2024 ttg P...Manajemen Risiko.pdf

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

ABSTRAK:

bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negarayang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sertauntuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baikserta mendukung pencapaian kinerja tugas dan fungsiorganisasi, perlu dilakukan pengendalian ataspenyelenggaraan kegiatan pemerintahan danpengaturan mengenai manajemen risiko di lingkunganPemerintah Kota Metro, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlumenetapkan Peraturan Wali Kota tentang PenerapanManajemen Risiko
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II WayKanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timurdan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang–undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796); 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419); 10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
97

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

FORUM INVESTASI DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Pw No. 2 Tahun 2024 ttg F...Investasi Daerah.pdf

FORUM INVESTASI DAERAH

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 2,

Peraturan Walikota (Perwali) tentang FORUM INVESTASI DAERAH

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah perlu dilaksanakan penerapan strategi pengembangan perekonomian melaluikemitraan dan akselerasi investasi di Kota Metro;bahwa untuk mendukung percepatan investasi diKota Metro, diperlukan wadah koordinasi untuk bersinergi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Forum Investasi Daerah;
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019; 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2)
TENTANG FORUM INVESTASI DAERAH

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
6

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Metro No. 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Metro

Download file:

Pw No. 1 Tahun 2024 ttg TPP.pdf

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 1, Berita daerah

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, dalam rangka menjamin kesejahteraan,keadilan dan meningkatkan kinerja, maka tambahanpenghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur SipilNegara berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasikerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/ataupertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikankemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturanperundang-undangan;b. bahwa Peraturan Wali Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PegawaiAparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metrosudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhansehingga perlu disesuaikan;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkanPeraturan Wali Kota tentang Pemberian TambahanPenghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di LingkunganPemerintah Kota Metro;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691); 20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dearah Kota Metro Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07)
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
Mencabut PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT