Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
ABSTRAK:
Perda ini menimbang bahwa untuk melaksanakan pasal 7 ayat (2) huruf C UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan perturan perundang-Undangan dan pasal 62 Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perda ini perlu ditetapkan
UU nomor 34 Tahun 2003; UU nomor 10 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU 12 Tahun 2008; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahuhn 2005; PP nomor 38 Tahun 2007; PP nomor 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006
Perda ini memuat materi pokok berupa kaidah dan teknik penyusunan peraturan desa, peraturan dan keputusan kepala desa agar terstandardisasi. Perda ini menguraikan tahapan penyusunan, penetapan, penyampaian, dan penyebarluasan. Perda ini juga memberikan format dan contoh struktur pembuatannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2008.
7 Halaman dan 14 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Melawi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa didasarkan pada surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi Nomor 910/124/BPKAD tanggal 11 Agustus 2017 tentang Perubahan Perhitungan Alokasi ADD;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUNo.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan pasal 3, pasal 4, dan pasal 7 Peraturan Bupati Melawi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi hasil Pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 7 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) Perda Kab. Melawi No. 5 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan WP dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadal penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kab. Melawi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Kab. Melawi No. 11 Tahun 2007, Perda Kab. Melawi No. 5 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, dan Ketentuan Penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2007
Penetapan Perda ini dilakukan untuk menertibkan administrasi dan kelancaran pemungutan pajak hiburan, sebagai salah satu jenis pajak daerah
UU Nomor 49 Tahun 1960;
UU Nomor 8 Tahun 1981;
UU Nomor 17 Tahun 1997;
UU Nomor 19 Tahun 1997 ;
UU Nomor 34 Tahun 2000;
UU Nomor 17 Tahun 2003;
UU Nomor 34 Tahun 2003;
UU nomor 1 Tahun 2004;
UU Nomor 10 Tahun 2004;
UU Nomr 33 Tahun 2004;
UU Nomor 8 Tahun 2005;
UU Nomor 27 tahun 1983;
UU Nomor 66 Tahun 2001;
UU Nomor 58 Tahun 2005;
UU Nomor 79 Tahun 2005.
Perda ini mengatur tata cara pemungutan pajak hiburan.
Hiburan yang dimaksud dalam perda ini adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati semua orang dengan dipungut bayaran, kecuali atas penggunaan fasilitas olah raga. Pengaturan antara lain dimulai dari penetapan, sampai dengan mekanisme penghapusan pajak dan penanganan atas perkara pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
Hal yang belum diatur dalam Perda ini, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati. Antara lain:
1. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian atas Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, bukti penerimaan pajak, penagihan pajak daerah;
2. persyaratan atas pengangsuran dan penundaan, pengurangan atau pembebasan pajak pembayaran pajak;
3.
15 Halaman, 3 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bupati/walikota menetapkan rincian dana desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK No.49/PMK.07/2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; penetapan rincian dana desa; Penyaluran dana desa; prioritas penggunaan dana desa; pelaporan dana desa; sanksi; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
6 halaman dan 6 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAYANAN ADUAN ASPIRASI MASYARAKAT CEPAT DAN TEPAT UNTUK DPRD KABUPATEN MELAWI
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa tugas DPRD adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 68 tahun 1999, PP No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Melawi No. 10 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Sumber dan Materi Pengaduan serta Aspirasi; Sarana Pengaduan dan Aspirasi; Penanganan dan Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi; Pejabat Pengelola; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 6 Tahun 2008
Perda ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Kota dan Desa yang indah, bersih, sehat, tertib, aman, tenteram, nyaman dan teratur sesuai visi Kabupaten.
UU Gangguan Statblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Statblad Tahun 1940 Nomor 450; UU nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 63 Tahun 2002; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007.
Kondisi yang aman, tertib, dan tentram mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan ini membutuhkan partisipasi masyarakat dan pengaturan sebagai dasar hukum bagi aparatur pemda dalam melakukan penindakan. Ketertiban umum yang dimaksudkan dalam Perda ini mencakup bidang kebersihan, lingkungan, parit, sarana komunikasi, parkir, jalan, angkutan jalan raya, sungai, angkutan sungai, usaha tertentu, sosial, bangunan, dan usaha. Perda ini mengatur pengendalian, pengawasan, penyelenggara, dan pembinaan ketertiban umum oleh dinas terkait.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2008.
Pengaturan tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan asusila dan tarif retribusi akan diatur dalam perda tersendiri; tata cara dan perizinan penimbunan bahan material di pinggir jalan umum, jadwal pembuangan sampah di TPS akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati
14 Halaman dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Melawi Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diperluhkan komitmen bagi penyelenggara negara pada pemerintah Kabupaten melawi untuk melaporkan kekayaannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Wajib Lapor; Penyampaian LHKPN; Pengelola LHKPN; Sanksi; Tata Cara penjatuhan Sanksi; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 34 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraab Urusan Pemerintahan Konkuren; Pendanaan Penyelengagraan Urusan Pemerintahan; Pembinaan Urusan Pemerintahan; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
Peraturan Daerah ini memiliki 9 halaman dan 3 halaman penjelasan;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2017.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
13 Halaman; Penjelasan : 4 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
